http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/29/50516/Partai-Mega-Minta-BPK-Audit-Dana-Jamkesmas-
Partai Mega Minta BPK Audit Dana Jamkesmas
Kamis, 29 Desember 2011 , 22:32:00 WIB
Kamis, 29 Desember 2011 , 22:32:00 WIB
Laporan: Dede Heryawan
RMOL. PDI Perjuangan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal) karena diduga banyak terjadi kebocoran dan tidak tepat sasaran.
Politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi Kesehatan DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan selama ini pemakaian dana Jamkesmas sebesar Rp 5,2 triliun dan Jampersal Rp 1,23 triliun tidak jelas pemakaiannya.
"Sejauh ini Komisi IX belum pernah mendapat laporan yang jelas dan transparan terkait penggunaan dana Jamkesmas dan Jampersal. Padahal nilainya sangat besar," ujar Ribka di sela-sela peringatan Hari Ibu Nasional PDI Perjuangan, di Cikarang, Bekasi (Kamis, 29/12).Menurut Ribka, dana tersebut digunakan untuk membiayai 74,4 juta orang tidak mampu. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang ditolak saat di Rumah Sakit dengan alasan tidak tersedianya kamar. Pembiayaan Jamkesda dan Jampersal untuk kelas III sendiri dialokasi dengan biaya Rp 86.000.
"Ini jelas tidak adil. Kebanyakan kelas III di rumah sakit negeri dan swasta pelayanannya masih buruk," ujarnya.
Untuk itu, tambah Ribka, PDI Perjuangan mendesak kepada BPK dan KPK untuk mengaudit penggunaan dana tersebut, untuk menjamin hak-hak masyarakat miskin.
"Kita minta dana tersebut diusut agar masyarakat tahu uang Jamkesmas dan Jampersal digunakan untuk apa saja,” tukasnya.
Selain itu, Ribka mengimbau kepada para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk mendirikan Rumah Sakit tanpa kelas, agar bisa menjadi alternatif rujukan bagi masyarakat miskin, ketika ditolak di Rumah Sakit Negeri dan swasta."Saat ini PDI Perjuangan sudah membangun tiga Rumah Sakit tanpa kelas. Kita berharap di Kota dan Kabupaten Bekasi juga bisa memfasilitasi pembangunannya," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Ribka juga meminta kepada calon Bupati dan wakil Bupati Bekasi dari PDI Perjuangan, Darip Mulyana dan Jejen Sayuti, yang akan bertarung dalam Pilkada 11 Maret 2012, untuk berani melakukan kontrak politik dengan rakyat terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.
"Kepada calon Bupati dan calon wakil Bupati harus berani melakukan kontrak politik dengan rakyat, dan punya komitmen memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan rakyat," pungkasnya.[dem]
"Sejauh ini Komisi IX belum pernah mendapat laporan yang jelas dan transparan terkait penggunaan dana Jamkesmas dan Jampersal. Padahal nilainya sangat besar," ujar Ribka di sela-sela peringatan Hari Ibu Nasional PDI Perjuangan, di Cikarang, Bekasi (Kamis, 29/12).Menurut Ribka, dana tersebut digunakan untuk membiayai 74,4 juta orang tidak mampu. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang ditolak saat di Rumah Sakit dengan alasan tidak tersedianya kamar. Pembiayaan Jamkesda dan Jampersal untuk kelas III sendiri dialokasi dengan biaya Rp 86.000.
"Ini jelas tidak adil. Kebanyakan kelas III di rumah sakit negeri dan swasta pelayanannya masih buruk," ujarnya.
Untuk itu, tambah Ribka, PDI Perjuangan mendesak kepada BPK dan KPK untuk mengaudit penggunaan dana tersebut, untuk menjamin hak-hak masyarakat miskin.
"Kita minta dana tersebut diusut agar masyarakat tahu uang Jamkesmas dan Jampersal digunakan untuk apa saja,” tukasnya.
Selain itu, Ribka mengimbau kepada para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk mendirikan Rumah Sakit tanpa kelas, agar bisa menjadi alternatif rujukan bagi masyarakat miskin, ketika ditolak di Rumah Sakit Negeri dan swasta."Saat ini PDI Perjuangan sudah membangun tiga Rumah Sakit tanpa kelas. Kita berharap di Kota dan Kabupaten Bekasi juga bisa memfasilitasi pembangunannya," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Ribka juga meminta kepada calon Bupati dan wakil Bupati Bekasi dari PDI Perjuangan, Darip Mulyana dan Jejen Sayuti, yang akan bertarung dalam Pilkada 11 Maret 2012, untuk berani melakukan kontrak politik dengan rakyat terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.
"Kepada calon Bupati dan calon wakil Bupati harus berani melakukan kontrak politik dengan rakyat, dan punya komitmen memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan rakyat," pungkasnya.[dem]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar