Minggu, 21 Juli 2013

Inilah Dugaan Kuat, SBY Agen Amerika



    20 Juli 2013 - 02:09:25 WIB
    Inilah Dugaan Kuat, SBY Agen Amerika
    Diposting oleh : www.asatunews.com
    Kategori: POLITIK - Dibaca: 14047 kali


    ASATUNEWS - “Despite a smear campaign that includes allegations he is a CIA agent, polls show that Yudhoyono's personal approval ratings. Asked who was their second choice to become president should their candidate not win, electors unanimously backed Yudhoyono. 

    A career soldier, Yudhoyono and graduate of US military training programmes at Fort Benning, Columbus (1976 & 1982) and the Command and General Staff College at Fort Leavenworth, Texas (1991), Yudhoyono has fond memories of the US.

    Informasi di atas dipaparkan Aljazeera, secara tegas menempatkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden binaan Amerika.  Tentu saja ini bermula dari  jejak SBY dalam lajur militer. Ia, seorang prajurit karir, dan lulusan program pelatihan militer AS di Fort Benning, Columbus.

    Jejak rekam SBY ini dibongkar akun twitter @TrioMacan2000.  Dalam kicauannnya, Sabtu, (20/7) di jejaring sosial itu, ia membongkar siapa sosok SBY dan menunjukkan beberapa bukti faktual tentang keterlibatannya dalam missi rahasia Amerika Serikat. 

    Seperti dilansir Aljazeera, SBY adalah agen Amerika yang sangat loyal bahkan dengan bangga SBY berharap bisa menjadi bagian dari Amerika. Inilah bukti keterlibatan SBY dalam aksi AS apapun di Indonesia, termasuk pembiaran pangkalan militer dan penempatan pasukan AS di Darwin.

    Kondisi ini, diperoleh SBY dengan dukungan penuh Presiden George Bush pada SBY. Fakta ini makin terkuak ketika koran terbitan Singapura, Business Times edisi 10 April 2004. Koran itu mengutip sumber di pemerintahan Bush yang menyatakan bahwa AS mendukung SBY untuk membentuk koalisi yang tidak terkalahkan. 

    Di mata Bush, SBY adalah sosok yang kredibel mendukung kebijakan Bush soal perang melawan terorisme Islam. Koran The Asian Wall Street  Journal (AWSJ) juga menulis tajuk yang isinya senada. AWSJ menilai SBY sebagai tokoh loyalis No. 1 AS.

    Kembali kepada Aljaeer, dalam situs Al http://Jazeera.Net , 4 Juli 2004, terdapat profil SBY dengan tulisan Paul Dillon bahwa SBY adalah seorang yang sangat pro AS.  

    Gambaran itu semakin terang benderang, ketika Paul Rowland, pimpinan National Democratic Institute for International Affairs (NDI) yangg selalu membuat jajak pendapat memenangkan SBY. Rowland mengatakan bahwa SBY "firm leader, but not an iron fist" (pemimpin yang tegas dan tidak bertangan besi). 

    “Pujian ini tentu berlebihan jika melihat sikap SBY yang peragu, cari aman dan tak mampu mengambil keputusan. Sikap Washington sangat hangat terhadap SBY terjadi sejak lama dan hal itu terbukti ketika ia melakukan kunjungan kerja ke AS ,” begitu kicauan @TrioMacan2000.
    Fakta lain

    Pada September 2003, kendati badai Isabel di ibukota AS, kunjungan kerja SBY tetap jalan. Pertemuan para petinggi AS dgn SBY tetap dilakukan. Pada kunjungan SBY ke AS tersebut, SBY mendapat perlakuan istimewa terutama oleh Asosiasi Persahabatan AS-RI  (USINDO Society). 

    Pada Jumat, 19 September 2003, SBY disambut meriah. Para petinggi AS seperti  Menlu Powell, Wkl Menhan Wolfowitz dan Direktur FBI Robert S. Mueller. Wolfowitz,  arsitek penjajahan AS di Irak, mengajak seluruh hadirin melakukan toast utk SBY. Capres RI dukungan dan loyalis AS sejati. 

    Ratusan undangan tamu VIP dan VVIP AS berdiri bersulang dengan mengangkat gelas berisi minuman beralkohol anggur dan sampanye. SBY tampak terharu  menerima penghormatan ini dengan anggukan kepala tanda terima kasih. Hatinya berbunga2 penuh bahagia ... . "Saya berada di sini hari ini utk menegaskan lg solidaritas Indonesia - USA dalam koalisi global melawan terorisme Islam dunia,” tutur SBY

    Seperti kita tahu, komitmen pemerintahan Bush yang pro Israel, dilanjutkan Obama terhadap SBY itu ternyata tak sebatas retorika belaka. Menurut Senator Paul Findley, kedua organisasi ini merupakan dua organisasi lobi Yahudi yang paling berpengaruh di Gedung Putih. Sumbangan dana seperti ini memang diumumkan di AS sehingga  sebagian mahasiswa Indonesia di sana dengan mudah mendapatkan informasi.

    Di Jakarta, kini telah berdiri pula Indonesian-Israeli Public Affairs Committee (IIPAC) yang dipimpin agen Mossad, Benjamin Ketang. Benjamin Ketang adalah mantan aktivis PMII yang mendapatkan beasiwa ke Israel atas jasa Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Dan Benjamin Ketang jadi WN Israel. Padahal sebelumnya dia adalah WNI. 

    Kantor IIPAC pimpinan agen Mossad, Benjamin Ketang yang sebelumnya di ITC cempaka putih kini pindah ke Jl Sudirman. Mossad juga yang diduga memberikan jaminan kepada SBY untuk membantu menangkan kembali PD di pemilu dan Pilpres 2014.

    “Kalau besok akun twitter ini lenyap atau disuspend selama2nya, kami harap Anda dapat mengerti siapa pelakunya,” celoteh @TrioMacan2000. 

    Apa kompensasi yang diminta Mossad terhadap jaminan bantuan kemenangan PD di pilpres dan pemilu 2014 itu ? Papua Merdeka ? PKS ? Islam ?

    “Akankah kita ucapkan selamat datang Papua Merdeka? Aceh Merdeka? Melayu Raya? Semoga tidak. Semoga Allah melindungi NKRI. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin,” ungkap akun yang penuh kontroversi mengakhiri celotehannya.
    Pada titik yang lain, Profesor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Jeffrey Winters mengatakan bahwa SBY Tak Bikin AS Pusing. Adalah fakta bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat menyukai SBY karena selama berkuasa SBY tak pernah membuat pusing mereka dan memainkan agenda barat dengan sangat baik.
    .
    “Saya rasa AS dan negara Barat senang pada SBY justru karena dia mediocre. Dia tidak membuat Amerika pusing dan dia itu good boy,” ujarnya kepada wartawan. Sementara itu menurut beberapa sumber SBY dengan kebijakan pencitraannya berusaha menampilkan kewarganegaraan dan rasa nasionalismenya terhadap rakyat Indonesia. Padahal sangat bertolak belakang dengan pernyataannya ketika Hal itu dikaitkan dengan SBY saat bertandang ke Negeri Paman Sam pada 2004 lalu. 
    Entahlah, yang pasti jika media luar menulis perihal jejak SBY, mereka menulis tak mungkin dengan data fiksi. Kenapa? Karena kredibilitas media sebagai jaringan informasi publik, sangat mereka jaga.

    Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2013

Mouloudji

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/mouloudji.html

Mouloudji

Untuk kawan-kawan saya, F.S., M.F., dan R.K.
Windu W. Jusuf
SAYA bayangkan laki-laki Arab berwajah murung itu duduk di pojok sebuah kamar siaran radio. Hari itu Dien Bien Phu, satu daerah di Indochina, diserbu oleh militer Prancis dari segala penjuru.  Dalam waktu yang berdekatan, Prancis mengirim pasukannya ke Aljazair untuk ‘membersihkan ekstremis’—dan kita pun tahu, negeri-negeri yang diserbu ini di kemudian hari merdeka melalui perjuangan yang berdarah-darah. Dua agresi tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan, yang awalnya terdengar sayup-sayup karena sensor pers.
Marcel Mouloudji nama pria Arab itu. Di radio nasional Prancis, ia menyanyikan satu lagu protes yang kemudian tersohor, ‘Desertir’ (‘Le Déserteur’) yang ditulis oleh Boris Vian, karibnya sesama musisi. Tak lama setelah diputar ‘Desertir’ pun kena cekal, tidak boleh dimainkan di radio maupun di muka khalayak hingga sepuluh tahun kemudian. Karir Mouloudji sendiri sempat mandeg. Apa lacur, di kalangan musisi ‘Desertir’ telah tersebar. Pada biduan dan biduanita dunia yang membenci perang lekas-lekas menyadurnya ke dalam bahasa masing-masing.
Lirik ‘Desertir’ sebenarnya sederhana saja.
Tuan Presiden
Kukirimkan sepucuk surat
Mungkin Anda akan membacanya
Di saat senggang.
Baru saja kuterima
Surat panggilan tugas
Untuk bersiap ke garis depan
Sebelum Rabu malam
Mouloudji, penyanyi blasteran Prancis-Aljazair, memang tidak tinggal di tanah jajahan. Ia lahir dan besar di Paris. Karirnya mencuat dari pengamen di kedai-kedai minum di distrik mesum Belleville ke dapur rekaman.  Ia, yang juga anggota Partai Komunis, boleh jadi tak sempat menyaksikan kemelaratan, rasisme, dan kebrutalan polisi  di tanah kelahiran bapaknya. Namun tiap orang Aljazair agaknya tahu peristiwa bulan Mei 1945:  ketika warga Paris tengah merayakan kekalahan Jerman, ratusan orang yang berpawai merayakan peristiwa yang sama di koloni dibantai militer Prancis. Alasannya: mereka membawa bendera nasionalis Aljazair.
Dalam ‘Desertir’: Aku tak sudi membantai orang-orang miskin itu/kuputuskan untuk desersi.
Barangkali yang membuat lagu itu kuat bukan liriknya yang menyebut-nyebut kekejian terhadap kaum papa, mungkin juga bukan karena ‘Desertir’ keluar dari mulut Mouloudji, yang sebagai keturunan orang jajahan seringkali dianggap warga kelas dua. Memang ada baris-baris eksplisit seperti: ‘Sejak aku lahir/tlah kusaksikan ayahku mati/kusaksikan abang-abangku minggat/anak-anakku menangis’ atau ‘Dalam kuburnya/ibuku menertawai bom/menertawai cacing-cacing.’ Tapi bukan itu intinya.
Khalayak luas mengenal ‘Desertir’ sebagai bagian dari tradisi complainte, tembang keluhan, lagu cengeng. Lain dari ‘Desertir,’ ada banyak sekali keluhan yang dilantunkan Mouloudji: ‘Keluhan dari bukit,’ ‘Keluhan si Kafir,’ ‘Keluhan si Partisan.’ Dalam sejarahnya, complainte lahir dari syair-syair lisan para trubadur yang mengiringi prajurit-prajurit rendahan zaman kuno. Tema liriknya seputar jauh dari rumah, rindu istri, keinginan cepat pulang dan kembali berladang, kesepian, kebosanan di barak, dan seterusnya. Melodinya mirip-mirip. Mungkin inilah yang membuat ‘Desertir’ begitu sensitif di telinga penguasa: ia berbicara dari kacamata seorang tentara rendahan yang sehari-harinya diplonco para komandan-kariris. Malah, martabat sang desertir justru nampak ketika ia menampik perintah dan rela menebusnya dengan nyawa.
Kalau kau memburuku
beri tahu polisi-polisimu
‘Aku tak bersenjata’
biar mereka gampang membedilku.
Protes kecil Mouloudji di radio nasional tidak percuma. Di tahun-tahun setelahnya ada banyak tentara yang desersi, melawan atasan yang memerintahkan penyiksaan atas tahanan, atau sekadar memberikan ransumnya ke laskar musuh. Jumlahnya kian bertambah. Beberapa merasa bahwa perang ini sia-sia; orang Aljazair sudah saatnya merdeka. Beberapa yang lainnya mulai menyamakan serbuan ke koloni, ke Aljazir dan Indochina, dengan invasi Nazi ke tanah air mereka.
Di zaman perang yang sama, sutradara kiri Jean-Luc Godard merilis Serdadu Kecil, yang sempat juga dilarang beredar. Serdadu Kecil menuturkan kisah Bruno, agen rahasia Prancis yang ditugaskan memata-matai FLN, organisasi pro-kemerdekaan Aljazair di Swiss. Di tengah cerita, ia jatuh hati pada Veronica, seorang perempuan muda yang ternyata adalah simpatisan FLN. Jatuh ke kandang macan, Bruno disiksa habis oleh militan FLN. Konon Serdadu Kecil tidak dilarang karena memuat adegan-adegan kekerasan yang eksplisit. Ia dilarang karena menampilkan sosok aparat negara yang lemah, yang hatinya gampang luluh oleh gadis di kubu musuh dan—di akhir cerita—kecewa berat lantaran sang gadis disiksa sampai mati oleh kawan-kawannya sendiri.
Jauh sebelum tahun-tahun itu, agaknya orang kiri di sana paham benar cara menangkap keresahan sehari-hari tentara rendahan, lalu memanfaatkannya sebagai bahan kampanye anti-militeris. Roman Perjalanan ke Ujung Malam terbit di tahun 1930-an, ketika Hitler merebut kekuasaan di Jerman. Jangan kira karya ini ditulis orang kiri; sebaliknya, ia lahir dari pengalaman Louis Ferdinand Céline, seorang penulis ultra-kanan dan anti-semit. Dalam roman biografis tersebut, tokoh utamanya, Ferdinand Bardamu, dikisahkan masuk militer bukan karena ‘nurani kebangsaan’ dan hal-hal semacamnya. Ia mendaftar karena ingin membuat orangtuanya kesal, karena darah muda. Bardamu harus menunggu agak lama untuk turun ke parit-parit Perang Dunia I yang legendaris itu. Namun begitu terjun ke garis depan dan menyaksikan kolonelnya mati dengan usus terburai, Bardamu langsung kecut hati. Ia mundur teratur dan akhirnya desersi. Orang kiri—juga banyak veteran perang—menyambut baik Perjalanan ke Ujung Malam,‘mengkooptasinya’ sebagai sastra anti-militeris, untuk membendung sentimen fasis yang mulai tumbuh di Prancis. Ironisnya, kaum ultra-kanan menyambut dingin novel ini. Bagi mereka, Céline melangkah terlalu jauh: bahasanya jauh dari sastra adilihung, jorok, karakter-karakternya bejat, dan akhirnya bunuh-membunuh di medan perang jadi perkara yang murni banal—bukan demi negara.
Barangkali ‘Jiwa Korsa’—dan segala mitos ksatria yang senantiasa dihembus-hembuskan para Mafia Magelang—bisa ditampik dengan cara yang sama. Saya pesimis, tapi sudah adakah yang mencobanya?***

Selasa, 16 Juli 2013

Bung Karno Dan Konsep Partai Pelopor


http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/bung-karno-dan-konsep-partai-pelopor.html

Bung Karno Dan Konsep Partai Pelopor

Berdikarionline.com. Jumat, 10 Februari 2012 | 5:16 WIB  

14

Pada Agustus 2002, Rachmawati Soekarno Putri, anak ketiga Bung Karno, mendirikan Partai Pelopor. Konon, nama ‘pelopor’ itu dimaksudkan untuk mengabulkan cita-cita Bung Karno. Rupanya, di mata Rachmawati, Bung Karno pernah punya keinginan mendirikan partai pelopor. Tetapi Partai Pelopor ala Rachmawati itu jauh dari konsep Partai Pelopor-nya Bung Karno. Partai Pelopor ala Rachmawati itu tidak berbeda dengan partai-partai borjuis pada umumnya.

Namun, seperti kita ketahui dari sejarah, Bung Karno gagal mewujudkan cita-cita itu. Pada tahun 1927, di Bandung, ia dan kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kendati muncul sebagai organisasi politik yang disegani, tetapi PNI gagal menjelma menjadi partai pelopor ala seperti yang diidam-idamkannya.

Pada tahun 1930-an, muncul polemik antara Bung Karno dan Bung Hatta. Di mata banyak orang, inti polemik itu adalah soal konsep partai politik: Bung Hatta mengusulkan partai kader, sedangkan Bung Karno mengusung partai massa.

Kesimpulan itu sering membuat orang salah kaprah: Bung Karno dianggap meremehkan perlunya kaderisasi dan pendidikan massa. Catatan Jakob Oetama, Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1991-2001, menempatkan Bung Karno, sebagai seorang orator, mengutamakan pentingnya membangkitkan massa rakyat. Sebaliknya, di mata Jakob Oetama, Hatta yang seorang pemikir dipandang mengutamakan kaderisasi.

Jika kita menelusuri pemikiran Bung Karno, maka diketahui bahwa Bung Karno sebetulnya adalah pengusung gagasan partai pelopor. Di salah satu tulisannya yang sangat lengkap, Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno berbicara tentang partai pelopor.

Sebelum menggeledah konsep Bung Karno soal partai pelopor, saya akan berusaha menjelaskan soal “Massa-Aksi”-nya.  Konsep “Massa Aksi” Bung Karno banyak dipengaruhi oleh tulisan serupa dari Tan Malaka, ditambah pengalaman partai Sosialis Demokrat di Belanda dan Jerman. Tan Malaka misalnya mengatakan: “Panggil dan himpunkanlah orang-orang yang berjuta-juta dari kota dan desa, pantai dan gunung, ke bawah panji revolusioner.”

Apa massa itu? Menurut Bung Karno, massa bukanlah cuma “rakyat jelata yang berjuta-juta” saja. Melainkan, kata Bung Karno, rakyat jelata yang sudah meleburkan semangatnya menjadi satu, kemauan satu, dan tekad yang satu.

Lalu, Bung Karno membedakan antara “Massa Aksi” dan “Massal Aksi”. Massa aksi adalah aksinya rakyat jelata yang, karena timpukan penindasan yang sudah tak tertahankan, menjadi sadar dan berkehendak membuat perubahan radikal.

Suatu massa aksi, kata Bung Karno, baru benar-benar menjadi massa aksi jikalau rakyat jelata sudah berniat membongkar sama sekali keadaan tua (sistem sosial lama) dan menggantinya dengan keadaan baru (sistem sosial baru).

Oleh karena itu, suatu massa aksi mesti dipandu oleh cita-cita: idealisme masyarakat baru. Ini pula yang membedakan massa aksi dengan ‘massa yang radikal tapi hanya sesaat saja’. Bung Karno menegaskan: “memang massa aksi itu selamanya radikal; selamanya berjuang menjebol keadaan lama dan membangun masyarakat baru.

Sementara massale actie adalah pergerakan rakyat yang orangnya bisa ribuan, bahkan jutaan, tapi tidak radikal dan tidak revolusioner: tidak bermaksud membongkarnya akarnya masyarakat tua dan menggantinya dengan masyarakat baru.

Bung Karno mengambil pengalaman Sarekat Islam sebagai contoh “massal aksi”: anggotanya banyak, cabangnya banyak, badan koperasinya banyak, serikat-serikat sekerja (serikat buruh) banyak, segala-galanya banyak, tetapi pendiriannya tidak radikal—tidak bermaksud merombak struktur sosial masyarakat.

Partai Pelopor

Bagaimana partai pelopor di mata Bung Karno?
Partai pelopor, kata Bung Karno, haruslah partai yang punya azas perjuangan dan program yang 100% radikal: berjuang melenyapkan susunan masyarakat lama dan berjuang mewujudkan susunan masyarakat baru.

Akan tetapi, bagi Bung Karno—ini inti pemikirannya: sebuah azas perjuangan dan program yang radikal akan menjadi ‘omong kosong’ belaka, hanya akan menjadi aksara mati, jikalau partai tersebut ‘tidak membanting tulang membangkitkan massa aksi dan mengomando massa aksi ke arah surganya kemenangan’.

Dengan demikian, sebuah partai pelopor harus punya dua kriteria: pertama, partai pelopor harus punya azas perjuangan dan program yang radikal, dan kedua, partai pelopor harus aktif berjuang di tengah massa, membangkitkannya menjadi massa aksi, dan memimpin perjuangan massa aksi.
Bagaimana membangun partai pelopor?

Pertama, partai pelopor harus menyempurnakan diri: partai pelopor harus sempurna dalam keyakinan (ideologi), di dalam kedisiplinan, dan di dalam organisasinya. Ia harus mencetak kader yang teguh dan kokoh seperti baja. Disiplin partai pelopor meliputi tiga hal: disiplin teori, disiplin taktik, dan disiplin propaganda.

Oleh karena itu, kata Bung Karno, sebuah partai pelopor harus dipandu oleh sebuah teori revolusioner. “Tanpa teori revolusioner maka tidak ada pergerakan revolusioner,” kata Bung Karno mengutip Lenin.
Teori revolusioner ini, kata Bung Karno, harus dipasokkan kepada seluruh kader dan anggota melalui pendidikan reguler, kursus-kursus politik partai, majalah dan bacaaan-bacaan partai, dan lain sebagainya.

Kedua, sebuah partai pelopor, kata Bung Karno, haruslah dibimbing oleh sebuah prinsip yang disebut “democratisch centralisme” (sentralisme demokrasi): sebuah prinsip kepemimpinan di dalam partai yang mengisyaratkan adanya kesatuan dalam aksi (tindakan).

Menurut Bung Karno, prinsip sentralisme-demokrasi ini yang memberi ruang kepada kepemimpinan partai untuk memerangi setiap bentuk penyelewengan terhadap strijdpositie (posisi perjuangan) partai. Penyelewengan yang dimaksud Bung Karno adalah: reformisme, amuk-amukan zonder (tanpa) fikiran, anarcho syndikalisme, dan penyelewengan ke arah perbuatan atau fikiran cap mata gelap.

Partai pelopor juga harus memerangi sikap kekirian desosial, yaitu sikap kekiri-kirian yang didasarkan pada nafsu dan amarah belaka, bukan pada pertimbangan analisa dan perhitungan yang tepat terhadap keadaan. Ini mirip dengan konsep Lenin tentang “kiri kekanak-kanakan”.
Apa pekerjaan Partai Pelopor?

Pertama, mengolah kemauan massa dari onbewust (belum sadar) menjadi kemauan massa yang bewust (sadar). Bentukan dan konstruksi perjuangan, kata Bung Karno, harus diajarkan kepada massa dengan jalan yang gampang dimengerti dan mudah masuk dalam alam fikiran dan akal semangatnya.

Partai pelopor harus memberi keinsyafan kepada massa rakyat tentang apa sebabnya mereka sengsara, apa sebabnya kapitalisme dan imperialisme bisa merajalela, apa sebabnya harus menuju jembatan Indonesia merdeka, bagaimana jembatan itu dicapai, dan bagaimana membongkar akar-akarnya kapitalisme.

Untuk itu, kata Bung Karno, selain menjalankan pendidikan dan kursus politik kepada massa, partai pelopor juga harus punya majalah dan selebaran yang bertebaran seperti daun jati di musim kemarau. Selain itu, lanjut Soekarno, aksi massa harus dibuat beruntun-runtun seperti ombak samudera.

Kedua, partai pelopor harus mengobarkan keberanian massa untuk bangkit berjuang; memerangi segala bentuk reformisme yang menipu massa.
Untuk itu, kata Bung Karno, partai pelopor mendidik massa dengan keinsyafan yang dibarengi dengan pengalaman-pengalaman langsung (ervaringen). Pengalaman-pengalaman inilah yang akan membuka mata massa mengenai kebohongan-kebohongan dan kekosongan taktik reformisme.

Oleh karena itu, partai pelopor harus mampu mengolah dan memperkaya pengalaman perjuangan massa dari hari ke hari; menyuluhi massa sambil berjuang di tengah-tengah massa. Dalam perjuangan itu, partai pelopor harus selalu mengarahkan pandangan massa pada tujuan: melikuidasi imperialisme dan kapitalisme via jembatan Indonesia merdeka.

Lantas bagaimana dengan perjuangan kecil-kecil (ekonomisme)? Menurut Bung Karno, perjuangan untuk aksi dan hasil kecil-kecilan tidak boleh ditinggalkan. Perjuangan kecil-kecilan, atau perjuangan sehari-hari, harus diletakkan dalam kerangka mengolah stridjvaardigheid (kemahiran berjuang) massa.
Perjuangan sehari-hari, kata Soekarno, adalah suatu schooling, suatu training, suatu gemblengan tenaga menuju perjuangan yang lebih besar.

Bung Karno mengutuk keras sikap pemimpin pergerakan yang mengatakan: biarkanlah marhaen sengsara dulu, biarkan mereka sampai megap-megap, supaya gampang diagitasi dan digerakkan! Bung Karno menyebut pemimpin semacam ini sebagai pemimpin bejat alias penghianat.
Bung Karno mengatakan: “radikalisme massa tidak bisa lahir dengan kesengsaraan saja, tidak bisa subur dengan kemelaratan saja. Radikalisme massa lahir dari perkawinannya kemelaratan massa dengan didikan massa; perkawinannya kemelaratan massa dengan perjuangan massa!”

Karena itu lahirlah pekerjaan partai pelopor yang ketiga: mengadakan propaganda dimana-mana, mengadakan perlawanan dimana-mana, mendirikan anak organisasi di mana-mana, mendirikan vakbond-vakbond (serikat buruh) dimana-mana, mendirikan serikat tani dimana-mana.

Bung Karno, yang banyak belajar dari partai sosial demokrat di Jerman, tidak menolak pembangunan badan ekonomi dan sosial, seperti pembangunan koperasi, warung, rumah anak yatim piatu, dan lain-lain. Asalkan: pekerjaan badan ekonomi dan sosial itu tidak sekedar pekerjaan sosial ansich. Oleh karena itu, badan ekonomi dan sosial semacam itu harus menjadi pusat pendidikan kaum radikal, alat untuk mendorong lahirnya politik massa aksi.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran Bung Karno mengenai partai pelopor, yang jika ditelusuri dengan mendalam, banyak mengambil juga konsep Vladimir Illich Lenin, Marxis yang besar itu.

KUSNO
Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20120210/bung-karno-dan-konsep-partai-pelopor.html#ixzz2ZFdfqa7N 

Senin, 15 Juli 2013

Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno


http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/mengenal-sosio-nasionalisme-bung-karno.html


Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno

Berdikarionline.com  Sabtu, 13 Oktober 2012 | 10:53 WIB  

bk

Banyak orang sekarang ini, termasuk golongan kiri, melihat nasionalisme dalam satu wajah saja: chauvinis. Bagi mereka ini, nasionalisme tak lebih sebagai ekspresi ideologi borjuis. Karena itu, nasionalisme dalam segala manifestasinya akan selalu mengancam perjuangan klas pekerja.

Mereka juga beranggapan, nasionalisme sudah pasti berlawanan dengan semangat internasionalisme. Nasionalisme merayu klas pekerja untuk punya tanah-air. Loyalitas klas pekerja dipaksakan pada sebuah kebangsaan. Alhasil, kepentingan klas diringkus dalam bingkai “kepentingan nasional”.
Tetapi sebetulnya tidak sepenuhnya demikian. gerakan pembebasan nasional di negara-negara jajahan telah melahirkan nasionalisme dalam wajah lain: anti-kolonialisme, populis, demokratis, dan humanis.

Bung Karno juga punya konsep nasionalisme sendiri: sosio-nasionalisme. Namun, gara-gara jarang dibaca, apalagi dikaji secara mendalam dan intensif, maka ajaran sosio-nasionalisme ini kurang dikenal. Padahal, bagi saya, cita-cita sosio-nasionalisme ini justru sejalan dengan cita-cita sosialisme.

Dasar Teori Sosio-Nasionalisme

Ajaran sosio-nasionalisme mulai muncul tahun 1930-an. Pada saat itu, sudah muncul banyak gerakan nasionalis. Paling banyak adalah nasionalis radikal: Tjipto Mangkusumo, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain.

Ada dua ajaran yang sangat berpengaruh pada kelahiran sosio-nasionalisme:

Pertama, ajaran nasionalisme  yang berkembang di Tiongkok dan India. Bung Karno banyak mempelajari ajaran nasionalisme yang berkembang di kedua negara tersebut. Kita tahu, ajaran nasionalisme di kedua negara itu sangat progressif, anti-kolonialisme, dan humanistik.
kita tentu sering mendengar kata-kata Mahatma Gandhi: My nationalism is humanity. Bagi Gandhi, menjadi patriotik nasionalis adalah karena kita manusia dan mencintai kemanusiaan.

Gandhi mengajarkan bentuk nasionalisme yang lain: nasionalisme yang hendak mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Kata Gandi, jalan nasionalisme India bukanlah  melayani kepicikan, egoisme, kebangsaan sempit, dan chauvinis. Sebaliknya, nasionalisme India hendak melayani kemanusiaan.

Kita juga mengenal nasionalis progressif dari dataran Tiongkok, Sun Yat Sen. Ajarannya sangat terkenal: San-min Chu-i (tiga prinsip Rakyat), yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di tangan Sun Yan Set, cita-cita nasional Tiongkok hendak menggabungkan tiga ajaran besar itu.

Kedua, ajaran marxisme. Bung Karno sangat terpengaruhi oleh marxisme. Ia bahkan mengaku sebagai seorang marxis. Bagi Soekarno, marxisme merupakan teori paling kompeten dalam memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakat.

