Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno

Bung Karnoisme  »  Headlines

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/mengenal-sosio-nasionalisme-bung-karno.html

Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno

Berdikarionline.com  Sabtu, 13 Oktober 2012 | 10:53 WIB  

Banyak orang sekarang ini, termasuk golongan kiri, melihat nasionalisme dalam satu wajah saja: chauvinis. Bagi mereka ini, nasionalisme tak lebih sebagai ekspresi ideologi borjuis. Karena itu, nasionalisme dalam segala manifestasinya akan selalu mengancam perjuangan klas pekerja.

Mereka juga beranggapan, nasionalisme sudah pasti berlawanan dengan semangat internasionalisme. Nasionalisme merayu klas pekerja untuk punya tanah-air. Loyalitas klas pekerja dipaksakan pada sebuah kebangsaan. Alhasil, kepentingan klas diringkus dalam bingkai “kepentingan nasional”.

Tetapi sebetulnya tidak sepenuhnya demikian. gerakan pembebasan nasional di negara-negara jajahan telah melahirkan nasionalisme dalam wajah lain: anti-kolonialisme, populis, demokratis, dan humanis.

Bung Karno juga punya konsep nasionalisme sendiri: sosio-nasionalisme. Namun, gara-gara jarang dibaca, apalagi dikaji secara mendalam dan intensif, maka ajaran sosio-nasionalisme ini kurang dikenal. Padahal, bagi saya, cita-cita sosio-nasionalisme ini justru sejalan dengan cita-cita sosialisme.

Dasar Teori Sosio-Nasionalisme

Ajaran sosio-nasionalisme mulai muncul tahun 1930-an. Pada saat itu, sudah muncul banyak gerakan nasionalis. Paling banyak adalah nasionalis radikal: Tjipto Mangkusumo, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain.

Ada dua ajaran yang sangat berpengaruh pada kelahiran sosio-nasionalisme:

Pertama, ajaran nasionalisme  yang berkembang di Tiongkok dan India. Bung Karno banyak mempelajari ajaran nasionalisme yang berkembang di kedua negara tersebut. Kita tahu, ajaran nasionalisme di kedua negara itu sangat progressif, anti-kolonialisme, dan humanistik.

kita tentu sering mendengar kata-kata Mahatma Gandhi: My nationalism is humanity. Bagi Gandhi, menjadi patriotik nasionalis adalah karena kita manusia dan mencintai kemanusiaan.

Gandhi mengajarkan bentuk nasionalisme yang lain: nasionalisme yang hendak mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Kata Gandi, jalan nasionalisme India bukanlah  melayani kepicikan, egoisme, kebangsaan sempit, dan chauvinis. Sebaliknya, nasionalisme India hendak melayani kemanusiaan.

Kita juga mengenal nasionalis progressif dari dataran Tiongkok, Sun Yat Sen. Ajarannya sangat terkenal: San-min Chu-i (tiga prinsip Rakyat), yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di tangan Sun Yan Set, cita-cita nasional Tiongkok hendak menggabungkan tiga ajaran besar itu.

Kedua, ajaran marxisme. Bung Karno sangat terpengaruhi oleh marxisme. Ia bahkan mengaku sebagai seorang marxis. Bagi Soekarno, marxisme merupakan teori paling kompeten dalam memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakat.

Bung Karno sendiri pernah bilang, “Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulahyang membuat saya dari dulu benci fasisme.”

Marxisme mempengaruhi analisa Bung Karno soal kolonialisme. Ia tak melihat kolonialisme dari aspek rasialis: Suku, Agama, dan Ras. Karena itu, nasionalisme Soekarno, karena dipengaruhi oleh marxisme, tak punya kecenderungan sedikit pun untuk rasialis dan fasistik.

Bung Karno melihat kolonialisme, juga imperialisme, sebagai bentuk-bentuk akumulasi dari kapitalisme. Dalam pidato pembelaannya, Indonesia Menggugat, ia mengatakan, nafsu akumulasi kapitalisme telah mendorongnya merampas negeri-negeri lain dan mengubahnya menjadi jajahan; dan dari situ mereka mengambil bekal industri, mendorong daerah-daerah pasar bagi hasil industrinya, dan menciptakan lapangan baru bagi bergeraknya modal mereka.

Namun, marxisme mempengaruhi Bung Karno sangat jauh. Ia menyadari, menghilangkan kolonialisme tanpa menghilangkan kapitalisme sama saja dengan omong-kosong. Itu sama dengan anekdok: keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya.

Karena itu, perjuangan pokok bangsa Indonesia tidaklah sekedar anti-kolonialisme, tetapi harus mengarah pada anti-kapitalisme. Ia tak hanya melawan kapitalisme bangsa lain, tetapi juga harus mencegah kapitalisme bangsa sendiri.

Nasionalisme eropa dan Indonesia

Bung Karno membedakan antara nasionalisme eropa dan dunia timur (jajahan). Bagi Bung Karno, nasionalisme eropa adalah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi.

Kenapa bisa begitu? Sebab, nasionalisme eropa memang digerakkan oleh nafsu kapitalisme. Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) menjelaskan, “Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.”

Bagi borjuis di eropa, negara nasional tak lain sebagai peralatan mereka untuk menopang proses akumulasi, yaitu perluasan pasar, pencarian bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pencarian sirkuit baru bagi akumulasi kapital.

Namun, berbeda halnya dengan nasionalisme di dunia timur (jajahan). Nasionalisme di timur lahir karena eksploitasi kolonial. Dengan demikian, mereka menentang segala bentuk kolonialisme. Nasionalisme di timur banyak digerakkan ide-ide progressif: demokrasi, humanisme, dan sosialisme.

Soekarno sangat mengakui hal itu. Ia bilang, “Nasionalisme di dunia Timur itu lantas ‘berkawinlah’ dengan Marxisme itu, menjadi satu nasionalisme baru, satu ilmu baru, satu itikad baru, satu senjata perjuangan yang baru, satu sikap hidup yang baru. Nasionalisme-baru inilah yang kini hidup di kalangan Rakyat Marhaen Indonesia.”

Esensi Sosio-Nasionalisme

Bung Karno mendefenisikan sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme massa-rakyat, yaitu nasionalisme yang mencari selamatnya massa-rakyat.

Bung Karno mengatakan, cita-cita sosio-nasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara.

Karena itu, kata Bung Karno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme kaum marhaen. Dengan demikian, sosio-nasionalisme menentang borjuisme dan keningratan. Inilah tipe nasionalisme yang menghendaki “masyarakat tanpa klas”.

Sebagai konsekuensinya, sosio-nasionalisme menganggap kemerdekaan nasional bukan sebagai tujuan akhir. Bung Karno berulang-kali menyatakan kemerdekaan hanya sebagai “jembatan emas” menuju cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam tulisannya, “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933, Bung Karno menegaskan bahwa tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Berarti, tidak boleh ada imperialisme dan kapitalisme.

Nah, supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Inilah esensi dari sosio-demokrasi (Kita akan membahasnya di artikel lain).

Bung Karno kuat-kuat berpesan, “dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Karena sosio-nasionalisme bervisi “social conscience of man” (budi nurani sosial manusia), maka semangat sosio-nasionalisme adalah internasionalisme. Dalam pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila, Soekarno menjelaskan hubungan dialektik antara nasionalisme Indonesia dan internasionalisme: Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.

Dengan demikian, sosio-nasionalisme bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) sosio-nasionalisme merupakan ajaran politik yang memperjuangkan masyarakat tanpa klas alias masyarakat adil dan makmur. (2) sosio-nasionalisme memberi kerangka pada revolusi Indonesia agar tak berhenti pada revolusi nasional semata, tetapi harus berlanjut pada transisi menuju sosialisme. (3) Sosio-nasionalisme meletakkan semangat kebangsaan negeri terjajah berjalan seiring dengan cita-cita internasionalisme.

Kusno, Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Artikel Terkait:

• Sosio-Nasionalisme Dan Kaum Nasionalis Dewasa Ini
• Nasionalisme Kita Dan Persoalan Papua
• Nasionalisme ala Soekarno
• Bung Karno: Hubungan Perikemanusiaan Dan Kebangsaan
• Bagaimana Bung Karno Memaknai Kemerdekaan Nasional

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20121013/mengenal-sosio-nasionalisme-bung-karno.html#ixzz2ZBn3w3eR
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/benarkah-ada-kudeta-militer-di-mesir.html

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir?

oleh: Ted Sprague

diunggah IndoPROGRESS pada 5 Juli 2013 dalam Analisa Politik

Ted Sprague, aktivis-cum pengelola majalah online Militan

‘MILITER Mesir Menumbangkan Morsi’  begitu tajuk utama BBC ketika Morsi jatuh. ‘Presiden Mersi Ditumbangkan di dalam sebuah Kudeta,’ lapor CBC. The Guardian menulis, ‘Militer Mesir Menyingkirkan Presiden Mohamed Morsi.’ Dengan berita bertubi-tubi dari berbagai media ini, tiba-tiba sejumlah Kiri menjadi khawatir dan ikut-ikutan latah: ‘Bahaya kudeta militer, bahaya kudeta militer!’ Tetapi benarkah ada kudeta militer di Mesir?

Setelah disahkannya UU Ormas, dan juga karena trauma kediktatoran militer Orde Baru di Indonesia, memang kawan-kawan kita di Indonesia agak terlalu paranoid terhadap apapun yang berhubungan dengan militer. Tetapi bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri lain juga urat saraf Kiri-kiri kita juga begitu sensitif dan mudah latah.

Militer Mesir mengintervensi dan melengserkan Morsi karena tekanan yang begitu besar dari jutaan rakyat Mesir, yang membanjiri jalan-jalan dan alun-alun di semua kota di Mesir. Menurut laporan dari Menteri Interiornya Morsi sendiri, 17 juta rakyat Mesir turun ke jalan. Laporan lain mengatakan 20 juta, dan bahkan sampai 30 juta rakyat. Ini adalah demonstrasi terbesar di dalam sejarah umat manusia, yang jauh lebih besar dibandingkan revolusi dua tahun yang lalu ketika Mubarak tumbang. Pada revolusi babak kedua ini, seluruh lapisan rakyat – bukan hanya yang paling maju saja, tetapi juga yang paling terbelakang – terlempar ke dalam arena politik dan meletup-letup.[1] Bahkan orang-orang yang setahun yang lalu memberikan suara mereka kepada Ikhwanul Muslimin, juga turun ke jalan menuntut lengsernya Morsi. Mereka tidak lagi punya ilusi pada demokrasi borjuasi, tidak lagi menunggu sampai masa jabatan orang yang mereka pilih habis. Mereka membawa demokrasi langsung ke jalan-jalan. Inilah demokrasi sesungguhnya, dan bukan setiap lima tahun sekali mengikuti pemilu.

Rakyat Mesir dalam jutaan bergerak dengan sendirinya dan bukan atas komando militer sama sekali. Bukanlah militer yang mengumpulkan 22 juta tanda tangandari rakyat yang menuntut diturunkannya Morsi, dan bukanlah militer yang mengorganisir tanggal demonstrasi. Militer hanya mengintervensi ketika situasi sudahlah sangat gawat dan dapat meledak menjadi revolusi rakyat sepenuhnya di luar kendali siapapun. Rakyat sudah mengelilingi gedung-gedung pemerintah dan istana presiden, dan siap merangsek dan membakarnya. Morsi sebenarnya sudah kehilangan kekuasaan, tetapi dia tetap keras kepala. Bahkan para menterinya sudah turun dan meminta dia untuk turun juga karena rakyat sudah begitu geram. Sebagian kelas penguasa paham bahwa mereka harus mengorbankan Morsi dan Ikhwanul Muslimin demi menjaga keberlangsungan seluruh sistem politik ini.

Kalau militer tidak campur tangan, dengan berbicara di atas nama rakyat, tidak diragukan kalau revolusi ini akan menjadi di luar kendali siapapun. Rakyat akan mengambil kekuasaan di tangannya sendiri dan bahkan mempersenjatai diri mereka sendiri. Kelas penguasa Mesir, dari yang berjenggot sampai yang berdasi rapi, dan juga para petinggi Miiter, akan kehilangan seluruh kekuasaan mereka di Mesir. Yang kita saksikan di sini bukanlah kudeta militer, tetapi manuver kelas penguasa untuk menyelamatkan situasi.

Dua tahun yang lalu ketika Mubarak ditumbangkan oleh rakyat, skenario yang serupa juga terjadi. Militer campur tangan karena sang presiden terlalu keras kepala. Dewan Agung Militer, setelah demonstrasi rakyat menjadi tambah radikal dan tidak menampakkan tanda-tanda akan surut, lalu menyatakan ‘dukungannya terhadap tuntutan-tuntutan sah rakyat,’ dan dengan ini secara resmi mencampakkan dukungannya terhadap Mubarak. Militer lalu membentuk pemerintahan interim yang ada di tangan Dewan Agung Militer. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun pemerintahan di dunia yang mengutuk ini sebagai sebuah kudeta militer terhadap Mubarak, padahal salah satu perintah pertama dari militer setelah Mubarak jatuh adalah mengosongkan lapangan Tahrir dan melarang demonstrasi. Kelas penguasa dunia justru menghela napas panjang bahwa Militer Mesir telah menyelamatkan situasi ini dan mengambil kendali, dan mereka segera menyatakan bahwa era demokrasi telah dimulai di Mesir. Militer Mesir lalu melakukan berbagai manuver dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi borjuasi lainnya, yang mereka lihat sebagai sekutu-sekutu yang dapat diandalkan untuk menghentikan laju revolusi.

