Menit-Menit yang Luput dari Catatan Sejarah Indonesia

From: Trisna Hermana

Subject: OOT: Menit-menit terakhir TimTim
Sent: May 21, 2013 11:00

Tulisan seorang kawan wartawan yg meliput jajak pendapat di Dili. Selamat hari Kebangkitan Nasional...
Tulisan berikut ini sungguh luar biasa, namun sekaligus membuat dada sesak. Tentang sebuah perampokan dan penipuan yang dilakukan oleh IMF, PBB, dan negara-negara kapitalis. Tentang sebuah kebodohan besar yang dilakukan para pejabat Indonesia . Poor Timor Timur, poor Indonesia … Ditulis oleh Kafil Yamin, wartawan kantor berita The IPS Asia-Pacific, Bangkok, yang dikirim ke Timor Timur pada tanggal 28 Agustus 1999 untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999. ———

Menit-Menit yang Luput dari Catatan Sejarah Indonesia

Oleh: Kafil Yamin

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1991. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia . Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu. Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank

Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim. Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas. Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar. Hebat bukan?

Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.
Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di  banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia . Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia . Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia . Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia . Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia , hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia . Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia , demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat  duduk saya; duduk  dekat saya dan mengeluarkan rokok . Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.
Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya. “Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat. Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu. “Panggil saja saya Laffae,” katanya. “Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran. “ Timor . Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya. Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya. Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.
“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran. “Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang. Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas. Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya? Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

(2) Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok . Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius. Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.
Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota . Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.

Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat. Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!
Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia , yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur. Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi . Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan. Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi. Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia . Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.
Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.
Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya: “Kafil, we can’t run the story,” katanya. “What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi. “We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya. “That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi. “Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?” “Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,” “I think  we still can run the story but we should change it.” “ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan. Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.

(3) Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara. Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.
Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanya kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia : “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.
Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.
Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Bunda Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi.  Indah. Sangat indah. Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia . Pasti dengan biaya sangat mahal. Ya, itulah biaya politik.
Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang.

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali ke penginapan, saya bertemu lagi dengan Laffae. Kali ini dia mendahului saya. Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap rokok dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi sambil menikmati kopi.
Tapi kali ini saya tidak leluasa. Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi.  Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan .
Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok. Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.
Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili. Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen. Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.
Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, segar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.
Saya hanya bisa diam. Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal. “Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia . Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya. Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. Saya bilang ke Prabandari:  “Saya bertahan. Tinggalkan saja saya.”
Laffae menguping pembicaraan. Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya. Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung. “Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan. “Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan. “Saya perlu lima ribu,” kata Laffae. “Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya. “Kita akan usahakan,” kata Armindo.

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana . Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi. Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.
Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.

(4) Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.
Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.
Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.
Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.
Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua.

Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya. Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..” Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana . Itu pernah diucapkannya kepada saya. Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana. ***
Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja. Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.
Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

Sore, 7 November, 1999, saya mendarat di Jakarta .

(5) Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili. Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia . Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.
Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia .” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia . Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta , kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung . Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung . Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja.

(6-akhir) 12 tahun beralu sudah. Apa kabar bailout IMF yang 43 milyar dolar itu? Sampai detik ini, uang itu entah di mana. Ada beberapa percik dicairkan tahun 1999-2000, tak sampai seperempatnya. Dan tidak menolong apa-apa. Yang terbukti bukan mencairkan dana yang dijanjikan, tapi meminta pemerintah Indonesia supaya mencabut subsidi BBM, subsidi pangan, subsidi listrik, yang membuat rakyat Indonesia tambah miskin dan sengsara. Anehnya, semua sarannya itu diturut oleh pemerintah rendah diri bin inlander ini.
Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat. Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?
Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. Kenapa mau melepas Timtim dengan imbalan utang? Bukankan semestinya kompensasi? Adakah di dunia ini orang yang hartanya di beli dengan utang? Nih saya bayar barangmu. Barangmu saya ambil, tapi kau harus tetap mengembalikan uang itu. Bukankah ini sama persis dengan memberi gratis? Dan dalam kasus ini, yang dikasih adalah negara? Ya , Indonesia memberi negara kepada IMF secara cuma-cuma.
Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang. Sampai hari ini Indonesia masih menyicil utang kepada IMF, untuk sesuatu yang tak pernah ia dapatkan. Saya harap generasi muda Indonesia tidak sebodoh para pemimpin sekarang. (27 Januari 2011).

Sent from my iBBerry
powered by Bismillah

SUMBER:  [nasional-list] Menit-menit Terakhir Timor Timur (Oleh Kafil Yamin, wartawan IPS Asia-Pacific) May 21, 2013 11:00

 

Bung Karno: Saya Anti-Fasis!

BERDIKARIonline, Selasa, 21 Mei 2013 | 14:29 WIB                                   
              

Bung Karno dan tongkat komandonya.

Banyak yang menuding, terutama orang-orang Belanda, bahwa Bung Karno adalah kolaborator Jepang. Bahkan, sayap kanan Belanda menyamakan Bung Karno dengan Quisling, nama Perdana Menteri Norwegia yang berkolaborasi dengan kekuatan fasisme yang sedang menduduki negerinya.
Benarkah Bung Karno berkolaborasi dengan fasisme?

Ketika bahaya fasisme mulai mengintai Hindia-Belanda, hampir semua tokoh pergerakan rakyat bereaksi. Sebagian besar mengambil posisi anti-fasisme. Salah satunya adalah Bung Karno. Ia giat menerbitkan sikap politiknya itu melalui koran-koran pergerakan.

Pada tahun 1940, misalnya, melalui koran “Panji Islam”, Bung Karno menulis artikel berjudul “Indonesia versus Fasisme”. Di situ Bung Karno menulis pertentangan antara jiwa Indonesia dengan jiwa fasisme. Menurutnya, jiwa Indonesia adalah jiwa demokrasi, kerakyatan, sedangkan jiwa fasisme adalah anti-demokrasi dan anti-kerakyatan.

Lebih lanjut, Bung Karno mengurai falsafah hidup fasisme. Pertama, fasisme menolak persamaan hak bagi seluruh manusia. Kedua, fasisme mensubordinasikan kemanusiaan di bawah superioritas kebangsaan.

Falsafah fasisme itu, kata Bung Karno bertolak belakang dengan pandangan hidup kaum demokrat, kaum islam, dan kaum marxis. Bagi kaum demokrat, hak manusia adalah sama-rata. Lalu, bagi kaum Islam, manusia juga harus diletakkan sama-rata dan lebih penting ketimbang bangsa. Dan bagi kaum marxis, kesejahteraan manusia lebih penting ketimbang bangsa.

Pendek kata, menurut Bung Karno, perbedaan fasisme dengan tiga golongan lainnya (demokrat, islam, dan marxis) terletak sikap mereka terhadap “kemanusiaan”. Fasisme menolak kemanusiaan, sementara tiga ajaran tadi justru berpijak pada kemanusiaan.

Dalam tulisannya yang lain, Beratnya Perjuangan Melawan Fasisme, yang dimuat koran “Pemandangan” tahun 1941, Bung Karno mengulas asal-usul fasisme. Saya rasa, inilah point penting Bung Karno soal fasisme. Sebab, banyak orang salah kaprah soal fasisme; seolah-olah semua penguasa lalim dan kejam adalah fasistik.

Bung Karno, seperti juga kaum marxis, melihat fasisme tidak terpisah dari kapitalisme. Bagi Bung Karno, fasisme adalah penyakit kapitalisme yang sedang mengalami penurunan (krisis) atau kapitalisme monopoli. Bung Karno punya penjelasan kurang lebih begini: “ketika kapitalisme masih muda atau sedang berkembang, ia membutuhkan kebebasan di lapangan ekonomi dan, tentu saja, kebebasan politik. Karena itu, ia membutuhkan demokrasi parlementer. Namun, ketika kapitalisme mulai menurun (tua), juga perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sudah dicaplok oleh perusahaan monopoli, maka yang dibutuhkan adalah “negara polisi” untuk menjaga kekuatan monopoli tersebut.

Nasionalisme yang anti-fasis

Banyak yang beranggapan, ideologi nasionalisme di manapun sangat dekat dengan fasisme. Anggapan ini sangatlah ahistoris dan mengabaikan kekhususan dalam perkembangan masyarakat.
Nasionalisme Indonesia, seperti juga di banyak negara jajahan lainnya, berwatak sangat progressif. Tidak hanya anti-kolonialisme, tetapi juga sangat humanis dan anti-kapitalisme. Hal serupa bisa kita lihat juga pada Sun Yat Sen dan Mahatma Gandhi.

Bung Karno sendiri sedari awal selalu membedakan nasionalisme di Eropa dengan nasionalisme di Timur. Di Eropa, katanya, nasionalismenya bersifat sangat agresif, karena didorong oleh nafsu kapitalisme untuk mengejar pasar baru, bahan baku, tenaga kerja murah, dan lahan baru bagi penanaman modal. Sebaliknya, di Timur, sangatlah progressif karena lahir dari perlawanan terhadap eksploitasi kolonial. Jadi, nasionalisme di Timur adalah antitesanya nasionalisme Eropa.
Bung Karno meracik jenis nasionalisme khas Indonesia, yakni sosio-nasionalisme. Yang menarik, sosio-nasionalisme ini bukan hanya anti-kolonialisme, tetapi juga sangat anti-kapitalisme dan humanistik. Sosio-nasionalisme-nya Bung Karno menghendaki masyarakat tanpa  l’exploitation de l’homme par I’homme (penghisapan manusia atas manusia) dan exploitation de nation par nation (penindasan bangsa atas bangsa).

Kenapa bisa begitu? Karena nasionalisme Bung Karno dibangun oleh analisa marxisme. Seperti dia bilang sendiri, “Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulahyang membuat saya dari dulu benci fasisme.”

Berkat bantuan teori marxisme, Bung Karno pun terang-benderang melihat akar dan asal-usul kolonialisme. Bagi Bung Karno, kolonialisme adalah manifestasi dari kapitalisme yang sedang membutuhkan pasar baru, bahan baku, tenaga kerja murah, dan tempat penanaman modal. Itulah yang membuat nasionalisme Bung Karno sangat anti-kapitalisme.

Kerjasama dengan Jepang

Dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno memberi bantahan terkait tudingan atas dirinya sebagai kolaborator Jepang.
Di situ dijelaskan, sebelum Bung Karno memutuskan menerima tawaran kerjasama dengan Jepang, dia, Bung Hatta, dan Sjahrir melakukan diskusi soal taktik. Diskusi selama tiga jam itu menghasilkan keputusan: taktik legal dan illegal.

Bung Karno dan Bung Hatta akan menjalankan taktik legal, yakni bekerjasama dengan Jepang, yang outputnya adalah menyiapkan gerakan rakyat, menyiapkan kader-kader pemimpin dan administratur untuk kelak Indonesia merdeka, dan tetap membakar semangat massa untuk kemerdekaan
Sementara taktik ilegal, yang akan dijalankan Sjahrir, lebih diarahkan pada aktivitas penyadapan berita dan kegiatan rahasia lainnya. Gerakan bawah tanah lainnya dilakukan oleh Gerakan Rakyat Antifasis (Geraf), yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin.

Bung Hatta juga menulis hal yang sama dalam buku Otobiografinya, Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Penjelasan Bung Hatta tidak berbeda dengan penjelasan Bung Karno.
Artinya, kerjasama Bung Karno-Hatta dengan Jepang hanyalah “taktik”. Selain itu, yang harus dicatat, taktik itu punya korelasi/keterkaitan dengan gerakan anti-Jepang di bawah tanah. Dan, menurut saya, kedua taktik ini punya kontribusi besar bagi perjuangan rakyat di kemudian hari.
Kapitsa M.S dan Maletin N.P, dua penulis Soviet yang menulis biografi politik Bung Karno, menulis, “walaupun secara formal melaksanakan perintah-perintah Jepang, namun kegiatannya, perjalanannya mengelilingi negeri ini, pidato-pidatonya, semua itu telah membangkitkan kesadaran nasional dan memperkuat keyakinan akan segera dicapainya kemerdekaan.”

Memang, dengan taktik “kerjasama” ini, Bung Karno berhasil menjalankan tujuannya sendiri, seperti pengorganisasian rakyat, melatih kecakapan pemuda/pemudi Indonesia, dan menyemaikan kesadaran anti-penjajahan. Bung Karno berhasil membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang menghimpun banyak tokoh pergerakan, termasuk Bung Hatta dan Ki Hajar Dewantara.

Di kalangan pemuda, misalnya, Bung Karno membangun “Barisan Pelopor Istimewa”, yang merupakan bagian dari Djawa Hokokai, di mana di dalamnya terdapat pemuda-pemuda revolusioner: DN Aidit, Ir Sakirman, MH Lukman, Sidik Kertapati, AM Hanafie, dan lain-lain. Pemuda-pemuda inilah yang kelak memainkan peranan penting dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Bung Karno juga, seperti diceritakan oleh Sidik Kertapati dalam “Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945”, Bung Karno dan Bung Hatta sering mengisi diskusi di grup-grup pemuda anti-fasis, khususnya di Angkatan Baru Indonesia.

Ketika pemuda-pemuda anti-fasis, yang dibina oleh grup Sjahrir, ditangkap dan disiksa Jepang. Bung Karno-lah yang datang membebaskan. Bung Karno juga yang membebaskan Amir Sjarifuddin, pemimpin gerakan anti-fasis saat itu, yang diancam hukuman mati. “Bebaskan dia (Amir) atau kalau tidak, jangan diharap lagi kerjasama dari saya,” kata Bung Karno kepada pemimpin Jepang.
Saya cenderung melihat, baik taktik legal maupun ilegal punya kontribusi besar bagi perjuangan rakyat. Taktik legal berkontribusi dalam mengorganisasikan massa, melatih kecakapan pemuda/pemudi, dan tetap menjaga kesadaran akan cita-cita kemerdekaan. Taktik legal ini sangat berkontribusi melahirkan “tenaga-tenaga” yang diperlukan untuk menjalankan Republik di masa awal. Sedangkan taktik ilegal berkontribusi besar dalam menjaga dan mengobarkan sentimen anti-fasisme di kalangan rakyat Indonesia.

Risal Kurnia, kontributor Berdikari Online


Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20130521/bung-karno-saya-anti-fasis.html#ixzz2TzF2D0Oh
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Terorisme, Sebuah Skenario Pengalihan Isu

Terorisme, Sebuah Skenario Pengalihan Isu
Abd Hannan


Jum'at, 17 Mei 2013 09:38 wib
 http://news.okezone.com/read/2013/05/17/58/808371/terorisme-sebuah-skenario-pengalihan-isu

Isu terorisme kembali hangat diperbicangkan media setelah pada Kamis (2/5/2013) jajaran kepolisian Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penyergapan. Sebagaimana dilaporkan banyak media pada saat itu Densus 88 sukses menangkap dua terduga teroris yakni JM alias Asep dan Ovie di Jalan Jenderal Sudirman. Keduanya diciduk saat menuju Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh keduanya didapati membawa lima bom pipa siap ledak.
    
Selang beberapa hari kemudian, jajaran kepolisian Detasemen Khusus (Densus) 88 kembali melanjalankan operasinya. Kali ini adalah mereka menggerebek rumah kontrakan terduga teroris di RT2/RW8 Batu Rengat, Cigondewah Hilir, Bandung, Rabu (8/5/2013).

Dalam operasinya kali ini 11 orang berhasil disergap, 4 di antaranya tewas. Terduga teroris tersebut tewas di tempat setelah terjadi baku tembak antarkeduanya. Terduga teroris yang tewas di Bandung diketahui bernama Budi Syarif alais Angga, Sarene, dan Jonet. Sementara yang tewas di Kendal bernama Abu Roban alias Bambang alias Untung.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu teroris tersebut penulis tak ingin terlampau jauh masuk kewilayah tersebut. Karena bagi penulis benar hanyalah persoalan subjektivitas yang bisa dipelintirkan, bahkan dimanipulasi sekalipun melalui berbagai konspirasi dan skenario yang sulit diterawang. Namun yang jelas apresiasi rasanya perlu kita berikan kepada jajaran pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri yang sudah ikut andil menjaga keamanan negeri kita, Indonesia. Dan itu harus kita syukuri meski pada beberapa kesempatan keberadaan Densus kerapkali juga menebarkan keresahan, lantaran tidak bisa “menjaga” sikap dalam menjalankan operasinya.

Sebagai rakyat yang baik, penting rasanya ditegaskan bahwa penulis bukanlah tipe orang yang suka berprasangka buruk, dalam hal apapun itu. Apalagi menyangkut perihal kebijakan dan intrik politik yang ada dilingkungan birokrasi. Hanya saja, kaitannya dengan isu penangkapan teroris di Jakarta kemarin sungguh membuat diri penulis terjebak dalam penasaran mendalam. Penulis menilai fenomena tersebut merupakan suatu yang amat janggal, menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Setidaknya perihal momentum kejadiannya yang berbarengan dengan gonjang-ganjing politik dan persoalan kenegaraan yang lagi akut. Yang demikian hemat amatlah menarik dibicarakan, karena walau bagaimanapun isu teroris di negeri ini bagai “celengan” yang menyeruak di saat ada kebutuhan politik mendesak.

Komoditas politik rezim teroris?
Belajar dari sejarah sebelumnya, mungkin tidaklah berlebihan jika penulis sedikit beranikan diri berasumsi, bahwa bangsa kita terlalu berlebihan menyikapi sempalan isu pinggiran. Ketika ada satu kasus menyeruak di media yang kebenarannya belum diketahui pasti, serentak publik gempar. Jutaan pasang mata pun fokus mengalihkan diri mengikuti perkembangannya. Tak ketinggalan pula media dibuat kalang kabut, serentak mereka berebutan melakukan liputan. Padahal jika mau jujur hal demikian kadang merupakan semapalan isu yang sengaja dibuat sebagai media pengalihan, menghilangkan isu-isu vital yang ada dielemen kebangsaan dan kenegaraan.

Sebagai contoh, adalah Penangkapan Ibrohim di Temanggung 10 Agustus 2009 lalu yang diklaim sebagai kelanjutan operasi terduga teroris Hotel Ritz Charlton. Pada saat itu, pemerintah dalam hal ini SBY sedang ditekan mengenai penyelenggaraan pemilu terkait dengan hilangnya potensi 60 juta suara dan menangnya Partai Demokrat dalam 1 putaran. Dan bersamaan dengan itu sedang merebak pula persoalan birokrasi perihal Kasus Cicak dan Buaya yang melibatkan Susno Duadji. Dia dianggap melakukan suap dalam penanganannya terhadap kasus century, serta Kasus terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen sebagai Dirut salah satu BUMN, di mana dalam perkembangannya melibatkan Antasari yang pada masa itu menjabat sebagai Ketua KPK.
 
Dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah meledaknya bom rakitan di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2012. Uniknya peristiwa tersebut terjadi pada waktu wacana kenaikan BBM menjadi isu besar, sedang hangat–hangatnya diperbincangkan media dan pemerintah. Rakyat yang saat itu getol melakukan demonstrasi dibuat “terhipnotis” oleh sempalan isu teroris Semarang. Alih-alih menantang kebijakan pemerintah akhirnya meredup lantaran rakyat terbawa skenario teroris.

Begitu juga dengan penyergapan teroris di Solo pada 31 Agustus 2012 kemarin, di mana operasi tersebut terjadi bersamaan dengan menggeliatnya isu terhadap peninjuan kembali kontrak karya Freeport serta kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain itu, juga sebagai pengalihan terhadap upaya membuka kembali kasus Century dengan pemanggilan Antazari ke Senayan.
    
Dan “Alhamdulillah” intrik demikian betul-betul manjur, KPK pun dibuat ompong lantaran ketuanya dihadapkan pada persoalan hukum. Sedangkan para koruptor berkeliaran hingga kasus Century pun mengambang tak terurus hingga sekarang. Penulis mulai khawatir ketika nantinya terekpos isu-isu vital perihal kebijakan negara dan peroblem kenegaraan, maka akan mencuat isu-isu baru. Teroris dan selalu teroris.

Dan ternyata apa yang penulis hawatirkan ternyata berbanding lurus dengan realitas yang terjadi sekarang. Terbukti ketika kasus eksekusi Susno Duadji atau kasus mantan Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo masih bergulir, pada waktu yang bersamaan menyeruak isu hangat yang lagi-lagi melibatkan nama teroris. Nampaknya isu teroris di negeri ini betul-betul kental, menjadi media komoditas politik yang banyak digandrungi.

Rekayasa yang Mengerikan

Jika mau jujur sebenarnya kita ngeri melihati beberapa fenomena di atas. Penulis lebih suka melihatnya sebagai satu agenda ketimbang ketepatan atau kebetulan. Kenapa ada korelasi isu besar dengan peladakan bom atau dengan digrebeg dan dieksekusinya para teroris tersebut? Sungguh tidak mudah menjawabnya tetapi fakta demikian sudah mengindikasikan terdapat satu skenario besar yang bermain dibalik layar.

Sampai di sini, penulis tidak ingin terlampau jauh menjustifikasi dengan mengatakan, bahwa ada konspirasi yang sedang bersembunyi di sektor internal pemerintahan kita. Penulis tidak ingin dibilang ngaur lantaran mengklaim sesuatu yang belum sepenuhnya terbukti kepastiannya. Hanya saja sebagai pengamat kecil-kecilan, penulis pribadi tidak ingin dikatakan bodoh karena harus menutup mata perihal isu teroris yang berkembang saat ini. Yang jelas dibalik sekenario ini ada aktor pelaku pemain utama yang keberadaannya sulit dijangkau media.

Bukan maksud penulis mengharap isu teroris menjadi suatu kenyataan, namun jika memang benar isu tersebut hanya merupakan rekayasa belaka, maka betapa berdosanya pemimpin kita yang sudah membohongi jutaan umat. Dan betapa piciknya pemimpin kita yang sampai hati tega membuat gelisah masyarakat. Sekalipun itu rekayasa, namun sudah lebih dari cukup menebarkan keresahan dan kekacauan di tengah kehidupan publik.

Akhir kata, semoga kebenaran segera terungkap dan bangsa Indonesia mendapatkan perlindungan dari Allah SWT serta kita menjadi bangsa yang lebih baik. Bangsa yang jujur, penuh amanah, dan bertanggung jawab. Amien!

Abd Hannan
Anggota Tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Budaya Universitas Trunojoyo Madura.
(//mbs) 

Financial Empire and the global debtors’ prison

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/05/financial-empire-and-global-debtors.html

Financial Empire and the global debtors’ prison

By Jerome Roos 

 ROARMAG.org On May 6, 2013

Let there be no doubt about it: we live in the era of Financial Empire. Unlike the military conquests that drove the territorial expansions of the empires of old, contemporary Financial Empire consists not in the highly visible exercise of a Big Stick ideology (although military imperialism undoubtedly continues today), but rather takes the shape of an Invisible Hand. Where in the late 19th and early 20th centuries the logic of domination was driven by the instrumental power of imperial states, the Empire of the 21st century no longer needs any sticks to enforce the submission of sovereign states: through the global enforcement mechanisms of market discipline and IMF conditionality, the structural power of finance capital now ensures that all shall bow before the money markets.

In The Accumulation of Capital (1913), Rosa Luxemburg noted that, “though foreign loans are indispensable for the emancipation of rising capitalist states, they are yet the surest ties by which the old capitalist states maintain their influence, exercise financial control and exert pressure on the customs, foreign and commercial policy of the young capitalist states.” So great was this financial control that in the First Wave of Globalization, which ran from 1870 until the onset of WWI in 1914, defaulting countries faced a 40 percent chance of being invaded, subjected to gunboat diplomacy, or having foreign control imposed on their domestic finances under threat of a naval blockade. In a telling and ironic sign of the times, even the Hague Peace Conference of 1906 recognized the legitimacy of the use of force in settling sovereign debt disputes.