Bung Karno sendiri pernah bilang, “Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulahyang membuat saya dari dulu benci fasisme.”

Marxisme mempengaruhi analisa Bung Karno soal kolonialisme. Ia tak melihat kolonialisme dari aspek rasialis: Suku, Agama, dan Ras. Karena itu, nasionalisme Soekarno, karena dipengaruhi oleh marxisme, tak punya kecenderungan sedikit pun untuk rasialis dan fasistik.

Bung Karno melihat kolonialisme, juga imperialisme, sebagai bentuk-bentuk akumulasi dari kapitalisme. Dalam pidato pembelaannya, Indonesia Menggugat, ia mengatakan, nafsu akumulasi kapitalisme telah mendorongnya merampas negeri-negeri lain dan mengubahnya menjadi jajahan; dan dari situ mereka mengambil bekal industri, mendorong daerah-daerah pasar bagi hasil industrinya, dan menciptakan lapangan baru bagi bergeraknya modal mereka.

Namun, marxisme mempengaruhi Bung Karno sangat jauh. Ia menyadari, menghilangkan kolonialisme tanpa menghilangkan kapitalisme sama saja dengan omong-kosong. Itu sama dengan anekdok: keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya.

Karena itu, perjuangan pokok bangsa Indonesia tidaklah sekedar anti-kolonialisme, tetapi harus mengarah pada anti-kapitalisme. Ia tak hanya melawan kapitalisme bangsa lain, tetapi juga harus mencegah kapitalisme bangsa sendiri.

Nasionalisme eropa dan Indonesia

Bung Karno membedakan antara nasionalisme eropa dan dunia timur (jajahan). Bagi Bung Karno, nasionalisme eropa adalah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi.

Kenapa bisa begitu? Sebab, nasionalisme eropa memang digerakkan oleh nafsu kapitalisme. Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) menjelaskan, “Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.”

Bagi borjuis di eropa, negara nasional tak lain sebagai peralatan mereka untuk menopang proses akumulasi, yaitu perluasan pasar, pencarian bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pencarian sirkuit baru bagi akumulasi kapital.

Namun, berbeda halnya dengan nasionalisme di dunia timur (jajahan). Nasionalisme di timur lahir karena eksploitasi kolonial. Dengan demikian, mereka menentang segala bentuk kolonialisme. Nasionalisme di timur banyak digerakkan ide-ide progressif: demokrasi, humanisme, dan sosialisme.

Soekarno sangat mengakui hal itu. Ia bilang, “Nasionalisme di dunia Timur itu lantas ‘berkawinlah’ dengan Marxisme itu, menjadi satu nasionalisme baru, satu ilmu baru, satu itikad baru, satu senjata perjuangan yang baru, satu sikap hidup yang baru. Nasionalisme-baru inilah yang kini hidup di kalangan Rakyat Marhaen Indonesia.”

Esensi Sosio-Nasionalisme

Bung Karno mendefenisikan sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme massa-rakyat, yaitu nasionalisme yang mencari selamatnya massa-rakyat.

Bung Karno mengatakan, cita-cita sosio-nasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara.
Karena itu, kata Bung Karno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme kaum marhaen. Dengan demikian, sosio-nasionalisme menentang borjuisme dan keningratan. Inilah tipe nasionalisme yang menghendaki “masyarakat tanpa klas”.

Sebagai konsekuensinya, sosio-nasionalisme menganggap kemerdekaan nasional bukan sebagai tujuan akhir. Bung Karno berulang-kali menyatakan kemerdekaan hanya sebagai “jembatan emas” menuju cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam tulisannya, “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933, Bung Karno menegaskan bahwa tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Berarti, tidak boleh ada imperialisme dan kapitalisme.

Nah, supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Inilah esensi dari sosio-demokrasi (Kita akan membahasnya di artikel lain).

Bung Karno kuat-kuat berpesan, “dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Karena sosio-nasionalisme bervisi “social conscience of man” (budi nurani sosial manusia), maka semangat sosio-nasionalisme adalah internasionalisme. Dalam pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila, Soekarno menjelaskan hubungan dialektik antara nasionalisme Indonesia dan internasionalisme: Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.

Dengan demikian, sosio-nasionalisme bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) sosio-nasionalisme merupakan ajaran politik yang memperjuangkan masyarakat tanpa klas alias masyarakat adil dan makmur. (2) sosio-nasionalisme memberi kerangka pada revolusi Indonesia agar tak berhenti pada revolusi nasional semata, tetapi harus berlanjut pada transisi menuju sosialisme. (3) Sosio-nasionalisme meletakkan semangat kebangsaan negeri terjajah berjalan seiring dengan cita-cita internasionalisme.

Kusno, Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD)


Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20121013/mengenal-sosio-nasionalisme-bung-karno.html#ixzz2ZBn3w3eR
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Kamis, 04 Juli 2013

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir?

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/benarkah-ada-kudeta-militer-di-mesir.html

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir?

oleh: 
diunggah  pada 5 Juli 2013 dalam Analisa Politik
Ted Sprague, aktivis-cum pengelola majalah online Militan
‘MILITER Mesir Menumbangkan Morsi’  begitu tajuk utama BBC ketika Morsi jatuh. ‘Presiden Mersi Ditumbangkan di dalam sebuah Kudeta,’ lapor CBC. The Guardian menulis, ‘Militer Mesir Menyingkirkan Presiden Mohamed Morsi.’ Dengan berita bertubi-tubi dari berbagai media ini, tiba-tiba sejumlah Kiri menjadi khawatir dan ikut-ikutan latah: ‘Bahaya kudeta militer, bahaya kudeta militer!’ Tetapi benarkah ada kudeta militer di Mesir?
Setelah disahkannya UU Ormas, dan juga karena trauma kediktatoran militer Orde Baru di Indonesia, memang kawan-kawan kita di Indonesia agak terlalu paranoid terhadap apapun yang berhubungan dengan militer. Tetapi bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri lain juga urat saraf Kiri-kiri kita juga begitu sensitif dan mudah latah.
Militer Mesir mengintervensi dan melengserkan Morsi karena tekanan yang begitu besar dari jutaan rakyat Mesir, yang membanjiri jalan-jalan dan alun-alun di semua kota di Mesir. Menurut laporan dari Menteri Interiornya Morsi sendiri, 17 juta rakyat Mesir turun ke jalan. Laporan lain mengatakan 20 juta, dan bahkan sampai 30 juta rakyat. Ini adalah demonstrasi terbesar di dalam sejarah umat manusia, yang jauh lebih besar dibandingkan revolusi dua tahun yang lalu ketika Mubarak tumbang. Pada revolusi babak kedua ini, seluruh lapisan rakyat – bukan hanya yang paling maju saja, tetapi juga yang paling terbelakang – terlempar ke dalam arena politik dan meletup-letup.[1] Bahkan orang-orang yang setahun yang lalu memberikan suara mereka kepada Ikhwanul Muslimin, juga turun ke jalan menuntut lengsernya Morsi. Mereka tidak lagi punya ilusi pada demokrasi borjuasi, tidak lagi menunggu sampai masa jabatan orang yang mereka pilih habis. Mereka membawa demokrasi langsung ke jalan-jalan. Inilah demokrasi sesungguhnya, dan bukan setiap lima tahun sekali mengikuti pemilu.
Rakyat Mesir dalam jutaan bergerak dengan sendirinya dan bukan atas komando militer sama sekali. Bukanlah militer yang mengumpulkan 22 juta tanda tangandari rakyat yang menuntut diturunkannya Morsi, dan bukanlah militer yang mengorganisir tanggal demonstrasi. Militer hanya mengintervensi ketika situasi sudahlah sangat gawat dan dapat meledak menjadi revolusi rakyat sepenuhnya di luar kendali siapapun. Rakyat sudah mengelilingi gedung-gedung pemerintah dan istana presiden, dan siap merangsek dan membakarnya. Morsi sebenarnya sudah kehilangan kekuasaan, tetapi dia tetap keras kepala. Bahkan para menterinya sudah turun dan meminta dia untuk turun juga karena rakyat sudah begitu geram. Sebagian kelas penguasa paham bahwa mereka harus mengorbankan Morsi dan Ikhwanul Muslimin demi menjaga keberlangsungan seluruh sistem politik ini.
Kalau militer tidak campur tangan, dengan berbicara di atas nama rakyat, tidak diragukan kalau revolusi ini akan menjadi di luar kendali siapapun. Rakyat akan mengambil kekuasaan di tangannya sendiri dan bahkan mempersenjatai diri mereka sendiri. Kelas penguasa Mesir, dari yang berjenggot sampai yang berdasi rapi, dan juga para petinggi Miiter, akan kehilangan seluruh kekuasaan mereka di Mesir. Yang kita saksikan di sini bukanlah kudeta militer, tetapi manuver kelas penguasa untuk menyelamatkan situasi.
Dua tahun yang lalu ketika Mubarak ditumbangkan oleh rakyat, skenario yang serupa juga terjadi. Militer campur tangan karena sang presiden terlalu keras kepala. Dewan Agung Militer, setelah demonstrasi rakyat menjadi tambah radikal dan tidak menampakkan tanda-tanda akan surut, lalu menyatakan ‘dukungannya terhadap tuntutan-tuntutan sah rakyat,’ dan dengan ini secara resmi mencampakkan dukungannya terhadap Mubarak. Militer lalu membentuk pemerintahan interim yang ada di tangan Dewan Agung Militer. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun pemerintahan di dunia yang mengutuk ini sebagai sebuah kudeta militer terhadap Mubarak, padahal salah satu perintah pertama dari militer setelah Mubarak jatuh adalah mengosongkan lapangan Tahrir dan melarang demonstrasi. Kelas penguasa dunia justru menghela napas panjang bahwa Militer Mesir telah menyelamatkan situasi ini dan mengambil kendali, dan mereka segera menyatakan bahwa era demokrasi telah dimulai di Mesir. Militer Mesir lalu melakukan berbagai manuver dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi borjuasi lainnya, yang mereka lihat sebagai sekutu-sekutu yang dapat diandalkan untuk menghentikan laju revolusi.
Ketika Ikhwanul Muslimin, yang merupakan seksi borjuasi yang berjenggot, terpilih dalam pemilu tahun lalu, Militan (International Marxist Tendency) mengatakan dengan jelas bahwa rejim ini tidak akan dapat bertahan lama, karena ia tidak akan bisa menyelesaikan krisis di dalam masyarakat Mesir hanya dengan ayat-ayat suci. Masalah fundamental di Mesir adalah masalah roti. Seperti yang dikatakan salah seorang demonstran muda di Alexandria beberapa hari lalu: ‘Tidak ada yang berubah sama sekali; gaji saya tidak naik. Istri saya hamil, bagaimana saya dapat memberi makan bayi saya?’ Selama sistem ekonomi di Mesir adalah sistem kapitalisme, tidak peduli dibungkus dengan ekonomi syariah atau ekonomi keagamaan apapun, maka rakyat miskin tidak akan bisa keluar dari jurang kemiskinan mereka. Ini bukanlah protes menentang Islam, karena jelas terlihat banyak perempuan berkerudung yang tumpah ruah di jalan. Ini adalah protes menentang sistem ekonomi yang tidak adil dan tidak dapat mensejahterakan rakyat, sebuah sistem yang diwakili oleh Mubarak dan sekarang oleh Morsi. Jutaan rakyat Mesir mungkin belum sampai ke kesadaran bahwa mereka sedang berjuang melawan sistem kapitalisme, tetapi mereka dengan cepat sedang bergerak ke arah kesadaran ini. Inilah yang mengkhawatirkan para penguasa. Satu hari saja Morsi – ataupun Mubarak dua tahun yang lalu – terus memaksa bertahan, maka kesadaran rakyat akan melompat bahkan lebih jauh, dan inilah alasan mengapa sebagian seksi kelas penguasa – tidak hanya para petinggi militer – mendorong agar mereka turun.
Selain itu, para petinggi Militer ini takut kalau revolusi yang semakin meluas ini akan berpengaruh pada tentara bawahan mereka. Pada revolusi pertama dua tahun yang lalu, jelas para tentara bawahan mulai bersimpati pada rakyat dan revolusi. Angkatan bersenjata, di bawah hantaman revolusi, mulai retak. Al Jazeera melaporkan bagaimana sejumlah tentara meletakkan senjata mereka dan ikut turun berdemonstrasi dengan rakyat. Oleh karenanya para petinggi Militer saat itu tidak bisa menggunakan tentara untuk menumpas revolusi sama sekali. Kalau mereka mencoba melakukan ini, jelas moncong senjata akan berbalik ke para petinggi militer ini. Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman, menulis sebuah puisi yang dengan gamblang menggambarkan ini:
Jenderal, Tankmu adalah Kendaraan Hebat
Bisa meratakan hutan dan menggilas ratusan orang
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia butuh pengemudi
Jenderal, Pesawat Pengebommu sangatlah kuat
Bisa terbang lebih cepat dari badai  dan mengangkut barang lebih besar dari gajah

Namun ia punya satu kelemahan:
Ia butuh mekanik
Jenderal, manusia sangatlah bermanfaat
Dia bisa terbang dan bisa membunuh
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia bisa berpikir
Hal yang sama terjadi, dalam skala yang lebih luas dan dalam, pada revolusi babak kedua ini. Kalau dua tahun lalu demonstrasi hanya dalam jumlah jutaan, kali ini dalam jumlah puluhan juta. Setiap tentara pasti punya ayah atau ibu, anak atau keponakan, paman atau bibi, saudara sepupu atau kawan, yang terlibat di dalam demonstrasi ini. Para tentara bawahan ini tidak buta dan tidak tuli. Mereka adalah manusia yang bisa berpikir, dan para petinggi Militer Mesir paham ini. Mereka tahu mereka tidak bisa serta-merta memerintahkan bawahan mereka untuk menumpas revolusi. Militer ada dalam posisi yang lemah, dan bukan dalam posisi yang kuat sama sekali. Inilah kenyataan yang sesungguhnya. Inilah alasan mengapa kali ini pemerintahan interim yang dicanangkan oleh militer bukanlah di tangan Dewan Agung Militer seperti dua tahun yang lalu, tetapi diberikan kepada Kepala Hakim Pengadilan Konstitusi, Adly Mahmud Mansour. Ini adalah indikator jelas dari lemahnya intervensi Militer kali ini. Dua tahun yang lalu ketika pemerintahan interim dipegang oleh Dewan Agung Militer, mereka sangatlah dibenci oleh rakyat dan berkali-kali terjadi baku hantam dengan demonstran yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Petinggi Militer kali ini tidak berani mengulang hal yang sama, apalagi dengan puluhan juta rakyat yang telah tumpah ruah.
Pada akhirnya, kita harus memahami karakter dari Negara. Negara, pada analisa terakhir, setelah dilucuti dari semua pernak-perniknya, adalah badan orang-orang bersenjata yang merupakan alat penindas satu kelas terhadap kelas yang lainnya. Ia adalah, seperti kata Engels, komite eksekutif untuk mengurus masalah-masalah kelas penguasa. Tetapi ini barulah ABC dari Marxisme, setelah ABC ada abjad-abjad lainnya, dan lalu ada suku-suku kata, dan kalimat-kalimat. Negara, dalam situasi tertentu, dapat menjadi independen dari kelas yang dia layani. Engels menulis:
Akan tetapi, ada pengecualian, pada saat periode dimana kelas-kelas yang berbenturan memiliki kekuatan yang seimbang sehingga kekuasaan Negara sebagai penengah memperoleh, untuk sementara, kemandirian pada tingkatan tertentu dari keduanya … ‘
Pada momen-momen kritis dimana tidak ada satu kelaspun yang bisa menang, maka Negara, terutama badan bersenjatanya, akan memperoleh kemandirian tertentu untuk mengintervensi di luar kehendak kelas penguasa. Bahkan kadang-kadang Negara akan melakukan hal-hal yang tidak disetujui sepenuhnya oleh kelas penguasa, tetapi sebenarnya untuk melayani kepentingan kelas penguasa secara keseluruhan. Jadi hubungan antara kelas penguasa dan Negara bukanlah bersifat satu arah dan formalistik, tetapi bersifat dialektis. Namun secara umum Negara borjuasi akan tetapi melayani kepentingan kelas borjuasi. Dalam konteks Mesir, Militer campur tangan dan menumbangkan rejim Morsi (dan Mubarak) demi menyelamatkan kapitalisme secara keseluruhan. Tetapi mereka melakukan ini dari posisi yang sangat lemah dan dengan tangan yang terikat, yakni karena tekanan puluhan juta rakyat Mesir.
Contoh ekstrim, dengan situasi yang berbeda, adalah Indonesia pada tahun 1965, Negara (badan orang-orang bersenjata atau militer) juga melakukan intervensi, tetapi dari posisi yang sangat kuat. Pada 1960an, kita saksikan sebuah pertempuran kelas yang sangatlah tajam,  tetapi tidak ada satu kelaspun yang bisa menang dan merebut kekuasaan. Kelas buruh, yang sebenarnya mampu merebut kekuasaan, disuruh oleh PKI dan Soekarno untuk tidak merebut kekuasaan dan tidak bergerak ke sosialisme, dengan dalih bahwa revolusi ini adalah revolusi nasional. Sementara kelas borjuasi nasional Indonesia terlalu lemah untuk mengalahkan kelas buruh. Situasi yang menggantung ini harus diselesaikan, dan Militer akhirnya melakukan intervensi dalam bentuk kudeta yang berdarah-darah. Tidak hanya kelas buruh yang dihancurkan, bahkan sejumlah lapisan kaum borjuasi hak-haknya dirampas dan seluruh ekonomi diserahkan kepada militer. Namun pada akhirnya ini dilakukan demi keberlangsungan kapitalisme dan kelas borjuasi secara keseluruhan. Inilah fenomena yang disebut Bonapartisme, yang dalam sejarah perjuangan kelas – tidak hanya dalam kapitalisme – telah kita saksikan berulang kali, yakni dimana Negara memperoleh kemandirian tertentu dari kelas yang dia layani.
Media kapitalis dan penguasa seluruh dunia hari ini punya kepentingan mereka sendiri untuk menggambarkan bahwa jatuhnya Morsi adalah karena kudeta militer. Mereka mencoba mengaburkan kenyataan bahwa ada 30 juta rakyat Mesir yang turun ke jalan. Mereka ingin mengecilkan peran rakyat, dan juga menyebarkan prasangka rasis kalau rakyat Arab adalah barbar yang membenci demokrasi dan hanya menyukai kudeta militer. Kelas penguasa dunia takut kalau-kalau revolusi Mesir ini ditiru oleh rakyat pekerja dunia. Dalam satu bulan ini saja sudah ada empat pemberontakan besar, di Turki, Brazil, Portugal, dan Mesir. Kita cukup ingat apa yang terjadi dua tahun yang lalu dimana revolusi di Tunisia menyebar dengan cepat, dan bahkan menginspirasi sejumlah perjuangan di Amerika Serikat. Oleh karenanya, kalau kita tidak memahami situasi politik yang sesungguhnya di Mesir dan ikut-ikutan latah ‘kudeta militer,’ kita akan menemukan diri kita menjadi pelayan media kapitalis untuk mengecilkan peran rakyat dan mencegah menyebarkan revolusi ini. Disinilah kita lihat bahwa pemahaman Marxisme secara mendalam adalah krusial dalam gerakan. Tanpa Marxisme sebagai pegangan, kita akan jadi bulan-bulanan dari opini publik borjuasi dan segala prasangka yang disebarkannya. Tidak cukup hanya memahami ABC Marxisme mengenai Negara dan merasa puas. Justru yang paling berbahaya adalah pemahaman Marxisme yang setengah-setengah, dan tidak sedikit revolusi yang gagal dengan pahit karena pemahaman yang setengah-setengah ini.
Rakyat Mesir telah menumbangkan Morsi dan Ikhwanul Muslimin. Ini adalah pukulan besar terhadap Islam Politik, yang adalah Islamnya kaum borjuasi. Di Turki, Erdogan dan partai Islamisnya telah tergoncang. Di tanah air, PKS sudah terbukti bobrok dan tidak lebih dari kumpulan pencoleng. Dengan menyedihkan, para petinggi PKS mencoba membela Erdogan dan Morsi. Inilah solidaritas kelas antara PKS, Ikhwanul Muslimin dan AKP, yakni solidaritas kelas kaum borjuasi yang kebetulan beragama sama. Rakyat Mesir dalam jutaan telah menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah agama, bukan masalah Islam versus sekularisme. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk melawan penderitaan kemiskinan di bawah sistem kapitalisme. Hari ini rakyat Mesir telah meraih satu kemenangan, tetapi perjuangan belumlah selesai. Tidak adanya sebuah partai revolusioner telah memungkinkan militer untuk melakukan manuver dan menyelamatkan situasi dengan menaruh Tuan Mansour sebagai kepala negara sementara. Inilah kelemahan dari gerakan Mesir hari ini, dan tidak ada jalan pintas selain terus membangun kekuatan sosialis revolusioner di dalam gerakan ini. Selama kapitalisme masih berkuasa di Mesir, maka tidak akan ada jalan keluar bagi rakyat Mesir. Hanya ada satu jalan keluar: rakyat pekerja Mesir menyita hak milik orang-orang kaya yang mengendalikan ekonomi bangsa ini, yang kebanyakan dari mereka punya hubungan dengan rejim Mubarak yang lama, dengan para petinggi Militer, dan dengan para borjuasi berjubah putih. Dengan merebut kekuatan ekonomi dari para penguasa, maka rakyat akan sungguh-sungguh berkuasa dan dapat, untuk pertama kalinya, mengambil nasib mereka ke tangan mereka sendiri.***
[1] Untuk laporan lebih detil mengenai keterlibatan massa dan situasi di dalam demonstrasi ini, baca ‘Jutaan Massa Membanjiri Jalan Menandai Akhir dari Rezim Morsi.’
Print Friendly

Rabu, 03 Juli 2013

Pesawat Kepresidenan Bolivia “Tersandera” 12 Jam Di Eropa


http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/pesawat-kepresidenan-bolivia-tersandera.html

Pesawat Kepresidenan Bolivia “Tersandera” 12 Jam Di Eropa

BERDIKARonlne, Rabu, 3 Juli 2013 | 16:21 WIB   

Presiden Bolivia Evo Morales duduk di sebuah kursi sofa di bandara internasional di Wina, Austria, Rabu (3/7), setelah pesawatnya terpaksa mendarat di Austria. Perancis, Spanyol, Portugal, dan Italia menolak memberikan ijin melintas kepada pesawat Kepresidenan Bolivia karena diduga membawa pembocor rahasia Edward Snowden.
Presiden Bolivia Evo Morales duduk di sebuah kursi sofa di bandara internasional di Wina, Austria, Rabu (3/7), setelah pesawatnya terpaksa mendarat di Austria. Perancis, Spanyol, Portugal, dan Italia menolak memberikan ijin melintas kepada pesawat Kepresidenan Bolivia karena diduga membawa pembocor rahasia Edward Snowden.
Pesawat yang membawa Presiden Bolivia, Evo Morales, dipaksa mendarat di Austria, Rabu (3/7) pagi, setelah sejumlah negara Eropa menolak udaranya dilalui pesawat tersebut. Negara yang menolak tersebut adalah Perancis, Portugal, Spanyol, dan Italia.

Penolakan tersebut dipicu oleh ‘rumor bohong’ bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Evo tersebut membawa serta Edward Snowden, pembocor rahasia intelijen AS. Sebelumnya, Presiden Evo melakukan kunjungan ke Rusia untuk mengikuti konferensi energi.
Pihak berwenang Austria sendiri sudah memastikan bahwa Snowden tidak berada di pesawat tersebut. 

Sementara Menteri Pertahanan Bolivia, Ruben Saavedra, menuding AS dibalik penyebaran rumor bohong tentang keberadaan Snowden di pesawat.
“Ini adalah dusta, inilah kepalsuan. Ini dibuat oleh pemerintah AS,” katanya. “Ini adalah pelanggaran terhadap Konvensi dan perjanjian transportasi udara internasional,” tambahnya.

Saavedra mengatakan, setelah Perancis dan Portugal membuat larangan terbang di atas udaranya, pemerintan Spanyol hanya mengizinkan pesawat tersebut mengisi bahan bakar di wilayahnya. Dari sini pesawat terbang menuju Wina, Austria.

“Keputusan Perancis dan Portugal membahayakan hidup Presiden,” kata Saavedra.
Ia menyebut kejadian ini sebagai “tindakan permusuhan” oleh AS dengan menggunakan negara-negara Eropa.

Wakil Presiden Bolivia, Alvaro Garcia Linera, yang berbicara di Televisi Bolivia Selasa (2/7) malam, menggambarkan kejadian ini sebagai ‘penyanderaan imperialis’. “Presiden (Evo) disandera oleh imperialis dan Ia masih di Eropa,” ujar Linera.

Seorang jurnalis radio Austria, Tanja Malle, mengunggah foto Presiden Evo Morales sedang duduk di sebuah kursi di bandara internasional di Vienna melalui akun Twitternya. “Morales tetap tersenyum, sementara awak (pesawat) berharap segera pergi,” tulis Tanya di Twitternya.

Setelah cukup lama menunggu di bandara Wina, Evo mendapat kabar bahwa Perancis dan Portugal mempertimbangkan untuk mengubah pendiriannya. Sementara Italia dan Spanyol masih tetap ngotot dengan keputusannya.
“Kami akan bersabar menunggu penyelesaian keputusan negatif Italia dan Spanyol menurut hukum internasional,” kata Saavedra.

Pejabat di Kementerian Luar Negeri AS belum mengomentari tudingan bahwa AS telah menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara sekutunya guna melarang pesawat Evo Morales melintasi udara mereka.

Pihak berwenang di Portugal, Perancis, dan Spanyol serta Otoritas Penerbangan Sipil setempat belum memberikan pernyataan resmi atas adanya larangan terbang terhadap pesawat Evo.

Sejumlah pemimpin Amerika Latin bereaksi keras terhadap tindakan Eropa mencegat pesawat Kepresidenan Bolivia. Menteri Luar Negeri Venezuela Elias Jaua mengutuk tindakan negara-negara Eropa tersebut. Ia menganggap tindakan itu dapat membahayakan hidup Evo Morales.
“Semua negara yang menolak penerbangan saudara kita, Presiden Evo Morales, harus bertanggung jawab atas keselamatannya dan martabatnya sebagai Presiden,” kata Jaua.

Protes keras juga dilancarkan oleh Ekuador. Menteri Luar Negeri Ekuador Ricardo Patino meminta negara-negara Amerika Selatan (UNASUR) segera menggelar pertemuan untuk membahas hal ini.
Hal senada diungkapkan oleh siaran pers Kementerian Luar Negeri Kuba. “Ini adalah sebuah tindakan yang tidak dapat diterima, tidak berdasar, dan sewenang-wenang, yang menyingungg perasaan Negara-Negara Karibia dan Amerika Latin,” kata pernyataan itu.

Presiden Argentina Cristina Fernandez langsung menghubungi Evo Morales via telepon. Ia menyatakan telah menyarankan kepada Presiden Peru Ollanta Humala untuk segera menggelar pertemuan Negara-Negara Amerika Selatan (Unasur) untuk membahas keadaan ini.
Presiden Austria, Heinz Fischer, mengunjungi Evo Morales di bandara internasional di Wina. Ia menyatakan bahwa Spanyol telah membuka jalur penerbangan dan menyatakan bahwa rute penerbangan sudah normal.

“Rute perjalanan normal, sejauh yang saya diberitahu. Lintas udara Spanyol saat ini juga terbuka untuknya. [Morales] akan melanjutkan perjalanannya segera,” kata Fischer.
Akhirnya, setelah tertahan 12 jam di Bandara Internasional di Wina, Presiden Bolivia Evo Morales bersama rombongan melanjutkan penerbangan ke La Paz, Bolivia.

Namun, bentrokan diplomatik akibat kejadian ini akan terus berlanjut. Perwakilan Bolivia di PBB telah meminta Sekjend PBB, Ban Ki-Moon, untuk turun tangan. “Kami menganggap ini sebuah agresi,” kata perwakilan Bolivia di PBB, Sacha Llorenti.

Belakangan, pihak berwenang Perancis dan Spanyol menyangkal telah menolak pesawat Kepresidenan Bolivia melintas di udaranya. Namun, banyak pihak menduga, tindakan Perancis, Spanyol, Italia, dan Portugal didalangi oleh Amerika Serikat.

Sebelumnya, ketika masih di Moskow, Rusia, Presiden Evo Morales menyatakan sedang mempertimbangkan untuk memberi suaka politik kepada Snowden.
“Jika ada permintaan, kita tentu akan mendiskusikan dan mempertimbangkan permintaan itu,” kata Evo. Meski demikian, Evo menegaskan bahwa Bolivia belum menerimaan permintaan suaka secara resmi dari Snowden.

Evo mengatakan, ia mengetahui bahwa negara-negara imperialis punya jaringan mata-mata dan digunakan untuk melawan negara-negara berkembang, terutama negara yang kaya sumber daya alam. “Bolivia, seperti juga Venezuela dan Ekuador, terus mendapat pengawasan dari Amerika Serikat,” katanya.
Raymond Samuel