Ketika Ikhwanul Muslimin, yang merupakan seksi borjuasi yang berjenggot, terpilih dalam pemilu tahun lalu, Militan (International Marxist Tendency) mengatakan dengan jelas bahwa rejim ini tidak akan dapat bertahan lama, karena ia tidak akan bisa menyelesaikan krisis di dalam masyarakat Mesir hanya dengan ayat-ayat suci. Masalah fundamental di Mesir adalah masalah roti. Seperti yang dikatakan salah seorang demonstran muda di Alexandria beberapa hari lalu: ‘Tidak ada yang berubah sama sekali; gaji saya tidak naik. Istri saya hamil, bagaimana saya dapat memberi makan bayi saya?’ Selama sistem ekonomi di Mesir adalah sistem kapitalisme, tidak peduli dibungkus dengan ekonomi syariah atau ekonomi keagamaan apapun, maka rakyat miskin tidak akan bisa keluar dari jurang kemiskinan mereka. Ini bukanlah protes menentang Islam, karena jelas terlihat banyak perempuan berkerudung yang tumpah ruah di jalan. Ini adalah protes menentang sistem ekonomi yang tidak adil dan tidak dapat mensejahterakan rakyat, sebuah sistem yang diwakili oleh Mubarak dan sekarang oleh Morsi. Jutaan rakyat Mesir mungkin belum sampai ke kesadaran bahwa mereka sedang berjuang melawan sistem kapitalisme, tetapi mereka dengan cepat sedang bergerak ke arah kesadaran ini. Inilah yang mengkhawatirkan para penguasa. Satu hari saja Morsi – ataupun Mubarak dua tahun yang lalu – terus memaksa bertahan, maka kesadaran rakyat akan melompat bahkan lebih jauh, dan inilah alasan mengapa sebagian seksi kelas penguasa – tidak hanya para petinggi militer – mendorong agar mereka turun.

Selain itu, para petinggi Militer ini takut kalau revolusi yang semakin meluas ini akan berpengaruh pada tentara bawahan mereka. Pada revolusi pertama dua tahun yang lalu, jelas para tentara bawahan mulai bersimpati pada rakyat dan revolusi. Angkatan bersenjata, di bawah hantaman revolusi, mulai retak. Al Jazeera melaporkan bagaimana sejumlah tentara meletakkan senjata mereka dan ikut turun berdemonstrasi dengan rakyat. Oleh karenanya para petinggi Militer saat itu tidak bisa menggunakan tentara untuk menumpas revolusi sama sekali. Kalau mereka mencoba melakukan ini, jelas moncong senjata akan berbalik ke para petinggi militer ini. Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman, menulis sebuah puisi yang dengan gamblang menggambarkan ini:

Jenderal, Tankmu adalah Kendaraan Hebat
Bisa meratakan hutan dan menggilas ratusan orang
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia butuh pengemudi

Jenderal, Pesawat Pengebommu sangatlah kuat
Bisa terbang lebih cepat dari badai  dan mengangkut barang lebih besar dari gajah
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia butuh mekanik

Jenderal, manusia sangatlah bermanfaat
Dia bisa terbang dan bisa membunuh
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia bisa berpikir

Hal yang sama terjadi, dalam skala yang lebih luas dan dalam, pada revolusi babak kedua ini. Kalau dua tahun lalu demonstrasi hanya dalam jumlah jutaan, kali ini dalam jumlah puluhan juta. Setiap tentara pasti punya ayah atau ibu, anak atau keponakan, paman atau bibi, saudara sepupu atau kawan, yang terlibat di dalam demonstrasi ini. Para tentara bawahan ini tidak buta dan tidak tuli. Mereka adalah manusia yang bisa berpikir, dan para petinggi Militer Mesir paham ini. Mereka tahu mereka tidak bisa serta-merta memerintahkan bawahan mereka untuk menumpas revolusi. Militer ada dalam posisi yang lemah, dan bukan dalam posisi yang kuat sama sekali. Inilah kenyataan yang sesungguhnya. Inilah alasan mengapa kali ini pemerintahan interim yang dicanangkan oleh militer bukanlah di tangan Dewan Agung Militer seperti dua tahun yang lalu, tetapi diberikan kepada Kepala Hakim Pengadilan Konstitusi, Adly Mahmud Mansour. Ini adalah indikator jelas dari lemahnya intervensi Militer kali ini. Dua tahun yang lalu ketika pemerintahan interim dipegang oleh Dewan Agung Militer, mereka sangatlah dibenci oleh rakyat dan berkali-kali terjadi baku hantam dengan demonstran yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Petinggi Militer kali ini tidak berani mengulang hal yang sama, apalagi dengan puluhan juta rakyat yang telah tumpah ruah.

Pada akhirnya, kita harus memahami karakter dari Negara. Negara, pada analisa terakhir, setelah dilucuti dari semua pernak-perniknya, adalah badan orang-orang bersenjata yang merupakan alat penindas satu kelas terhadap kelas yang lainnya. Ia adalah, seperti kata Engels, komite eksekutif untuk mengurus masalah-masalah kelas penguasa. Tetapi ini barulah ABC dari Marxisme, setelah ABC ada abjad-abjad lainnya, dan lalu ada suku-suku kata, dan kalimat-kalimat. Negara, dalam situasi tertentu, dapat menjadi independen dari kelas yang dia layani. Engels menulis:

Akan tetapi, ada pengecualian, pada saat periode dimana kelas-kelas yang berbenturan memiliki kekuatan yang seimbang sehingga kekuasaan Negara sebagai penengah memperoleh, untuk sementara, kemandirian pada tingkatan tertentu dari keduanya … ‘

Pada momen-momen kritis dimana tidak ada satu kelaspun yang bisa menang, maka Negara, terutama badan bersenjatanya, akan memperoleh kemandirian tertentu untuk mengintervensi di luar kehendak kelas penguasa. Bahkan kadang-kadang Negara akan melakukan hal-hal yang tidak disetujui sepenuhnya oleh kelas penguasa, tetapi sebenarnya untuk melayani kepentingan kelas penguasa secara keseluruhan. Jadi hubungan antara kelas penguasa dan Negara bukanlah bersifat satu arah dan formalistik, tetapi bersifat dialektis. Namun secara umum Negara borjuasi akan tetapi melayani kepentingan kelas borjuasi. Dalam konteks Mesir, Militer campur tangan dan menumbangkan rejim Morsi (dan Mubarak) demi menyelamatkan kapitalisme secara keseluruhan. Tetapi mereka melakukan ini dari posisi yang sangat lemah dan dengan tangan yang terikat, yakni karena tekanan puluhan juta rakyat Mesir.

Contoh ekstrim, dengan situasi yang berbeda, adalah Indonesia pada tahun 1965, Negara (badan orang-orang bersenjata atau militer) juga melakukan intervensi, tetapi dari posisi yang sangat kuat. Pada 1960an, kita saksikan sebuah pertempuran kelas yang sangatlah tajam,  tetapi tidak ada satu kelaspun yang bisa menang dan merebut kekuasaan. Kelas buruh, yang sebenarnya mampu merebut kekuasaan, disuruh oleh PKI dan Soekarno untuk tidak merebut kekuasaan dan tidak bergerak ke sosialisme, dengan dalih bahwa revolusi ini adalah revolusi nasional. Sementara kelas borjuasi nasional Indonesia terlalu lemah untuk mengalahkan kelas buruh. Situasi yang menggantung ini harus diselesaikan, dan Militer akhirnya melakukan intervensi dalam bentuk kudeta yang berdarah-darah. Tidak hanya kelas buruh yang dihancurkan, bahkan sejumlah lapisan kaum borjuasi hak-haknya dirampas dan seluruh ekonomi diserahkan kepada militer. Namun pada akhirnya ini dilakukan demi keberlangsungan kapitalisme dan kelas borjuasi secara keseluruhan. Inilah fenomena yang disebut Bonapartisme, yang dalam sejarah perjuangan kelas – tidak hanya dalam kapitalisme – telah kita saksikan berulang kali, yakni dimana Negara memperoleh kemandirian tertentu dari kelas yang dia layani.

Media kapitalis dan penguasa seluruh dunia hari ini punya kepentingan mereka sendiri untuk menggambarkan bahwa jatuhnya Morsi adalah karena kudeta militer. Mereka mencoba mengaburkan kenyataan bahwa ada 30 juta rakyat Mesir yang turun ke jalan. Mereka ingin mengecilkan peran rakyat, dan juga menyebarkan prasangka rasis kalau rakyat Arab adalah barbar yang membenci demokrasi dan hanya menyukai kudeta militer. Kelas penguasa dunia takut kalau-kalau revolusi Mesir ini ditiru oleh rakyat pekerja dunia. Dalam satu bulan ini saja sudah ada empat pemberontakan besar, di Turki, Brazil, Portugal, dan Mesir. Kita cukup ingat apa yang terjadi dua tahun yang lalu dimana revolusi di Tunisia menyebar dengan cepat, dan bahkan menginspirasi sejumlah perjuangan di Amerika Serikat. Oleh karenanya, kalau kita tidak memahami situasi politik yang sesungguhnya di Mesir dan ikut-ikutan latah ‘kudeta militer,’ kita akan menemukan diri kita menjadi pelayan media kapitalis untuk mengecilkan peran rakyat dan mencegah menyebarkan revolusi ini. Disinilah kita lihat bahwa pemahaman Marxisme secara mendalam adalah krusial dalam gerakan. Tanpa Marxisme sebagai pegangan, kita akan jadi bulan-bulanan dari opini publik borjuasi dan segala prasangka yang disebarkannya. Tidak cukup hanya memahami ABC Marxisme mengenai Negara dan merasa puas. Justru yang paling berbahaya adalah pemahaman Marxisme yang setengah-setengah, dan tidak sedikit revolusi yang gagal dengan pahit karena pemahaman yang setengah-setengah ini.

Rakyat Mesir telah menumbangkan Morsi dan Ikhwanul Muslimin. Ini adalah pukulan besar terhadap Islam Politik, yang adalah Islamnya kaum borjuasi. Di Turki, Erdogan dan partai Islamisnya telah tergoncang. Di tanah air, PKS sudah terbukti bobrok dan tidak lebih dari kumpulan pencoleng. Dengan menyedihkan, para petinggi PKS mencoba membela Erdogan dan Morsi. Inilah solidaritas kelas antara PKS, Ikhwanul Muslimin dan AKP, yakni solidaritas kelas kaum borjuasi yang kebetulan beragama sama. Rakyat Mesir dalam jutaan telah menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah agama, bukan masalah Islam versus sekularisme. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk melawan penderitaan kemiskinan di bawah sistem kapitalisme. Hari ini rakyat Mesir telah meraih satu kemenangan, tetapi perjuangan belumlah selesai. Tidak adanya sebuah partai revolusioner telah memungkinkan militer untuk melakukan manuver dan menyelamatkan situasi dengan menaruh Tuan Mansour sebagai kepala negara sementara. Inilah kelemahan dari gerakan Mesir hari ini, dan tidak ada jalan pintas selain terus membangun kekuatan sosialis revolusioner di dalam gerakan ini. Selama kapitalisme masih berkuasa di Mesir, maka tidak akan ada jalan keluar bagi rakyat Mesir. Hanya ada satu jalan keluar: rakyat pekerja Mesir menyita hak milik orang-orang kaya yang mengendalikan ekonomi bangsa ini, yang kebanyakan dari mereka punya hubungan dengan rejim Mubarak yang lama, dengan para petinggi Militer, dan dengan para borjuasi berjubah putih. Dengan merebut kekuatan ekonomi dari para penguasa, maka rakyat akan sungguh-sungguh berkuasa dan dapat, untuk pertama kalinya, mengambil nasib mereka ke tangan mereka sendiri.***

[1] Untuk laporan lebih detil mengenai keterlibatan massa dan situasi di dalam demonstrasi ini, baca ‘Jutaan Massa Membanjiri Jalan Menandai Akhir dari Rezim Morsi.’

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/pesawat-kepresidenan-bolivia-tersandera.html

Pesawat Kepresidenan Bolivia “Tersandera” 12 Jam Di Eropa

BERDIKARonlne, Rabu, 3 Juli 2013 | 16:21 WIB   

Presiden Bolivia Evo Morales duduk di sebuah kursi sofa di bandara internasional di Wina, Austria, Rabu (3/7), setelah pesawatnya terpaksa mendarat di Austria. Perancis, Spanyol, Portugal, dan Italia menolak memberikan ijin melintas kepada pesawat Kepresidenan Bolivia karena diduga membawa pembocor rahasia Edward Snowden.

Pesawat yang membawa Presiden Bolivia, Evo Morales, dipaksa mendarat di Austria, Rabu (3/7) pagi, setelah sejumlah negara Eropa menolak udaranya dilalui pesawat tersebut. Negara yang menolak tersebut adalah Perancis, Portugal, Spanyol, dan Italia.

Penolakan tersebut dipicu oleh ‘rumor bohong’ bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Evo tersebut membawa serta Edward Snowden, pembocor rahasia intelijen AS. Sebelumnya, Presiden Evo melakukan kunjungan ke Rusia untuk mengikuti konferensi energi.

Pihak berwenang Austria sendiri sudah memastikan bahwa Snowden tidak berada di pesawat tersebut. 

Sementara Menteri Pertahanan Bolivia, Ruben Saavedra, menuding AS dibalik penyebaran rumor bohong tentang keberadaan Snowden di pesawat.

“Ini adalah dusta, inilah kepalsuan. Ini dibuat oleh pemerintah AS,” katanya. “Ini adalah pelanggaran terhadap Konvensi dan perjanjian transportasi udara internasional,” tambahnya.

Saavedra mengatakan, setelah Perancis dan Portugal membuat larangan terbang di atas udaranya, pemerintan Spanyol hanya mengizinkan pesawat tersebut mengisi bahan bakar di wilayahnya. Dari sini pesawat terbang menuju Wina, Austria.

“Keputusan Perancis dan Portugal membahayakan hidup Presiden,” kata Saavedra.

Ia menyebut kejadian ini sebagai “tindakan permusuhan” oleh AS dengan menggunakan negara-negara Eropa.