Enforcing Debtor Discipline: the Era of Gunboat Diplomacy

The late 19th and early 20th century logic of imperialism thus took a military form that ultimately relied upon the instrumental power of the imperial states themselves. In 1882, for instance, following the Urabi revolt in Egypt, which had just deposed the French and British administrators who had taken control of Egypt’s finances in the wake of the 1870s debt crisis, Britain summarily invaded the country and incorporated it into the British Empire as a protectorate. Fast-forward some 130 years, and we have the foreign administrators of the IMF moving in on the heels of yet another popular uprising to make sure that Egypt does not default on its debts to Western banks. Today’s creditors no longer need to resort to the military force of their own governments to enforce their loan contracts: as a global disciplinarian, the IMF will do it for them.

The Ottoman Empire similarly defaulted in the 1870s, and although it was still powerful enough to withstand an outright European invasion, the Turkish government had to submit itself to a humiliating agreement with its foreign creditors: a Council of Foreign Bondholders, made up of representatives of the largest European banks, took control over its tax and customs offices. According to one member of the Council, Edgar Vincent, “There is no instance in which powers so extended have been granted to a foreign organization in a Sovereign state.” Fast-forward 130 years once more, and Turkey yet again finds itself in dire straits financially. The IMF is called upon in 1998 and thoroughly restructures the economy, marginalizing millions of poor Turks and leaving the Bretton Woods Project to conclude that, “over its long decade with the IMF, Turkey managed to replace public deficits with a democracy deficit.”

In 1898, Greece also fell under foreign financial control after defaulting on the debts it accrued during its war with Turkey. Mitchener and Weidenmier recountthat, “As terms of the peace treaty, European powers were given authority to assume the administration of revenues on behalf of existing creditors and to effectuate payment of the war indemnity.” The historical parallels between the Greek debt crisis of 1898 and the one of today are striking. Since Germany had been the “major player in arranging the protection of foreign bondholders’ interests” in 1898, “it was given authority by the other European countries to come to terms with Greece about the operation and control over Greek finance as well as the terms of the debt settlement.” These terms were laid out in a new law; but, as Mitchener and Weidenmier stress, the approval of this law — just like today’s austerity memorandum — “was a sovereign act in appearance only.”

A few years later, in 1902, President Cipriano Castro of Venezuela refused to compensate European investors for the losses they made during the revolutionary upheaval that had brought him to power. The creditor response was swift and decisive: for four months, German, British and Italian gunboats shelled Venezuela’s coastal defenses and blockaded its main ports in order to force Castro to repay the debt in full. Two years later, largely in response to this blatant display of European imperialism in the Western hemisphere, President Theodore Roosevelt announced his infamous Roosevelt corollary to the Monroe Doctrine, which held that — rather than having the European powers messing around in its backyard — the US would now enforce the legitimate debt contracts of European financiers in Latin America and the Caribbean itself. Announcing his new foreign policy doctrine, Roosevelt issued a thinly veiled threat to his neighbors: “If a nation shows that it knows how to act with reasonable efficiency and decency in social and political matters, if it keeps order and pays its obligations, it need fear no interference from the United States.”

A year later, in 1905, US Marines invaded the Dominican Republic after it tried to default on its debts, taking over the country’s customs revenues to ensure full repayment to private bondholders. Nicaragua befell a similar fate in 1911-’12. Fast-forward another couple of decades, to 1982, and the United States is once again mingling in the sovereign affairs of its Latin American neighbors, sending in the IMF and World Bank on behalf of powerful private creditors. In Venezuela, seven years of IMF-sanctioned austerity measures eventually reach a dramatic apotheosis in the massive Caracazo protests of February 27, 1989, in which hundreds of thousands demonstrate against cuts in fuel and food subsidies that are part of the government’s agreement with the IMF. This time around, instead of having to fall back onto the gunboats of the US government, Wall Street bankers can rely fully on the internalized debtor discipline of the Venezuelan government: security forces open fire on the protesters and kill over 3,000 people. The debt, of course, is largely repaid.

Enforcing Debtor Discipline in the Era of Financial Empire

Today, the imperial era of gunboat diplomacy may have come to an ignominious end, but the era of Financial Empire is still in full swing. What the ongoing European debt crisis confirms once more is that financial capitalism, once fully developed and globalized, has no need for debtors’ prisons, gunboat diplomacy or US marines to enforce debtor discipline. The iron bars of the debtors’ prison are replaced with the global flows of finance capital; the gunboats have long since made way for what Warren Buffet called the financial weapons of mass destruction; and the foreign administrators of tax and customs offices no longer wear military suits but carry IMF suitcases. Through its control over capital flows and its ability to withhold much-needed credit, the global bankers’ alliance (made up of the big banks and institutional investors, along with international financial institutions and the financial and monetary authorities of the dominant capitalist states) has obtained a form of structural power that allows it to discipline the behavior of indebted countries without having to resort to military coercion. It is this discipline enforced by global capital markets and financial institutions that forms the backbone of Financial Empire.

When talking about Empire, Hardt and Negri remind us, we should not be fooled into thinking that we are referring to a metaphor. It is not that the abolition of Greek monetary and fiscal sovereignty is somehow reminiscent of the Nazi invasion, as both left-wing and right-wing protesters in Greece seem to claim; unfortunately, the reality is both more complex and more subversive than that. Rather than falling into the trap of making simple historical allegories between the territorial empires of old and the Financial Empire of today, we should conceive of Empire as a concept; a concept which, in Hardt and Negri’s words, “is characterized fundamentally by a lack of boundaries.” In this sense, the rule of Financial Empire — unlike that of the Third Reich or the British Empire — has no limits. Unlike Nazi troops or British navy vessels, finance capital cannot simply be expelled from Greece’s sovereign territory. Rather than posing a territorial threat to national sovereignty as an occupying force, Financial Empiredissolves the notion of national sovereignty altogether by subverting the power base and popular legitimacy upon which the modern state ultimately depends: its ability to direct the flow of capital through monetary and fiscal policy.

To an extent, capital always-already operated beyond the boundaries of the modern nation state. As Marx and Engels observed in the Communist Manifesto, “The bourgeoisie has through its exploitation of the world market given a cosmopolitan character to production and consumption in every country.” But with the resurgence of global finance from 1973 onward, the state’s structural dependence on globally-mobile capital has been greatly increased. The state, which continues to exist in its territorial realm, is gradually stripped of its ability to control the de-territorialized flows of investment upon which it relies for its continued existence. As a result, Subcomandante Marcos, who in 1994 led the Zapatista uprising against the Mexican state — which had by that point become fully incorporated into Financial Empire – poetically remarked that, “in the cabaret of globalization, the state appears as a table dancer that strips off everything until it is left with only the minimum indispensable garments: the repressive force.” Thus the creditors’ need to exercise physical repression is greatly reduced: by stripping down the state and exposing its naked essence of institutionalized violence, the process of globalization serves to internalize debtor discipline into the state apparatus, rendering state managers structurally subservient to the logic of global capital.

In 1982, with the structural power of capital firmly on the rise following the collapse of the Bretton Woods regime, the American political scientist Charles Lindblom wrote a controversial article in the Journal of Politics in which he compared the market to a prison. By allowing private investors to withhold much-needed capital from the state and the economy, Lindblom observed, the market effectively functions as a disciplinary mechanism for state managers: you want to raise environmental standards? You’ll have to take into account the impact on business investment — and thus on jobs and your approval rating as a politician. Want to regulate the financial sector? You’ll have to worry about big banks simply moving their assets to another country. Want to raise taxes on the wealthy? You’ll have to consider the fact that your famous movie stars mightmove to Russia. Whatever you want to do as a politician, as soon as you’re in power, the first thing you have to contend with are business interests, and the punishments businessmen can bring to bear by withholding investment if they don’t like your policies. Most remarkably, Lindblom noted, “this punishment is not dependent on conspiracy or intention to punish … Simply minding one’s own business is the formula for an extraordinary system for repressing change.”

Lindblom’s notion of the market as prison can easily be extended to the global capital markets of today. As Robert Kuttner recently put it in his review of David Graeber’s Debt: The First 5,000 Years, “entire economies abroad, indentured to past debts, find themselves in a metaphoric debtors’ prison where they can neither repay creditors nor resume productive livelihoods.” Similarly, financial lawyer Ross Buckley has written that “we still have something very like debtors’ prisons for highly indebted nations.” As we saw in Greece and Italy in 2011, the automatic disciplinary mechanism of global capital markets ultimately serves to undermine democratic procedures, replacing them with technocratic administration. In the process, politicians are reduced to the role of temporary managers of the state apparatus in the name of financial capital; an arrangement that is ultimately much more convenient and much less costly to the global bankers’ alliance than sending in gunboats or physically occupying a country. In this sense, today’s Financial Empire is really not just a metaphor: it is the culmination of capitalist development into the perfected form of imperialism — one that hardly requires any bloodshed on the part of capital while still ensuring a massive upwards wealth redistribution from the poor to the rich.

We Are All Debt Prisoners Now

But for some, even the overwhelming structural power of finance capital does not appear to be good enough. Even though default has already been ruled out a priori as a “legitimate” policy option in the management of international debt crises, there are still voices going up for further intervention into the sovereign affairs of indebted countries. In the wake of Argentina’s 2001 default, for instance, MIT economists Ricardo Caballero and Rudi Dornbusch argued that “Argentina cannot be trusted” and “Somebody has to run the country with a tight grip.” Stopping short of promoting an outright CIA-assisted military coup — the preferred solution of US-based capital throughout the Cold War era — the authors suggested that “Argentina now must give up much of its monetary, fiscal, regulatory and asset management sovereignty for an extended period, say five years,” and allow foreign commissioners to take over financial management of the country. “Specifically,” they stressed, “a board of experienced foreign central bankers should take control of Argentina’s monetary policy.”

