Tiga Syarat Partai Marhaenis Sejati Ala Bung Karno
BERDIKARIonline, Jumat, 6 Januari 2012 | 6:04 WIB · 
Dahulu, jaman kolonialisme, orang bikin partai sebagai alat perjuangan. Hampir semua partai punya embel-embel “pergerakan”. Ringkasnya, kalau partai tidak menjadi alat pergerakan, ya, tidak keren. Lengkap dengan ideologi pergerakannya.
Tetapi jaman sudah berubah. Sekarang, orang bikin partai murni untuk proyek memperkaya diri. Rumusnya pun gampang: dirikan partai, ikut pemilu, beli suara, dapat kursi, mainkan anggaran dan proyek.
Kembali ke jaman pergerakan itu. Saat itu, salah satu partai yang ditakuti penguasa kolonial adalah PNI (Partai Nasional Indonesia), yang didirikan Bung Karno dan kawan-kawannya di Bandung, 4 Juli 1927. Praktis, setelah PKI dihancurkan oleh penguasa kolonial tahun 1926/27, PNI menjelma menjadi partai revolusioner baru.
PKI banyak mewarisi semangat dan watak revolusioner PKI. Tentang itu, Soekarno sendiri mengakuinya: “…untuk meneruskan perjuangan revolusioner, maka saya mendirikan Partai Nasional Indonesia”.
PNI pun menjelma menjadi partai massa revolusioner. Begitu takutnya penguasa kolonial terhadap perkembangan PNI, maka pemimpin utamanya pun ditangkap dan dipenjarakan. Bung Karno sendiri harus keluar masuk penjara karena gerakan politiknya. Boleh dikatakan, PNI saat itu benar-benar partai kaum marhaen.
Sekarang, masih ada partai yang bernama PNI, tapi tak lagi “segarang” PNI-nya Bung Karno. PNI sekarang tidak begitu “dihitung” oleh penguasa. Maklum, meski masih berazaskan marhaenisme, tapi hanya sedikit sekali kaum marhaen yang mau bergabung. Sudah begitu, PNI sekarang cuma kontestan pemilu, bukan lagi sebagai partai perjuangan massa rakyat.
Untuk menjadi partai kaum marhaen, seperti PNI-nya Bung Karno dulu, memang bukan perkara gampang. Bung Karno punya tiga syarat agar sebuah partai bisa menjelma sebagai partainya kaum marhaen.
Syarat pertama, setiap partai kaum marhaen harus menjalankan machtvorming: pembuatan tenaga, pembuatan kuasa. Machtvorming penting, kata Bung Karno, karena adanya pertentangan kepentingan antara sana dan sini (kita dan musuh).
Soekarno sangat setuju dengan Marx: “tidak ada suatu kelas yang mau melepaskan hak-hak istimewanya dengan kemauan sendiri.” Dengan demikian, macth dapat diartikan sebagai alat paksaan kaum marhaen untuk menjalankan kepentingannya.
Bagaimana “macht” ini dibentuk? Soekarno, yang banyak belajar dari pengalaman SDAP di Belanda, menganjurkan pengorganisiran rakyat yang berjuta-juta, dengan mendirikan serikat-serikat, dengan mengadakan koperasi-koperasi, dan dengan mengeluarkan berpuluh-puluh surat kabar.
Selain itu, suatu machtvorming harus disertai azas atau prinsip. Ini untuk membedakannya dengan machtvorming yang oportunistik, yaitu machtvorming yang sekedar untuk tujuan tawar-menawar dengan pihak musuh.
Oleh karena itu, machtvorming kaum marhaen haruslah machtvorming yang berdasarkan azas: antitesa antara sana dan sini, suatu perlawanan tanpa damai antara kaum marhaen melawan kapitalisme-imperialisme. Sebab, bagi Bung Karno, kepentingan kaum marhaen adalah suatu masyarakat baru, yang didalamnya tidak ada lagi kapitalisme-imperialisme: masyarakat sama-rasa sama rata.
Syarat kedua, Dalam menjalankan pertentangan (antitesa) antara sana dan sini, partai kaum marhaen haruslah menjalankan radikalisme: perjuangan yang tidak setengah-setengah, apalagi tawar-menawar, yakni perjuangan yang hendak menjebol kapitalisme-imperialisme hingga ke akar-akarnya.
Jadinya, bagi Bung Karno, perjuangan macthvorming kaum marhaen bukan untuk perubahan kecil-kecilan, melainkan untuk perubahan mendasar: menggantikan susunan suatu masyarakat. Kalaupun harus menerima kemenangan kecil-kecil, maka itu hanyalah sekedar taktik untuk menuju kemenangan besar atau mutlak.
Di sini, Bung Karno sangat setuju dengan pendapat seorang komunis Jerman, Karl Liebknecht, yang berkata: “perdamaian antara rakyat jelata dengan kaum atasan adalah berarti mengorbankan rakyat jelata itu sendiri.”
Semangat radikalisme ini yang membuat partainya kaum marhaen berwatak revolusioner. Ini yang membedakan dengan partai kaum marhaen dengan partai-partai moderat dan reformis. Bahwa partai kaum marhaen ingin perubahan selekas-lekasnya, dengan memperjuangkannya, tanpa menunggu. Inilah semangat kaum kepala banteng!
Syarat ketiga, untuk menjelmakan machtvorming yang berazaskan radikalisme itu, maka partai kaum marhaen haruslah menjalankan massa aksi . Di sini, massa aksi diartikan sebagai aksinya rakyat jelata yang sudah tersadarkan: marhaen yang sadar bahwa untuk mengakhiri ketertindasan, maka harus menjebol masyarakat lama dan membangun masyarakat yang baru.
Di sini, Soekarno, yang belajar dari Massa-Aksinya Tan Malaka, berusaha membedakan antara massa aksi dan massal aksi (massale actie). Massa aksi adalah aksinya rakyat jelata yang karena kesengsaraan, telah terluluh menjadi satu jiwa baru yang radikal, dan bermaksud “memarayikan” terlahirnya masyarakat baru.
Sementara massale actie adalah pergerakan rakyat yang orangnya bisa ribuan, bahkan jutaan, tapi tidak radikal dan tidak revolusioner: tidak bermaksud membongkarnya akarnya masyarakat tua dan menggantinya dengan masyarakat baru.
Oleh karena itu, partai marhaen yang hendak menjadi partai pelopornya massa aksi haruslah punya program perjuangan yang 100% radikal: suatu perjuangan tanpa damai untuk mengubur masyarakat lama dan membangun masyarakat baru.
Soekarno bukan seorang yang berfikir mekanis. Ia sangat menolak ide-ide spontanisme: gaya politik yang membatasi aksinya dalam kerangka situasi yang ada. Soekarno dengan tegas mengatakan, kesengsaraan saja tidak cukup untuk menghasilkan radikalisme massa.
“Hanya jikalau kesengsaraan itu dibarengi dengan pendidikan massa, dibarengi dengan perjuangan massa, dengan perlawanan massa, dengan aksi massa menentang kesengsaraan itu, maka kesengsaraan bisa melahirkan radikalisme di kalangan massa.” kata Soekarno.
Oleh karena itu, Bung Karno juga punya konsep soal partai pelopor. Tapi, saya belum akan membahas partai pelopor itu di sini. Saya akan mengusahakan untuk menguraikan konsep partai pelopor ala Bung Karno itu pada satu artikel tersendiri.
Yang jelas, dari pemaparan di atas, untuk menjadi sebuah partai marhaen, anda tidak boleh sekedar mencaplok azas marhanisme, memasang lambang kepala banteng, dan berteriak “Merdeka!”.
Ringkasnya, yang disebut partai kaum marhaen adalah partai yang menjalankan machtvorming yang berazaskan radikalisme dengan massa aksi.
KUSNO
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/tokoh/pemikiran-ekonomi/20120106/tiga-syarat-partai-marhaenis-sejati-ala-bung-karno.html#ixzz2aPSlI1cM
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook
Tidak ada komentar:
Posting Komentar