Wakil Presiden Bolivia, Alvaro Garcia Linera, yang berbicara di Televisi Bolivia Selasa (2/7) malam, menggambarkan kejadian ini sebagai ‘penyanderaan imperialis’. “Presiden (Evo) disandera oleh imperialis dan Ia masih di Eropa,” ujar Linera.

Seorang jurnalis radio Austria, Tanja Malle, mengunggah foto Presiden Evo Morales sedang duduk di sebuah kursi di bandara internasional di Vienna melalui akun Twitternya. “Morales tetap tersenyum, sementara awak (pesawat) berharap segera pergi,” tulis Tanya di Twitternya.

Setelah cukup lama menunggu di bandara Wina, Evo mendapat kabar bahwa Perancis dan Portugal mempertimbangkan untuk mengubah pendiriannya. Sementara Italia dan Spanyol masih tetap ngotot dengan keputusannya.

“Kami akan bersabar menunggu penyelesaian keputusan negatif Italia dan Spanyol menurut hukum internasional,” kata Saavedra.

Pejabat di Kementerian Luar Negeri AS belum mengomentari tudingan bahwa AS telah menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara sekutunya guna melarang pesawat Evo Morales melintasi udara mereka.

Pihak berwenang di Portugal, Perancis, dan Spanyol serta Otoritas Penerbangan Sipil setempat belum memberikan pernyataan resmi atas adanya larangan terbang terhadap pesawat Evo.

Sejumlah pemimpin Amerika Latin bereaksi keras terhadap tindakan Eropa mencegat pesawat Kepresidenan Bolivia. Menteri Luar Negeri Venezuela Elias Jaua mengutuk tindakan negara-negara Eropa tersebut. Ia menganggap tindakan itu dapat membahayakan hidup Evo Morales.

“Semua negara yang menolak penerbangan saudara kita, Presiden Evo Morales, harus bertanggung jawab atas keselamatannya dan martabatnya sebagai Presiden,” kata Jaua.

Protes keras juga dilancarkan oleh Ekuador. Menteri Luar Negeri Ekuador Ricardo Patino meminta negara-negara Amerika Selatan (UNASUR) segera menggelar pertemuan untuk membahas hal ini.

Hal senada diungkapkan oleh siaran pers Kementerian Luar Negeri Kuba. “Ini adalah sebuah tindakan yang tidak dapat diterima, tidak berdasar, dan sewenang-wenang, yang menyingungg perasaan Negara-Negara Karibia dan Amerika Latin,” kata pernyataan itu.

Presiden Argentina Cristina Fernandez langsung menghubungi Evo Morales via telepon. Ia menyatakan telah menyarankan kepada Presiden Peru Ollanta Humala untuk segera menggelar pertemuan Negara-Negara Amerika Selatan (Unasur) untuk membahas keadaan ini.

Presiden Austria, Heinz Fischer, mengunjungi Evo Morales di bandara internasional di Wina. Ia menyatakan bahwa Spanyol telah membuka jalur penerbangan dan menyatakan bahwa rute penerbangan sudah normal.

“Rute perjalanan normal, sejauh yang saya diberitahu. Lintas udara Spanyol saat ini juga terbuka untuknya. [Morales] akan melanjutkan perjalanannya segera,” kata Fischer.

Akhirnya, setelah tertahan 12 jam di Bandara Internasional di Wina, Presiden Bolivia Evo Morales bersama rombongan melanjutkan penerbangan ke La Paz, Bolivia.

Namun, bentrokan diplomatik akibat kejadian ini akan terus berlanjut. Perwakilan Bolivia di PBB telah meminta Sekjend PBB, Ban Ki-Moon, untuk turun tangan. “Kami menganggap ini sebuah agresi,” kata perwakilan Bolivia di PBB, Sacha Llorenti.

Belakangan, pihak berwenang Perancis dan Spanyol menyangkal telah menolak pesawat Kepresidenan Bolivia melintas di udaranya. Namun, banyak pihak menduga, tindakan Perancis, Spanyol, Italia, dan Portugal didalangi oleh Amerika Serikat.

Sebelumnya, ketika masih di Moskow, Rusia, Presiden Evo Morales menyatakan sedang mempertimbangkan untuk memberi suaka politik kepada Snowden.

“Jika ada permintaan, kita tentu akan mendiskusikan dan mempertimbangkan permintaan itu,” kata Evo. Meski demikian, Evo menegaskan bahwa Bolivia belum menerimaan permintaan suaka secara resmi dari Snowden.

Evo mengatakan, ia mengetahui bahwa negara-negara imperialis punya jaringan mata-mata dan digunakan untuk melawan negara-negara berkembang, terutama negara yang kaya sumber daya alam. “Bolivia, seperti juga Venezuela dan Ekuador, terus mendapat pengawasan dari Amerika Serikat,” katanya.

Raymond Samuel

Artikel Terkait:

• Bolivia Nasionalisasi Perusahaan Listrik
• Bolivia Nasionalisasi Perusahaan Pengelola Bandara
• Morales Meminta AS Akhiri Usaha-Usaha Kudeta Di Amerika…
• Evo Morales Nasionalisasi Perusahaan Listrik
• Rakyat Bolivia Dibolehkan Mengunyah Daun Koka

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/ylbhi-tindakan-munarman-mengancam.html

YLBHI: Tindakan Munarman Mengancam Demokrasi

Jumat, 28 Juni 2013 | 20:08 WIB   ·   1 Komentar

Tamrin Amal Tomagola (kiri) dan Munarman (kanan)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras tindakan juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, yang menyiramkan air teh ke sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam acara talkshow “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TV One, Jumat (28/6/2013).

“Tindakan Munarman tersebut jelas adalah tindakan kekerasan, yang mengancam ruang kebebasan berpendapat, berdiskusi, dan juga demokrasi di Indonesia,” kata Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta, dalam siaran pers, Jumat (28/6/2013).

Febi menilai, tindakan Munarman tersebut bukan semata tindakan spontan lepas kontrol dalam sebuah diskusi. Namun, baginya, tindakan Munarman itu kongruen dengan tindakan kekerasan yang FPI dan Munarman lakukan ditempat dan waktu lain.

“Tindakan ini bukan hanya berdampak kepada Prof. Thamrin Amal Tomagola saja, tapi ini juga berpotensi mengancam dan menimbulkan ketakutan publik,” ujarnya.

Dalam siaran persnya, YLBHI juga menyesalkan tindakan TV One yang terus memberikan panggung panggung dan kesempatan kepada pelaku kekerasan dan pelaku intoleran, termasuk Munarman, untuk berbicara dan menunjukkan semangat kebencian dan permusuhan di tayangan atau program-program acara TV One.

YLBHI menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan tindakan atau proses hukum bagi Munarman karena telah melakukan tindakan kekerasan di muka umum. Proses hukum tersebut tidak harus menunggu laporan dari Korban.

YLBHI juga mendesak  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan teguran keras dan sanksi kepada Tv One sesuai dengan Kode Etik dan peraturan tentang penyiaran.

Selain itu, YLBHI bersama dengan 15 kantor LBH se-Indonesia menyatakan siap melakukan pendampingan dan mengawal Prof. Thamrin Amal Tomagola untuk meneruskan dan memproses kasus.

Kelima belas LBH tersebut, yakni LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Bandar Lampung, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makassar, LBH Manado, dan LBH Papua.

Mahesa Danu

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130628/ylbhi-tindakan-munarman-membahayakan-demokrasi.html#ixzz2XdSyxj6R
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/kejujuran-bernegara.html

Kejujuran Bernegara

REPUBLIKA.CO.ID  ,Oleh: Ahmad Syafii Maarif
25/06/2013 13:38:00

Semakin panjang jalan yang dilalui kemerdekaan bangsa yang sampai detik ini menjelang 68 tahun, semakin tersibak penyimpangan kelakuan kolektif kita, terutama seperti yang diperagakan oleh sebagian kaum elite Indonesia. Perasaan berdosa dan berdusta yang mengkhianati sumpah jabatan sudah dianggap ringan tanpa beban moral sama sekali. Lihatlah di layar kaca wajah-wajah para tersangka korupsi yang menebar senyum, tak semiang pun terlihat tanda penyesalan.

Pertanda apa semua pertujukan hitam ini? Jawabannya tunggal: sebagian elite bangsa ini secara moral sedang pingsan. Nurani yang pada dasarnya jujur dan bersih sudah lama tidak difungsikan. Akal sehat pun telah tiarap berhadapan dengan kuatnya godaan materi, seks, dan kekuasaan. Dalil-dalil agama yang sering dikutip hanyalah topeng untuk menutupi keserakahan terhadap kesenangan duniawi yang tak pernah merasa puas. Perilaku semacam ini jauh lebih busuk dari kelakuan mereka yang terang-terangan tidak menyukai agama yang mungkin dalam batas-batas tertentu masih bermoral.

Pada skala yang lebih makro dalam sistem kekuasaan nasional, Pancasila dan UUD sudah lama menjadi benda mati. Jika ada anak bangsa yang masih mencintai dan mewujudkannya dalam ranah praksisme, jumlahnya semakin menipis dari hari ke hari, di tengah-tengah perlombaan kasar dan ganas dalam memperebutkan rezeki legal dan ilegal dari APBN/APBD/BUMN/BUMD dan peluang-peluang lain yang dapat digasak. Kejujuran berbangsa dan bernegara sudah semakin pupus dan tumbang, sementara yang mendaftar untuk naik haji hampir tak tertampung lagi, saking panjangnya yang antre.

Bagaimana kita bisa memahami fenomena yang serba berlawanan ini? Mungkin jawabannya tidak satu karena faktor-faktor penyebabnya saling berselingkuhan satu sama lain. Faktor yang paling dominan dalam bacaan saya adalah cara orang beragama lebih terpukau kepada sisi-sisi luar berupa ritual dan seremoni, tetapi kering dan sepi dari ruh agama yang mengharuskan pemeluknya belajar menjadi manusia baik, apa pun parameter yang digunakan untuk itu. Ini persis seperti kritik tajam Alquran terhadap perilaku elite Quraisy yang tak punya jangkar spiritual sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kolektif mereka. Inilah makna ayat itu: "Mereka kenal benar akan sisi-sisi luar dari kehidupan duniawi, sedangkan terhadap akhirat (tujuan hidup yang hakiki) mereka sama sekali tidak hirau." (Surah al-Rum ayat 7).

Untuk Indonesia, kita sisihkan sebentar kritik Alquran karena tidak semua orang memercayainya. Pakai sajalah Pancasila dan UUD yang semua warga negara harus tuntuk kepadanya. Di mana sekarang dalam realitas berbangsa dan bernegara sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab\" di lingkungan tatanan sosial yang rusak berantakan? Adapun sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia\" sudah puluhan tahun menggantung di awang-awang. Kita berpura-pura menyebut Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Dalam pola pembangunan nasional, sila itu hanyalah disebut sebagai pemanis untuk menipu rakyat.

Kemudian jejerkan pula pasal 33 UUD dengan strategi pembangunan negara. Siapa yang menguasai bumi, air, dan semua kekayaan yang terdapat di dalamnya? Jawabannya, bukan lagi negara sebagaimana yang diperintahkan konstitusi, tetapi pihak asing dan agen-agen domestiknya. Dengan kenyataan keras ini, kesimpulan final adalah: kejujuran bernegara sudah lama menghilang di tengah-tengah gencarnya kultur berebut benda dan kekuasaan!

Oleh sebab itu, pilihan yang benar ke depan adalah: gerak sejarah nasional harus mengubah arah yang sesat dan menyesatkan ini, jika Indonesia memang mau diselamatkan agar menjadi bangsa dan negara yang berdaulat penuh dan punya harga diri.

Tanggal Muat:25/06/2013 13:38:00 [admin]

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/staf-khusus-presiden-jgw-diduga-sebagai.html
Selasa, 25 Juni 2013 - 22:34:14 WIB

Staf Khusus Presiden JGW Diduga Sebagai Mafia Pangan RI 

Penulis : Ajoy - asatunews
Kategori: HUKUM - Dibaca: 678 kali

Share on twitterShare on facebookShare on emailShare on printMore Sharing Services1

asatunews.com - Setelah membahas dalam twitnya tentang peran staf khusus presiden SBY dibidang pangan dan energi, kini akun twitter antikorupsi triomacan2000  kembali membongkar korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dalam twitnya tersebut tm2000 menduga adanya penyelewengan dana di Badan Urusan Logisti (Bulog ) terkait dengan impor beras RI dari Vietnam yang merugikan negara lebih dari Rp. 4 triliun 

Tm2000 mengungkap adanya dugaan korupsi di Badan urusan logistik ( Bulog )tersebut menyeret beberapa nama direksi BULOG yang terkait dalam dugaan korupsi triliunan di perusahaan milik negara itu.

inilan kultwit lengkap tentang dugaan korupsi di badan urusan logistik :

Eng ing eeng…kita bongkar lagi kasus korupsi Impor beras yg rugikan negara triliunan rupiah. Terduga adalah direksi BULOG & Stafsus SBY

Kemaren kita sdh bahas bgmn peran staf khusus Presiden @SBYudhoyono bid Pangan & Energi dlm korupsi di BULOG ini http://t.co/DyjR2agggr”

Jusuf Gunawan Wangkar (JGW) selain stafsus SBY juga merangkap sbg Ketua Dewan Pengawas (Dewas Bulog). Posisi yg mudahkan dia ber KKN r

Nama yg tercantum di BULOG Prof. Dr. Drs. Jusuf MM (Ketua Dewas). Agta Dewas nya : Harbrinderjit Singh Dillon, Ardiansyah Parman

Sholihin Hidayat dan Johanes Budi Rahardjo. Sholihin Hidayat adalah orang Jawa Pos alias kroni @iskan_dahlan.

Entah apa alasannya, Jusuf Gunawan Wangkar selalu gunakan nama yg berbeda di berbagai tempat. Banyak aliasnya

Selain nama Jusuf Gunawan Wangkar, juga digunakan nama Jusuf Mawengka, Jusuf, dll. Sebuah modus yg pantas dicurigai bermotif negatif

Mengenai sepak terjang JGW sbg Mafia Pangan termasuk di Kementan dan BUMN SHS (BLBU 1.2 T) juga sdh kami bahas >> http://t.co/oDh2Bl89N1

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan salah satu bukti mark up harga impor beras dari Vietnam http://t.co/n1nTmLwryn

Pada dokumen tsb itu berbunyi: untuk tahun 2011 harga perolehan (di BULOG) per metric tons adalah US$ 535

Sedangkan untuk tahun 2012 harga jual (di vietnam) adalah US$ 445 per metric tons.

Pdhl tren tiap tahun itu selalu meningkat harga jualnya. Tentu utk 2012 harga perolehan (di bulog) lebih dari US $ 535 per metric tons

Mari kita hitung besarnya mark up dan kerugian negara /rakyat akibat ulah Mafia Pangan (Jusuf, Lidya, Soetarto AM, Agusdin Faried)

Untuk mempermudah, kita samakan saja harga jual di Vietnam 2011 dan 2012 adalah sama yaitu US$ 445 /mentric tons

Demikian juga harga beli/perolehan BULOG utk thn 2011 dan 2012 kita samakan saja US$ 535 / metrics ton

Artinya, ada mark up antara harga jual di Vietnam dgn Harga beli Bulog di Indonesia sebesar US$ 535 - 445 = US$ 90 / metrics ton !!

Harga beras kualitas terbaik dgn patahan (brokern) 5% di Vietnam sendiri saat ini hanya US$ 386.85 / metrics ton. Dibulatkan US$ 387

Darimana harga US$ 387 / metric tons itu? Silahkan lihat sumber resminya >> http://t.co/MCXPFl65De

Lalu darimana muncul hrga US$ 445 / MT ? Mungkin BULOG belinya dgn CIF (cost insurance and freight). Mungkinkah? Tunggu dulu hehe

Sesuai informasi asosiasi internasional operator kapal dagang (International Chamber of Shipping/ICS) total CIF max adalah US$ 35/MT

Artinya, semahal2nya, biaya tambahan utk biaya tambang dan asuransi (CIF) Vietnam - Jakarta (indonesia) adalah US$ 35 / metrics ton

Artinya, harga pembelian beras impor dari Vietnam dgn skema CIF maksimal adalah US$ 387 + US$ 35 = US$ 422 / metrics ton

Pertanyaannya, knp harga perolehan BULOG atas beras impor vietnam tsb bisa naik menjadi US$ 535/ MT ?? Kenapa ada selisih US$ 113/ MT ?

Berapa kerugian negara akibat adanya mark up sebesar US$ 113/MT tsb? Kalikan saja dgn total pembelian beras impor oleh BULOG

Pada tahun 2011 data resmi kementan RI menunjukan impor beras RI sebanyak 2.698.989 ton

Data resmi BULOG, impor beras RI adalah sekitar 2.75 juta ton. Tahun 2012 sebanyak 1.5 juta ton. Total 2011 & 2012 = 4.25 juta ton

Data impor beras RI seperti halnya data impor atau pun produksi komoditas pertanian dll, tidak pernah sama antar intansi pemerintah

Untuk mempermudah kita pakai saja data BULOG yg 4.25 juta ton selama 2011-2012. Berapa kerugian negara akibat Mafia Pangan ini ?

Kita kalikan saja total impor beras 4.25 juta x mark up US$ 113/MT = US$ 480,250,000 atau Rp. 4.8 Triliun (Rp. 4.800.250.000.000) !!

Akibat ulah Mafia Pangan Republik Indonesia, rakyat dan negara kita dirugikan Rp. 4.8 triliun hanya dari impor beras !!

Kerugian negara yg sebenarnya jauh lebih besar lagi dari perhitungan tersebut. Kenapa ?

Pertama : tidak semua beras yg dibeli BULOG di LN (vietnam, myanmar, india dst itu) merupakan beras kualitas tinggi dgn broken 5%

Kenyataannya BULOG banyak mengimpor beras yg kualitasnya jauh lebih rendah dengan broken rate 15%.

Harga beras broken rate price 15% atau 20% yg banyak diimpor BULOG utk keperluan Raskin tentu jauh lebih murah. Di bawah US$ 350/MT

Harga beras Vietnam selalu dapat dipantau melalui VINA market atau harga pasar beras vietnam seperti > http://t.co/0Vgc4hTMKH

Atau melalui ini >> http://t.co/eS61KkL0Qb

Atau melalui ini >> http://t.co/eS61KkL0Qb”

Silahkan riset sendiri berapa besar kerugian negara akibat Mafia Pangan yg dikendalikan oleh Stafsus Presiden Republik Indoensia ini

Kerugian negara menjadi jauh lebih besar karena Istri Jusuf Gunawan Wangkar, Lidya punya beberapa perusahaan di Vietnam sana

Disebut2 mantan Ka Bulog yg pernah dipenjara karena korupsi berada dibalik schema pendirian perusahaan2 Lidya / Jusuf WG cs ini

Dgn sejumlah perusahaan di Vietnam, Thailand dll, Mafia Pangan ini bisa membeli beras di negara tsb dlm jumlah besar saat harga turun

Ketika musim panen di vietnam, thai, dll mereka stock beras besar2an dgn harga sangat murah dan menjualnya ke BULOG dgn harga yg tinggi

Seorg pejabat BULOG info kepada kami, keuntungan para mafia pangan ini (JWG, Lidya, Soetarto, A Farid cs) capai US$ 150 /MT. Dahsyat !

Meski begitu, keuntungan US$ 150/MT ini bukanlah jatah direksi BULOG. Mereka cukup puas terima fee dari JWG, Lidya cs US$ 10-20/MT

Knp direksi BULOG harus puas terima suap US$ 10-20/ MT ? Karena korupsi beras impor ini adalah “permainan tingkat tinggi”. Ampuuun hehe

Direksi BULOG trmsuk Dirut BULOG Soetarto Alimoeso yg mantan teman SMA Presiden, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Ini domain Istana !

Jika berani macam2 dan tidak suka dgn skema korupsi yg dijalankan Jusuf & Lidya, nasib Soetarto cs akan sama seperti Sutono dulu

Direktur Pelayanan Publik BULOG Sutono tgl 20-25 Jan 2011 pernah menolak suap Lidya di Vietnam. Tgl 28 Jan 2011 lgsg dipecat MenBUMN !

Pengaruh dan kekuasaan Mafia Pangan Jusuf Wangkar, Lidya, Kasan dst ini sungguh dahsyaaat !! Mereka ini konco Presiden @SBYudhoyono

Jd tidak heran, hampir semua sektor pangan RI dikuasai mereka atas restu Presiden @SBYudhoyono (?). Korupsi PKS mah ga ada apa2nya hehe

Bgmn pesta pora korupsi Mafia Pangan teman karib Presiden @SBYudhoyono selama puluhan tahun ini? Ntar kita lanjutkan hehe. MERDEKA !

Bung Karno: Ya, Aku Marxis!

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/bung-karno-ya-aku-marxis.html

Bung Karno: Ya, Aku Marxis!

BERDIKARIonline, 29 Maret 2013 | 17:45 WIB

Bung Karno (Foto: Dokumen Keluarga)

Fabruari 1966. Suasana Ibukota Republik Indonesia, Jakarta, masih genting. Anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, dan dibantai. Kantor Central Comite (CC) PKI di Jalan Kramat 81, Jakarta Pusat, sudah ludes dibakar massa anti-komunis.

Kekuasaan Bung Karno diujung tanduk. Kudeta merangkak yang dirancang Soeharto dan CIA memang menyasar Bung Karno. Maklum, di bawah kekuasaan Bung Karno, haluan ekonomi-politik Indonesia sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Soeharto dan kelompoknya berusaha menyeret Bung Karno ke dalam peristiwa G/30/S. Untuk itu, disusunlah propaganda mendiskreditkan Bung Karno. Poster dan famplet, yang didalamnya menyebutSoekarno seorang marxis, disebar dan ditempel dimana-mana.

Bung Karno tidak gentar. Tanggal 28 Februari 1966, di hadapan peserta Sapta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya seorang marxis. “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng aling-aling, ya, aku marxis,” kata Bung Karno.

Itu bukan pertama kalinya Bung Karno menyebut diri marxis. Tanggal 6 September 1966, ketika menerima delegasi Angkatan 45 di Istana Negara, Bung Karno juga menyatakan dirinya seorang marxis. Bahkan, menurut pengakuannya, sejak tahun 1928, Ia sudah menjadi marxis, sekaligus nasionalis dan agamais. “Marxisme adalah isi dada saya,” ujar Bung Karno.

Bahkan, di pertemuan dengan Angkatan 45 itu, Bung Karno sempat mengungkapkan kemarahannya kepada MPRS yang berkeinginan melarang ajaran marxisme. “Kalau engkau (MPRS) mengambil keputusan melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa,” tegasnya.

Bagi Bung Karno, sebuah ideologi atau ajaran tidak boleh dilarang. Yang harus dilarang, katanya, adalah kegiatan marxisme atau komunisme yang merugikan negara. Ia sadar, sebuah ajaran atau pemikiran tidak terlepas dari sociaal economische verhoudingen (relasi sosial ekonomi). Ia mencontohkan, marxisme tidak akan pernah bisa dihilangkan jikalau sociaal economische verhoudingen masih sangat buruk. Sebab, marxisme adalah senjatanya kaum tertindas untuk membebaskan diri dari segala bentuk penghisapan.

Marxisme sendiri sangat mempengaruhi Bung Karno. Dalam artikel berjudul “Menjadi Pembantu Pemandangan: Soekarno, oleh…Soekarno sendiri”, yang dimuat di Pemandangan, 1941, Bung Karno menganggap marxisme sebagai teori yang paling kompeten untuk memecahkan soal sejarah, politik, dan sosial-kemasyarakatan.

Bung Karno juga mengakui, berkat kontribusi marxisme, ajaran nasionalismenya tidak tergelincir ke chauvinisme dan fasisme. Memang, di banyak negara, terutama di Eropa, ajaran nasionalisme cenderung menjadi chauvinis dan fasistik.

Di tahun 1920, era ketika Bung Karno mulai tampil di pentas pergerakan, pengaruh marxisme sangat kuat. Hampir semua tokoh pergerakan saat itu, termasuk Tjokroaminoto, sangat terpengaruh marxisme. Banyak Haji-Haji  dan pemuka agama juga menjadi marxis, seperti Haji Misbach, Haji Datuk Batuah, KH Tubagus Achmad Chatib, Natar Zainuddin, dan lain-lain.

Soekarno mengaku belajar marxisme sejak usia 16 tahun. Di Surabaya, saat mondok di rumah HOS Tjokroaminoto, Soekarno menyelami marxisme. Awalnya, ia mempelajari marxisme dari para penafsir marxisme. Setelah itu, ia mulai membaca karya-karya Marx dan Engels. “Pada waktu muda-mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi,” kenang Bung Karno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Rumah Tjokro sendiri sering berfungsi sebagai tempat mangkalnya aktivis pergerakan. Tokoh-tokoh komunis, seperti Semaun, Sneevliet, Alimin, dan Musso, serang datang ke rumah Tjokro. Di situlah Bung Karno muda mengenal tokoh-tokoh marxis tersebut. “Bahanku juga dari marxisme, yang aku dapat dari Semaun, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda seperti Hartogh dan Sneevliet,” kata Bung Karno seperti dikutip Budi Setiyono dan Bonnie Triyana dalam buku kumpulan pidato, Revolusi Belum Selesai.

Dengan menjadikan marxisme sebagai alat analisanya, Bung Karno berusaha menganalisa situasi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hasilnya jelas: Marhaenisme. Dan ajaran Marhaenisme ini, seperti sering ditegaskan Bung Karno, adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia.

Marxisme juga mempengaruhi ajaran Bung Karno yang lain, terutama Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Bahkan, kalau mau jujur, Pancasila sendiri sangat kental dengan pengaruh marxisme. Nama Lenin, pemimpin komunis Uni Soviet, juga beberapa kali disebut dalam Pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila.

Para pendiri bangsa, seperti Bung Hatta dan Sjahrir, juga sangat dipengaruhi Marxisme. Penyusunan konstitusi kita, UUD 1945, banyak disumbangkan oleh tokoh-tokoh bangsa beraliran marxis. Sampai-sampai mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menyebut UUD 1945 sangat dipengaruhi “Das Capital”.

Bung Karno juga sering murka kepada kaum intelektual, termasuk professor, yang mengabaikan Marxisme. Pada saat pembukaan Upgrading Wartawan PWI di Istana Bogor, 12 Februari 1966, Bung Karno menyindir professor ekonomi yang hanya mengajarkan liberalisme ekonomi kepada mahasiswa Universitas, tetapi mengabaikan marxisme dan ajaran-ajaran Karl Marx.

Marxisme dengan berbagai variannya sangat berkontribusi dalam perjuangan nasional Indonesia. Para pendiri bangsa juga banyak dipengaruhi oleh marxisme. Karena itu, tak bisa disangkal lagi, berdirinya NKRI ini tidak lepas dari kontribusi marxisme.

Ironisnya, dalam pembahasan Rancangan KUHP, DPR masih berusaha keras menempatkan ajaran Marxisme sebagai musuh NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Bahkan, tindakan yang dianggap menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme akan diganjar hukuman penjara 7 tahun.

Saya bisa menyimpulkan: kalau DPR sampai tetap melakukan itu, berarti mereka telah menyangkal dan mengharamkan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan lain-lain. Artinya, mereka telah berusaha mengubur pemikiran yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini.

Risal Kurnia

Artikel Terkait:

• Mengapa Ajaran Bung Karno Kurang Berkembang?
• Teori Negara Marx Di Mata Soekarno
• Bung Karno Sebagai Pemikir
• Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno
• PDI Perjuangan Gelar Seminar Pledoi Bung Karno “Indonesia…