Catastroika, Membongkar Malapetaka Privatisasi

BerdikariOnline, Minggu, 2 Desember 2012 | 16:55 WIB   ·   0 Komentar

Catastroika (2012)

Sutradara: Aris Chatzistefanou dan Katerina Kitidi
Penulis naskah: Aris Chatzistefanou, Katerina Kitidi, dan Leonidas Vatikiotis
Durasi: 1 jam 27 detik
Tahun produksi: 2012
Narasumber : Naomi Klein, Slavo Zizek, Greg Palast, David Hall, dll

Awal November 2011 lalu, Lucas Papademos, seorang bankir, tiba-tiba ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru Yunani. Ia mengambil kekuasaan dari George Papandreou, Perdana Menteri sebelumnya, tanpa melalui proses demokrasi atau bentuk pemilihan apapun.

Sebuah Ironi terjadi di Yunani: demokrasi lahir di negeri ini, tetapi sistem keuangan internasional memutuskan bahwa demokrasi harus mati di negeri ini juga.  Spyros Marketos, seorang ilmuwan politik di Universitas Thessaloniki, menandai kejadian itu sebagai “junta para bankir”.

Kejadian itulah yang berusaha dipotret dua orang jurnalis, Aris Chatzistefanou dan Katerina Kitidi, lewat film dokumenter berjudul “ Catastroika”. Film ini berusaha menyingkap bencana yang ditimbulkan oleh kebijakan privatisasi.

Untuk menyingkap malapetaka privatisasi, Aris dan Katerina memulai penyelidikannya di Moskow, Rusia. Di sanalah, setelah bubarnya Uni-Soviet, barat mencoba melakukan uji-coba privatisasi, sebuah percobaan yang membawa rakyat Rusia dalam malapetaka besar.

Privatisasi di Rusia dimulai dengan serangan terhadap demokrasi. Tahun 1993, sebuah kudeta kecil terhadap parlemen. Targetnya, untuk menyingkirkan oposan politik penentang agenda privatisasi. Sosiolog Rusia Boris Kagarlitsky bilang, tanpa kudeta tahun 1993, tidak ada privatisasi di Rusia.

Naomi Klein, penulis buku “Shock Dotrine”, mengungkapkan bahwa kebijakan neoliberal pertama sekali dijalankan di bawah kediktatoran. “Neoliberalisme dimulai dalam suasana tanpa demokrasi. Dijalankan dengan kekerasan, paksaan, dan ketakutan,” katanya.

Dua pencetus utama neoliberalisme, Friedrich von Hayek dan Milton Friedman, mencari laboratorium untuk menguji teori mereka tentang pasar bebas dan peran minimum negara. Lantaran tidak ada pemerintahan demokratis yang mau menerapkan ide-idenya, mereka menoleh ke diktator Pinochet di Chile dan diktator Jenderal Evren di Turki.

Ini juga terjadi di Inggris, di bawah Margareth Tatcher, dimana implementasi neoliberal didahului dengan dua perang brutal: perang Falkland dengan Argentina dan perang internal menghancurkan serikat buruh.

Dari pengalaman Inggris, neoliberalisme yang menuntut peran minimal negara ternyata hanya kebohongan belaka. Kita tahu, pemerintahan Margareth Tatcher justru menggunakan negara untuk menghilangkan segala bentuk rintangan terhadap implementasi neoliberal, termasuk demokrasi.

Terhadap hal itu, filsuf Slovenia Slavo Zizek punya penjelasan kritis. Dia bilang, neoliberalisme sebagai ideology tidak pernah dipraktekkan dalam politik aktual. Ia mencontohkan Ronald Reagen di AS, dimana mesin negara justru berfungsi kuat saat dia berkuasa. “Neoliberalisme hanya dapat berfungsi apabila peran regulative negara yang benar-benar kuat,” kata Zizek.

Akan tetapi, Naomi Klein mengingatkan, ketika era demokrasi dimulai tahun 1980-an, para penganjur neoliberal mencari cara lain agar negara-negara tetap berada di jalur neoliberal. Dan cara lain itu adalah melalui utang.

Begitu Eropa terjerembab dalam krisis utang, IMF dan Uni Eropa langsung menawarkan paket-paket darurat. Diantaranya adalah dana talangan yang sifatnya utang. “Paket darurat IMF (bailout) memungkinkan Uni Eropa untuk pertama-kalinya mengadvokasi privatisasi,” kata David Hall, professor di Universitas Greenwich.

Dengan alasan utang, pemerintahan sayap kanan di Yunani mengobral habis kekayaan negerinya. Meski begitu, agenda privatisasi masih dirintangi oleh sebuah sistem bernama demokrasi.

Topeng demokrasi liberal pun dibuka lebar-lebar. Di Yunani, juga di Spanyol dan Italia, sistem pasar bebas sedang memerangi demokrasi. Di Yunani, seorang bankir mengambil-alih kekuasaan tanpa pemilu. Di Italia, seorang teknokrat juga mengambil-alih kekuasaan tanpa pemilu.

Slavo Zizek menganggap itu pembatalan langsung demokrasi. “Idenya”, kata Zizek, “ anda bisa bermain dengan demokrasi, namun, ketika terjadi hal-hal serius para ahli harus mengambil alih.” Zizek yakin, apa yang terjadi di Eropa saat ini, khususnya Yunani dan Italia, hanyalah “kelinci percobaan” untuk sebuah bentuk otoritarianisme baru.

Agenda neoliberal di Chile disertai kudeta terselubung terhadap parlemen. “Perjanjian pinjaman pertama Yunani tidak pernah dibawa ke parlemen untuk diratifikasi. Dan ini jelas inkonstitusional. Para pemimpin politik tidak berniat menjalankan konstitusi, tetapi menerima perintah politik dari luar,” ujar Greg Palast, seorang penulis.

Ironisnya, media mainstream punya andil untuk memuluskan rencana busuk ini. . Mereka mengatakan kepada rakyat Yunani, bahwa jika mereka menolak perjanjian pinjaman, maka rak-rak supermarket akan segera kosong dan Yunani akan kembali ke jaman batu.

Aris dan Katerina kemudian mengajak kita melihat sejarah privatisasi di Jerman Timur. Di sana, Treuhandanstalt, yang dibentuk Volkskammer pada tahun 1990, melakukan memprivatisasi terhadap 8.500 perusahaan, 40 ribu pabrik dan lebih dari 4,5 juta pekerja. Akibat privatisasi: Akibat privatisasi: banyak perusahaan bangkrut, pekerja berkurang dari 4,5 juta menjadi 1,5 juta. PDB di wilayah bekas Jerman Timur menyusut sebesar 30%, sedangkan pengangguran naik dari 0 sampai 20%. Treuhand juga meninggalkan utang sebesar 300 miliar DM.

Lalu, Aris dan Katerina mengajak kita menengok pengalaman privatisasi kereta api di Inggris. Di Inggris, percobaan privatisasi kereta api membawa bencana. Bahkan, Margareth Tatcher bilang, kereta api sulit berfungsi efektif di luar sektor publik. Tetapi John Major tetap melakukan privatisasi hingga tahun 1993. Tetapi rakyat Inggris melawan.

“Kereta api adalah pelayanan publik, bukan sesuatu yang dijalankan oleh perusahaan yang memakai logo murah dan sekedar untuk mencetak uang,” kata Christian Wolmar, seorang wartawan dan ahli sejarah kereta api.

Privatisasi membawa kekacauan pada manajemen kereta api di Inggris. Tiga kecelakaan paling serius di inggris, yang menyebabkan 42 orang tewas dan 600 orang lainnya terluka, justru terjadi setelah privatisasi.

Sekarang kita melihat pengalaman privatisasi air di Perancis. Dua perusaaan multinasional, Veolia dan Suez, mengklaim pengelolaan air di paris, Perancis. Itu terjadi di era pemerintahan Jacques Chirac.

“Akibatnya, rakyat harus membayar tagihan air lebih mahal. Harga air terus naik dalam 15 tahun hingga 260%,” kata Anne Le Strat, wakil walikota paris saat ini.

Pada tahun 2001, ketika kekuasan kota Paris jatuh ke tangan kaum kiri, layanan air direbut kembali. Perusahaan air milik kota, yang baru dibangun tahun 2010, berhasil menurunkan tariff air sebesar 8% dan berhasil menginvestasikan keuntungannya untuk perbaikan jaringan air.

Gagal di perancis, perusahaan multinasional yang bermarkas di Brussel, Belgia, berusaha menjadikan Italia sebagai target berikutnya. Namun, rakyat Italia menggelar referendum tentang privatisasi air. 57% dari populasi memberikan suaranya. Dan 96% dari mereka menyatakan menolak privatisasi air.

Meski begitu, Brussel tetap menekan Borlusconi untuk tetap melakukan privatisasi. Tetapi Borlusconi enggan melakukannya karena takut dengan perlawanan rakyat. Akhirnya, Brussel memaksa seorang bankir untuk menggantikan Berlusconi. Di bawah pemerintahan bankir inilah upaya privatisasi air di Italia kembali dipaksakan.

Privatisasi air sebetulnya sudah berlangsung lama di Yunani, yakni di era pemerintahan Simitis. Dalam satu dekade, harga air naik 200%, sedangkan kualitas layanan tidak membaik. Bahkan kondisinya lebih buruk.

Sekarang kita ke California, dimana pada tahun 1990 diberlakukan deregulasi pasar kelistrikan. Di tangan swasta, harga listrik bisa naik kapan saja. Bahkan, terungkap skandal enron tentang bagaimana mereka menghentikan listrik sehingga terjadi kekurangan daya dan terjadi kenaikan harga per KWH. Pada tahun 2000, terjadi pemadaman total. Produsen menolak berproduksi karena harga yang diberikan. Akhir cerita, deregulasi gagal total di California.

Yunani juga sudah lama melakukan deregulasi energi. Akibatnya, setelah berlangsung 12 tahun, deregulasi tidak membawa penurunan birokratisme, tidak ada perbaikan layanan, tidak ada perbaikan campuran bahan bakar. “Sebaliknya, ketergantungan negara terhadap energy meningkat, kenaikan tariff mencapai 80%. Jumlah karyawan juga berkurang. Pekerja kontrak justru meningkat,” ungkap Flora Papadede, ekonom di perusahaan listrik Yunani.

Ironisnya, dalam berbagai kasus privatisasi, perusahaan publik atau negara justru diobral murah. Di Yunani, data resmi menyebutkan, nilai real dari perusahaan publik adalah 16-17 miliar euro, tetapi dijual di pasar saham seharga 750-800 juta euro. Padahal, perusahaan itu dibangun dengan biaya dari rakyat.

Berbagai pengalaman di dunia menunjukkan bahwa privatisasi berdampak buruk bagi rakyat, pekerja, dan layanan. Namun, sekarang privatisasi disodorkan sebagai solusi mengatasi utang. Bagi banyak ekonom, privatisasi hanya akan memberi keuntungan singkat, tetapi membawa kerugian struktural dalam jangka panjang. Dalam istilah David Hall: keuntungan privatisasi bak setetes air di tengah lautan.

Privatisasi terus diperluas hingga menyerang pendidikan publik, termasuk privatisasi terhadap apa yang disebut Karl Marx sebagai “kecerdasan umum”, yakni pengetahuan kolektif dalam segala bentuknya, dari pengetahuan ilmiah hingga keterampilan praktis.

“Apa yang membuat Bill Gates kaya raya?” Tanya Slavo zizek, “ialah melalui privatisasi kecerdasan umum”. Katanya, apa yang dijual Bill Gates adalah sesuatu yang merupakan ruang umum yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk bertukar catatan, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga hal-hal seperti berita, internet, apa pun, yang seharusnya digunakan berhubungan dengan orang lain.

Pendek kata, privatisasi hanyalah upaya pihak swasta, khususnya perusahaan multinasional, untuk merampas kekayaan publik. Dengan demikian, ini hanyalah perampokan modern yang dihaluskan dengan bahasa ekonomi.

Catastroika adalah film kedua yang digarap oleh Aris Chatzistefanou dan Katerina Kitidi. Sebelumnya, mereka berdua sukses membuat film dokumenter berjudul “Debtocracy”, yang mengungkap kejahatan kapitalisme terkait perangkap utang di Yunani dan beberapa negara berkembang.

Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)