Similarly, Mitchener and Weidenmier, two economists who went to great lengths to emphasize the efficacy of military coercion in deterring sovereign debt default between 1870 and 1913, suggest that today “some type of fiscal or monetary control by an external financial committee may impose needed discipline on recalcitrant debtors.” One prominent conservative commentator on the Latin American debt crisis of the 1980s, whose book was notably praised by IMF Managing Director Jacques De Larosière, Federal Reserve Chairman Paul Volcker, and leading banker Charles Dallara, even went so far as to propose the somewhat frightening notion that “gunboats are the borrowers’ best friend.” Not surprisingly, similar calls for the abolition of fiscal sovereignty are being echoed in European policy-making circles today. In 2011, for instance, one leading member of Angela Merkel’s conservative party argued that “Greece must give up something, like some of its national sovereignty — at least temporarily,” to allow private creditors to be fully repaid.

During the negotiations between Greece and its private creditors last year, Larry Elliot, the economics editor of The Guardian, rightly observed that, even though “the warships have been replaced by spreadsheets … the Troika’s gunboats will [still] get their way.” The real pressure, he observed, now “comes from banks, hedge funds and the team of officials of the International Monetary Fund, the European Central Bank and the EU.” Perhaps, then, we are not as far from the imperial era as we would like to think — and while the use of military force may be considered off bounds today, its real absence is not just the result of some enlightened liberal morality but rather a product of the high costs of military intervention compared to the much more effective methods of financial interventionism that replaced it. Even though one-third of US states still allow citizens to be imprisoned for failure to repay their debts, the general tendency in Financial Empire has been to move away from the direct exercise of punishment towards more structural forms of domination. In this sense, debtors’ prison is no longer just a physical place where “recalcitrant debtors” are locked away from the rest of society; it has become a de-territorialized disciplinary mechanism that encompasses the globe as a whole. We are all debt prisoners now.

Luckily, the structural power of finance capital can never be complete. In fact, those who are willing to take a closer look can already see the cracks in the prison walls – some of them made by the countless escape attempts of the prisoners themselves, as they desperately try to break their way out; others caused simply by the inability of the global financial architecture to support the unbearable weight of the debt load that states, firms and households have accrued over the years. As Lindblom himself importantly stressed, wherever there are prisons, there will also be prison breaks, and the crumbling system of market discipline that sustains Financial Empire is clearly far from escape-proof. The Argentine experience of 2001 is a case in point. While there is no need to romanticize Argentina’s widely-discussed default — rather than a revolutionary act of defiance, it was simply a desperate (and successful) populist attempt by the established Peronist elite to cling on to power in the face of massive social unrest — the most important lesson to emerge from Argentina is that, in the face of a spontaneous and sustained popular uprising, even the strongest walls will eventually cave in.

Indeed, Financial Empire may have reduced us all to modern-day debt prisoners, but we can still become the social protagonists of history’s greatest-ever prison break — as long as we draw the right lessons from the long history of imperial domination that led us to this defining point in human history.

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

2 comments… read them below or add one

 Michael Kenny May 7, 2013 at 15:12

It would be more accurate to say that we live at the end of the era of financial empire. The present crisis is the death agony of the deregulated economic environment introduced in the US in the 1980s and rammed down the throats of the rest of the world by American power. It has proved to be a failure and the ongoing collpase of American power will indeed allow a large-scale escape from that system. For us in Europe, we will probably return to something like the social market economy of the 1960s and 70s, which actually worked quite well until the Americans started bullying us into dismantling it. The fact that the high priestess in Europe of that American ideology, Margaret Thatcher, was so hostile to the EU should give us a clue as to how best to defend ourselves in the future.

REPLY

 KingofthePaupers May 9, 2013 at 12:48

Jct: Argentine went from bank crash in 2001 to all foreign debt paid off in 2006. How’d they do that? Didn’t make the news? They used the Argentine Solution. Unions demanded to be paid in with small-denomination bonds everyone could use to pay for taxes, power, medical and licenses. No lay-offs, more employment, all foreign debt paid off in 5 years. Russia survived its 1990s bank crash when 750 states and cities paid employees with bond bucks and when 25,000 corporatino issued their own Corporate Cash: Shell Rubles, MacDonald Rubles, and that worked too. Portugal has now proposed paying employees one month’s worth of Treasury Notes. The Kucinich Bill 2990 proposed ending the FED and using Treasury Greenbacks like Lincoln had. So no reason for the debtors to despair, interest-free UNILETS timebanking is on the horizon.

REPLY