PDIP Tuduh Polisi Alat FPI
Oleh Agus Rahmat | Inilah – 12 jam yang lalu
Lihat FotoPDIP Tuduh Polisi Alat FPI
INILAH.COM, Jakarta - Anggota komisi III, DPR RI, Eva Kusuma Sundari mempertanyakan posisi petugas kepolisian dalam kasus bentrokan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Menyaksikan serial pembajakan POLMAS oleh FPI dan ormas intoleran, aparat efektif bertindak sebagai alat FPI untuk memaksakan kehendak merampas HAM rakyat," kata legeslatif dari partai PDIP itu.
Dari apa yang disaksikan, Eva menilai, aparat kepolisian membiarkan para aktivis ormas berkeliaran di Gandekan menentengi senjata tajam. Sebaliknya, warga yang berniat mencegah dan bereaksi justru ditodong pistol aparat dan dilarang keluar rumah.
"Parahnya, Kapolres Solo justru menyalahkan warga atas insiden yang dipicu dendam dua kelompok tersebut," ungkapnya.
Menanggapi kasus pemukulan aktivis di tempat ibadah HKBP Filadelfia, dirinya mengatakan, adanya kesamaan pola. Dimana pihak kepolisian ikut membubarkan acara di ruang yang tergolong privat.
Menurutnya tindakan kepolisian yang tidak antisipatif dan menyiapkan strategi khusus berdasar preseden minggu-minggu sebelumnya di HKBP Filadelfia mencapai puncaknya siang tadi. Seperti kasus GKI Yasmin, Putusan MA atas IMB gereja HKBP Filadelfia juga tidak mendapat dukungan dari aparat negara, dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) dan polisi.
Dijelaskannya, penyelesaian hukum tanpa keadilan, penyerang (perpetrators) tidak dijamah dan korban (victims) dikorbankan adalah praktek memprihatinkan dari kepolisian dan substansinya melanggar hukum dan justru memunculkan konflik-konflik laten yang berkepanjangan.
"PDIP memberikan catatan, Kapolri di tahun pertama kepemimpinannya, tindakan kekerasannya semakin memburuk. Untuk itu, Kapolri harus bertanggungjawab atas ketidakberdayaan kepolisian dalam menghadapi kelompok intoleran dan memperbarui strategi penertiban kerusuhan yg menjamin tujuan perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM (minoritas) rakyat," ungkap Eva.[dit]
"Menyaksikan serial pembajakan POLMAS oleh FPI dan ormas intoleran, aparat efektif bertindak sebagai alat FPI untuk memaksakan kehendak merampas HAM rakyat," kata legeslatif dari partai PDIP itu.
Dari apa yang disaksikan, Eva menilai, aparat kepolisian membiarkan para aktivis ormas berkeliaran di Gandekan menentengi senjata tajam. Sebaliknya, warga yang berniat mencegah dan bereaksi justru ditodong pistol aparat dan dilarang keluar rumah.
"Parahnya, Kapolres Solo justru menyalahkan warga atas insiden yang dipicu dendam dua kelompok tersebut," ungkapnya.
Menanggapi kasus pemukulan aktivis di tempat ibadah HKBP Filadelfia, dirinya mengatakan, adanya kesamaan pola. Dimana pihak kepolisian ikut membubarkan acara di ruang yang tergolong privat.
Menurutnya tindakan kepolisian yang tidak antisipatif dan menyiapkan strategi khusus berdasar preseden minggu-minggu sebelumnya di HKBP Filadelfia mencapai puncaknya siang tadi. Seperti kasus GKI Yasmin, Putusan MA atas IMB gereja HKBP Filadelfia juga tidak mendapat dukungan dari aparat negara, dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) dan polisi.
Dijelaskannya, penyelesaian hukum tanpa keadilan, penyerang (perpetrators) tidak dijamah dan korban (victims) dikorbankan adalah praktek memprihatinkan dari kepolisian dan substansinya melanggar hukum dan justru memunculkan konflik-konflik laten yang berkepanjangan.
"PDIP memberikan catatan, Kapolri di tahun pertama kepemimpinannya, tindakan kekerasannya semakin memburuk. Untuk itu, Kapolri harus bertanggungjawab atas ketidakberdayaan kepolisian dalam menghadapi kelompok intoleran dan memperbarui strategi penertiban kerusuhan yg menjamin tujuan perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM (minoritas) rakyat," ungkap Eva.[dit]
__._,_.___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar