PERNYATAAN BELA SUNGKAWA KORWIL PDIP NEGERI BELANDA

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/pernyataan-bela-sungkawa-korwil-pdip.html
PERNYATAAN BELASUNGKAWA KORWIL PDIP NEGERI BELANDA

Kepada Yth.

Dewan Pimpinan Pusat PDIP

Lenteng Agung, Jakarta.

Korwil PDIP di Belanda menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Taufik Kiemas.

Bapak Taufik Kiemas adalah seorang pemimpin nasional yang telah berjasa membangun PDIP menjadi suatu partai nasionalis Indonesia. Sebagai Ketua MPR RI, beliau juga telah berjasa memperjuangkan Empat Pilar Kebangsaan Indonesia : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sehigga menjadi keputusan resmi MPR RI periode 2009 – 2014.

Jasa-jasa beliau akan selalu dikenang !

Amsterdam, 9 Juni 2012

Korwil PDIP Negeri Belanda

ttd.

Azis Burhan

__._,

Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (10)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/menggugat-hari-kesaktian-pancasila.html

Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

Jumat, 31 Mei 2013 | 6:37 WIB   

Monumen 'Pancasila Sakti' atau sering disebut juga monumen 'Pahlawan Revolusi' dibangun atas prakarsa Soeharto.

Coba lihat kejanggalan Orde Baru memperlakukan Pancasila. Di satu sisi, sejak 1 Juni 1970, rezim Orde Baru melarang peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Di sisi lain, Orde Baru kemudian membuat peringatan sendiri, yakni setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Siapapun tak bisa menyangkal, Pancasila lahir dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI). Dan, tidak bisa disangkal pula, bahwa penggali Pancasila adalah Bung Karno.

Sayang, sejak Orde Baru berkuasa, proses pemalsuan sejarah intensif dilakukan. Termasuk terkait sejarah Pancasila. Sejak tahun 1971, Orde baru melalui ideolognya, Nugroho Notosusanto, mulai menyusun versi manipulatif terkait sejarah Pancasila. Hasilnya gampang ditebak: peranan Bung Karno dihilangkan dan 1 Juni 1945—sebagai Hari Lahirnya Pancasila—dikaburkan.

Sebaliknya, Orde Baru kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini diputuskan sendiri oleh Soeharto melalui Surat Keputusan Presiden No. 153/1967. Alhasil, selama 32 tahun kekuasaan orde baru, hari kelahiran Pancasila tidak pernah diperingati, tetapi Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati.

1 Oktober sendiri mengacu pada 1 Oktober 1965, yakni peristiwa dimulainya “kudeta merangkak” terhadap pemerintahan Bung Karno. Sejak itu, peringatan 1 Oktober sebagai “Hari Kesaktian Pancasila” menjadi glorifikasi terhadap rezim Orde Baru atas jasa-jasanya menumpas komunisme dan sebagai ‘penyelamat’ Pancasila.

Sekarang ini, setelah berbagai fakta sejarah mengenai peristiwa 1965 mulai terungkap, ada baiknya predikat Orde Baru sebagai penyelamat Pancasila perlu ditinjau ulang. Ini sekaligus untuk membersihkan Pancasila dari lumuran dosa rezim Orde Baru.

Saya sendiri punya beberapa alasan mengapa peringatan 1 Oktober 1965 itu harus digugat. Pertama, aksi politik yang dilakukan oleh Soeharto dan sekelompok tentara pada 1 Oktober 1965 dan sesudahnya adalah aksi kudeta terhadap pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Bung Karno. Saya kira, tidak etis bila bangsa ini terus merayakan sebuah kejahatan demokrasi, yakni kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan didukung oleh rakyat, sebagai hari kebanggaan nasional.

Kedua, 1 Oktober 1965 merupakan “titik balik” dari perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Kita tahu, hanya beberapa minggu setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden, PT. Freeport mulai menjarah kekayaan alam di Papua.

Lalu, setelah UU PMA tahun 1967 diteken, Soeharto mulai mengundang korporasi asing untuk mengembang-biakkan keuntungannya di Indonesia, dengan menjarah kekayaan alam Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai kuli murah di negeri sendiri.

Praktis, sejak itulah cita-cita Revolusi Nasional Indonesia, yang berkeinginan melikuidasi struktur ekonomi kolonial, telah berakhir di tangan Soeharto dan begawan-begawan ekonominya yang disebut “Mafia Barkeley”. Ironisnya, Soeharto menipu rakyat dengan menyebut sistem ekonomi kapitalistiknya sebagai “ekonomi Pancasila”.

Tidak masuk akal, sistem ekonomi yang begitu tuntuk kepada kapital asing, yang hanya memperkaya segelintir kapitalis, yang mengesahkan pencolengan uang negara, yang mewarisi kita hutan luar negeri ribuan Triliun, justru disebut “ekonomi Pancasila”.

Ketiga, sejak 1 Oktober 1965, dalam rangka menumpas pendukung Bung Karno dan membangun kekuasaannya, orde baru melakukan pembantaian terhadap jutaan orang. Dari dokumen sejarah yang kita dapatkan hari ini, banyak diantara mereka yang dibantai itu—petani, buruh, mahasiswa kiri, perempuan, seniman progressif, dan intelektual—adalah pendukung loyal politik Bung Karno.

Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Konon, kejahatan kemanusiaan rezim Orde Baru merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah  Holocaus Nazi/Hitler. Saya kira, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak pantas memperingati hari dimulainya Genosida (1 Oktober 1965) itu sebagai hari kemenangan nasional.

Keempat, 1 Oktober 1965 menandai dimulainya gelombang budaya anti-demokasi dan barbarian. Sejak itu, jutaan buku, terbitan, dan bacaan-bacaan hasil karya manusia Indonesia dibakar. Kebudayaan rakyat yang progressif dan demokratis, karena dianggap budaya PKI, kemudian dimusnahkan dan dilarang.

Begitu Orde Baru berkuasa, kritik dan kebebasan berpendapat dilarang. Para seniman tidak bebas berekspresi. Lantas, tidak sedikit media massa, terutama koran, yang dibredel. Di era Orde Baru, membakar buku adalah hal yang lazim. Padahal, kata Heinrich Heine, penyair Jerman yang terkenal itu: “where books are burned, human beings are destined to be burned too…”

Kelima, aksi kontra-revolusi Soeharto dan kelompoknya, bagi saya, menyisakan beban sejarah dan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia hingga sekarang.

Praktek pemberangusan ideologi di era Orde Baru, terutama ideologi kiri, menyebabkan bangsa kita mengalami kemandekan, miskin imajinasi, tidak kritis, dan kurang kreatif. Hingga sekarang, banyak generasi Indonesia, terutama yang dilahir di era Orba hingga sekarang, masih gelap ketika melihat sejarah negerinya.

Sebagian kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti dengan Freeport, adalah hasil kongkalikong Soeharto dan modal asing. Utang luar negeri yang terus membebani APBN kita hingga sekarang juga sebagian besar adalah warisan rezim orde baru.

Sekarang ini, 68 tahun usia Pancasila dan menjelang 68 tahun usia Proklamasi Kemerdeaan Republik Indonesia, saatnya kita menyambungkan kembali benang sejarah bangsa yang pernah diputus oleh Orde Baru. Mari menghidupkan kembali roh Pancasila yang sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme untuk kembali membebaskan negeri ini dari penjajahan baru: neo-kolonialisme.

Risal Kurnia, kontributor Berdikari Online

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130531/menggugat-hari-kesaktian-pancasila.html#ixzz2VClGc1i8
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Elite Politik Justru Merusak Nilai-Nilai Pancasila

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (9)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/elite-politik-justru-merusak-nilai.html

Anies Baswedan:

Elite Politik Justru Merusak Nilai-Nilai Pancasila
Suara Pembaruan, Minggu, 2 Juni 2013 | 19:42

Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid (kedua dari kiri), Dekan Fisip Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono (kedua dari kanan), dan Dekan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady berbicara dalam diksui publik bertema “Pancasila Jiwa Bangsa” di Jakarta, Minggu (2/6). [SP/Gusti Lesek]

Berita Terkait

• Asmara Nababan Meninggal Dunia
• Polisi Perempuan dan TNI AL Pingsan
• Presiden Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila

JAKARTA] Nilai-nilai Pancasila masih hidup di dalam msyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Nilai-nilai itu hidup bukan hanya dalam diri orang-orang tua  yang telah merasakan asam garam kehidupan, tetapi juga dalam diri anak-anak muda Indonesia, yang menghidupkan Pancasila dengan cara-cara mereka sendiri.

“Sayangnya, nilai-nilai Pancasila yang sudah berakar itu dirusakkan oleh elite-elite politik. Mereka yang memainkan, sehingga nilai-nilai Pancasila semakin memudar,” kata Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan dalam diksui publik bertema “Pancasila Jiwa Bangsa”  di Jakarta, Minggu (2/6).

Diskusi yang diselenggarakan Taruna Merah Putih (TMP), sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, menghadirkan pembicara Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, Dekan Fisip Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono, dan Dekan Eksekutif  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady.

Menurut Anies, selama ini banyak orang yang telah merawat nilai-nilai Pancasila, tetapi mereka tidak menjaganya.

Akibatnya muncul benalu-benalu yang kerjanya menghisap hidup Pancasila di dalam sistem politik Indonesia.

“Benalu-benalu itu menghambat upaya-upaya perbaikan yang dilakukan warga negara yang tidak memiliki kepentingan lain, selain Indonesia yang lebih baik dan bermartabat,” katanya.

Dijelaskan, pengeroposan negeri ini juga berjalan efektif, karena orang-orang baik hanya diam, hanya mengeluh, dan tak berbuat apa-apa.

“Kepada mereka yang menghambat kita katakan bahwa api Pancasila akan membakar kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi mari kita berhenti berlipat tangan, saatnya turun tangan melunasi janji kemerdekaan dalam semangat gotong-royong, semangat yang menjadi saripati Pancasila kita,” katanya.

Memudar

Sementara itu, John Riady sepakat bahwa bangsa Indonesia harus kembali merajut dan jangan membiarkan nilai-nilai Pancasila dirobek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sayangnya, jangankan menghayati nilai-nilai Pancasila, menyebut nama Pancasila saja saat ini sudah sangat jarang.

John Riady mengatakan, dirinya pernah men-searching kata Pancasila di internet, dan hasilnya kata itu hanya muncul di media-media dan dibicarakan beberapa figur nasional.

“Tetapi di masyarakat, pemuda, SMA, dan mahasiswa hampir tidak ada pembicaraan soal Pancasila. Artinya sosialisasi Pancasila belum menjiwai semangat mereka,” katanya.

Karena itu, John mengusulkan perlu digencarkan sosialisasi Pancasila ke semua level, mulai dari SD hingga perguruan tinggi dan lapisan masyarakat,” katanya.

Anies Baswedan menambahkan, sosialisasi Pancasila perlu digencarkan dengan berbagai cara. “Kalau di rumah saja orang tuanya tidak pernah bicara Pancasila, jangan harap ke luar rumah anak-anak akan berbuat dan bertingkah laku Pancasilais,” katanya.

Karena itu, perlu digallak sosialisasi Pancasila, termasuk sosialisasi  melalui media massa, dengan memasukan pesan-pesan ideologis ke televisi-televisi yang ada saat ini.

Nusron Wahid mengatakan,  Pancasila perlu terus disosialisasikan. Tetapi dirinya tidak sepakat membentuk sebuah lembaga khusus untuk sosialisasi Pancasila.

“Kita akan terjebak pada pola Orde Baru, akan ada tafsir tunggal atas Pancasila. Yang dibutuhkan saat ini bukan tukang sosialisasi, tetapi pemimpin yang tegas, yang berani menindak siapa yang melanggar Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Bambang mengatakan, tantangan ke depan kita adalah merevitalisasi Pancasiala. Bagaimana caranya?

“Ya ini tantangan kita  ke depan. Kuncinya adalah kualitas pengajaran dan membangun jaringan. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk merumuskan format dan materi untuk menghidupkan kembali Pancasila,” katanya. [L-8]

Megawati: Pancasila Telah Dipisahkan dari Bung Karno

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (8)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/megawati-pancasila-telah-dipisahkan.html

Megawati: Pancasila Telah Dipisahkan dari Bung Karno

• 
• 

Created on Saturday, 01 June 2013 16:28

Published Date

Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidato di Tugu Proklamasi Jakarta (ANTARA/Fanny Octavianus)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menilai, selama beberapa dekade, Pancasila telah dipisahkan dari Bung Karno sebagai pencetusnya. "Beberapa dekade, Pancasila telah dipisahkan dari Bung Karno sebagai penggalinya, dikaburkan pengertian-pengertiannya, diselewengkan, dan akhirnya secara halus dan pelan-pelan telah ditinggalkan dalam prakteknya," kata Megawati saat membacakan pidato politiknya dalam acara peringatan hari lahir Pancasila serta pengukuhan dan apel siaga Satganas PDIP, Cakra Buana di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu, (1/6).

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan Pancasila menjadi barang asing di hadapan anak-anak Indonesia. Pancasila juga menjadi sesuatu yang dilihat sebagai beban yang harus dihindari, bahkan sebagian merasa trauma dengan Pancasila. Berbagai pelanggaran dan tindakan represeif atas nama Pancasila di masa lalu, telah menjauhkannya dari gambaran idealnya sebagai ideologi bersama. Pancasila telah berubah menjadi pedang yang siap diayunkan dengan penuh kemarahan pada setiap anak negeri yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Akibatnnya, ini membawa bangsa ke dalam pusaran resiko maha besar. Padahal, pengalaman berbagai bangsa menunjukan, tidak ada bangsa besar yang tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar dalam masyarakatnya. "Lihat saja Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, Cina, dan masih banyak negara lainnya. Kesemuanya menemukan kekokohannya pada fondasi ideologi yang memiliki akar dalam nurani, dunia psikis, dan dunia imajinasi dan nalar rakyatnya," papar Mega.

Ideologilah yang menjadi alasan dan sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesaran masing-masing, serta menjadi motif dan sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Bagi Indonesia, lanjut dia, memudarnya Pancasila di mata dan hati rakyat telah jelas akibatnya, yakni Indonesia kehilangan orientasi yang berujung pada keterpurukan bangsa secara kolektif.

Selain itu, Indonesia juga kehilangan penuntun, motif, dan bahkan kehilangan harapan. Padahal, tanpa harapan, tidak pernah ada masyarakat yang bisa menjadi besar. "Harapan adalah salah satu kekuatan maha besar yang mampu memelihara daya hidup individu dan kolketif.  Harapan adalah energi induk bagi semua kemajuan. Dan harapan yang disediakan sebuah ideologi adalah berlipat-lipat kekuatannya," tandas Mega.(IS)

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/megawati-pancasila-telah-dipisahkan.html

Polemik Seputar 4 Pilar Kebangsaan

BERDIKARIonline, Minggu, 2 Juni 2013 | 13:56 WIB  

Ilustrasi

Berbicara tentang Pancasila mungkin dianggap sudah begitu klasik dan membosankan bagi sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia. Sejak runtuhnya kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru oleh gerakan reformasi yang memuncak di pertengahan Mei 1998 lalu, Pancasila memang nyaris dilupakan dan secara sadar mulai dikubur dalam-dalam dari ingatan kita sendiri. Termasuk pada peringatan kelahirannya yang ke-68 tahun ini, pun terasa begitu biasa-biasa saja, seakan tidak ada urgensinya sama sekali untuk dirayakan atau sekedar direfleksikan dan menjadi perhatian bersama.

Lika-Liku Sejarah

Perjalanan hidup Pancasila sebagai falsafah dasar kemerdekaan Bangsa Indonesia memang begitu panjang, berliku, tidak semulus citra yang selama ini senantiasa disematkan kepadanya. Selama pemerintahan Soeharto yang berkuasa lebih dari 32 tahun, Pancasila telah “diperkosa” dan secara esensial dipelintir sedemikian rupa untuk hanya sebagai senjata hegemonik menghantam para penentangnya demi melegitimasi kelanggengan kekuasaan. Pengebirian sejarah pun dilakukan melalui program penataran P-4 dengan menegasikan peranan Soekarno sebagai penggali Pancasila dari kubur ingatan kolektif Bangsa setelah beberapa abad lamanya terjajah Bangsa asing.

Orde Baru merekayasa versinya dengan menyatakan bahwa Muhammad Yamin adalah tokoh penemu Pancasila yang otentik. Sementara, Bung Hatta yang notabene secara politik pun tengah bertentangan dengan Bung Karno, justru tegas menyatakan bahwa “andai mendiang Muh. Yamin belum wafat (beliau wafat di tahun 1962, sebelum Orde Baru terbangun), mesti dapat pula menegaskan bahwa penggali Pancasila pertama kali memang Soekarno lewat satu jam pidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, baru beberapa hari kemudian ia berpidato di Panitia Kecil yang dibentuk khusus untuk merampungkan naskah tersebut dan mengajukan teks yang sekarang dipergunakan.

Namun sayangnya, konsekuensi logis yang harus kita terima setelah lama dikekang pemaksaan azas tunggal di era Orde Baru itu, adalah fakta bahwa generasi Bangsa yang hidup pasca reformasi telah kehilangan pegangan ideologi nasional yang kukuh. Kita mulai mendekat pada kelumpuhan dihadapan gempuran ideologi asing berjuluk neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan ruh Pancasila itu sendiri, yakni berwujud dalam segala pandangan tentang globalisasi, pasar bebas, kebebasan individual, konsumerisme, kebergantungan pada hutang luar negeri, kebergantungan pada investasi modal asing yang makin menguasai sumber daya alam, dan mulai absennya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Dasar Kehidupan Bangsa

Bila dicermati, kini muncul pula permasalahan baru tentang pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maret 2013 lalu, ketua MPR RI Taufiq Kiemas mewakili lembaga negara yang dipimpin, memperoleh gelar kehormatan doctor honoris causa (H.C) dari Universitas Trisakti atas jasanya telah melahirkan gagasan sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gagasan yang gencar disosialisasikan sejak 3 tahunan lalu oleh lembaga MPR RI tersebut dinilai sangat efektif guna menanamkan kembali nilai-nilai luhur yang perlu dijadikan acuan dan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara awam, mungkin kebijakan MPR itu perlu diapresiasi sebagai inovasi jitu mengatasi disorientasi Bangsa yang sedang berlangsung. Namun, masih ada banyak pihak yang cermat dan peduli, mereka segera merespon untuk mengoreksi langkah inovatif tersebut. Sejumlah ormas, elemen mahasiswa, LSM, partai politik, hingga tokoh nasional pun muncul dengan penolakan keras menuduhnya sebagai bentuk kesesatan berfikir, dan menuntut untuk tidak memposisikan Pancasila sebagai pilar dan disejajarkan dengan nilai-nilai lainnya.

MPR RI melalui wakil ketuanya Lukman Hakim Saifudin, mengklarifikasi agar masyarakat jangan salah mengerti, dalam KBBI pilar itu juga bisa diartikan sebagai dasar, maka juga berarti dasar penyangga kehidupan berbangsa untuk konteks Pancasila dalam konsep sosialisasi 4 pilar tersebut. Dalam artikel opininya di harian KOMPAS (1/6) kemarin, guru besar UI Prof. Sri-Edi Swasono, kembali mengulas gugatannya, ia menegaskan sebaiknya MPR RI yang bekerja berdasarkan amanat UU no 27 Tahun 2009 tersebut harus lebih bijaksana dan berani mengoreksi kesalahan sekecil apapun termasuk pada gagasan sosialisasi 4 pilar yang justru kembali mengkebiri peranan Pancasila.

Menurutnya, Pancasila tak boleh diganggu gugat sebagai dasar negara, sementara 4 pilar yang lebih tepat yaitu: 1. Proklamasi kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), 2. UUD 1945, 3. NKRI, 4. Bhineka Tunggal Ika, sedangkan atap yang menaunginya adalah cita-cita nasional dalam teks pembukaan UUD 1945. Dengan demikian bangunan negara dan Bangsa Indonesia tersebut akan senantiasa kokoh di tengah iklim borderless state sekarang ini. Saya pribadi merasa polemik ini akan membawa manfaat, setidaknya publik yang kian apatis ini dapat turut memperhatikannya melalui perantara media massa, terlebih kalau lembaga MPR RI tersebut benar-benar bijak mau menyempurnakan ulang kebijakan inovatifnya tersebut.

Bangsa kita sedang terkoyak, dari luar kita dijadikan sasaran penghisapan oleh kepentingan asing, sementara di dalam, kita masih terpuruk dengan benang kusut budaya korupsi anggaran negara, kerusuhan sosial dan konflik horizontal, lemahnya taraf hidup masyarakat, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, juga belitan persoalan lainnya. Pancasila sebagai gagasan pencerah semestinya dapatlah kembali menginsprasi jiwa kita secara utuh sebagai Bangsa merdeka yang punya kemampuan untuk mewujudkan cita-cita nasional tentang Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepriadian, adil dan makmur.

Saddam Cahyo, sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung dan Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila

Artikel Terkait:

• Pancasila, Dasar Atau Pilar?
• Eva Sundari: Pancasila Itu Kompas Bangsa
• Pancasila Masih Sebatas Frasemologi Politik
• Pancasila Dan Anti-Imperialisme
• Bernegara Tanpa Tujuan?

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130602/polemik-seputar-4-pilar-kebangsaan.html#ixzz2V5eSO3y7
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (5)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/pancasila-dan-ide-persatuan.html

Pancasila dan Ide Persatuan

• Kompas, Sabtu, 1 Juni 2013 | 02:54 WIB

+ Perbesar

Sri-Edi Swasono

Moga-moga pada tanggal 1 Juni 2013 Presiden SBY bertindak sebagai advokator Pancasila dan menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sekarang Pancasila terasa benar diabaikan.

Tulisan yang menjadi cover story berjudul ”Indonesia in 2045: A Centennial Journey of Progress, ditulis oleh Presiden SBY pada Agustus 2011, seharusnya monumental. Namun, tulisan itu sama sekali tidak menyebutkan Pancasila satu kali pun. Faktanya, menteri-menteri di sekitar Presiden ada yang berasal dari partai yang menolak Pancasila.

Lebih nyata dari itu, Presiden SBY banyak mengangkat menteri, yang oleh kalangan nasionalis dinilai sebagai kelompok neoliberalis. Mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden, tetapi hak prerogatif tentu saja harus dijunjung tinggi sebagai kemuliaan kepemimpinan bijak, yang harus digunakan dengan hati-hati. Hak prerogatif Presiden bukanlah exorbitanterecht-nya Gouverneur General Hindia-Belanda.

Reduksi Pancasila

Pereduksian Pancasila sebagai dasar negara hanya menjadi salah satu pilar dalam berbangsa dan bernegara baru-baru ini, harusnya hikmah bagi kita untuk beranjak dari sikap acuh tak acuh terhadap Pancasila.

Kilas balik bulan Juli 1993, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro menegaskan posisinya sebagai penganut dan advokator Pancasila. Ia menegaskan, ”Mengingat betapa besar arti dan manfaat Penataran P4 bagi mahasiswa baru sebagai tuntunan dan pegangan hidup, serta penanaman sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia, saya minta agar kegiatan tersebut diselenggarakan sebaik-baiknya. Para dosen penatar saya harapkan benar-benar menyiapkan diri dengan materi maupun keyakinan yang kokoh.”

Menteri P dan K ini tentu melaksanakan kebijaksanaan Presiden Soeharto, sekaligus karena ia yakin akan Pancasila. Banyak yang mengkritik Presiden Soeharto tentang Penataran P4 sehingga sering disebut sebagai Pancasila ala Soeharto atau ala diktator Orde Baru dan seterusnya. Namun, para pengkritik tidak mampu menjabarkan dan menyebarkan Pancasila ala apa pun, termasuk ala pandangan mereka, dan tidak mampu pula menyampaikan saran yang bersifat korektif-konstruktif.

Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi idiom. Inilah barangkali yang masih tersisa di benak masyarakat sebelum tergerus habis dan terlupakan selama 15 tahun Reformasi, yang berubah menjadi Deformasi.

Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan wahana, tetapi ruh yang harus tetap hidup. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada. Di atas Pancasila sebagai dasar negara, berdirilah pilar-pilar berbangsa dan bernegara.

Secara awam telah tersosialisasikan ada empat pilar yang ditegakkan di atas dasar negara, yaitu: (1) Proklamasi Kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), (2) UUD 1945, (3) NKRI, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa dasar, pilar-pilar akan mengambang.

Persatuan yang utama

Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan. Pada 20 April 1932, Mohammad Hatta menyatakan: ”Dengan persatuan kita maksud persatuan bangsa, satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat pelbagai paham politik, tetapi kalau datang marabahaya yang menimpa pergerakan, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun ’persatuan’ dan kita menolak ’persatéan’,” (Daulat Rakyat, 1932).

Yang dimaksud Hatta sebagai ”persatuan” adalah adanya ”persatuan hati” yang membuat kita ”berdiri sebaris”. Lama sesudah itu, dengan senang hati Hatta menyambut lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar ”persatuan hati”, sebagai ”ruh ideologi kebersamaan dan asas kekeluargaan” yang senantiasa ia perjuangkan.

Bahkan, pada saat Bung Hatta berbeda pendapat keras dengan Bung Karno (1960), Bung Hatta tetap memegang teguh Pancasila, yang disebutnya sebagai filsafat negara Indonesia, yang ”dilahirkan oleh Bung Karno”.

Saya kutipkan pandangan Hatta yang mulia, halus pekerti, ideologis, dan religius sebagai berikut: ”Dengan dasar-dasar ini, sebagai pimpinan dan pegangan pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia, serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan bimbingan, dasar-dasar yang tinggi dan murni itu akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar. Demikianlah harapan kaum idealis yang merumuskan filsafat negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam saat yang bersejarah, yang menentukan nasib bangsa. Satu ciptaan mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannya. Namun, sebagai pegangan untuk menempuh jalan yang baik sangat diperlukan. Dasar-dasar itu menuntut kepada manusia Indonesia, kepada pemimpin-pemimpin politik, dan kepada orang-orang negara untuk melatih diri, supaya sanggup berbuat baik dan jujur, sesuai dengan janji yang dibuat di muka Tuhan.”

Meremehkan Pancasila

Dengan neoliberalisme yang dipelihara oleh pemerintah saat ini, makin berkembang sikap meremehkan Pancasila. Pemerintah, elite kampus, bahkan elite partai di parlemen, ibaratnya tanpa risih mengabaikan Pancasila. Budaya ber- Pancasila dalam penyelenggaraan negara makin tersingkirkan.

Pernyataan-pernyataan korektif keras sering terdengar, antara lain, ”Mengapa kita jadi kebarat-baratan dan kearab- araban? Ini Indonesia yang Pancasila,” (Emha Ainun Nadjib, 2013).

Kita memiliki lebih dari 750 suku bangsa. Suku bangsa-suku bangsa ini sebagai pemangku Nusantara. pada 17 Agustus 1945 kita satukan bersama dalam satu ”persatuan” menjadi Bangsa Indonesia. ”Persatuan” seluruh suku bangsa ini hanya akan menjadi ”persatéan” apabila tidak kita menumbuhkan satu ”ruh” yang sama dalam dimensi Gemeinschaft. Satu ruh kebersamaan itu adalah Pancasila.

Oleh karena itu, Pancasila adalah asas bersama yang tunggal bagi yang bhinneka agar menjadi tunggal ika. Pancasila ibarat ”penyebut yang sama” (common denominator) bagi pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat 1/2 tak akan terjumlahkan dengan 1/3 dan 1/4 manakala ketiganya tak tertransformasikan dalam penyebut yang sama, yaitu 1/2 menjadi 6/12, 1/3 menjadi 4/12 dan 1/4 menjadi 3/12.

Tanpa ruh atau penyebut yang sama, ”persatuan” hanya akan menjadi ”persatéan”. Adalah Pancasila yang mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggal-ikaan.

Keterjerumusan kita pada neoliberalisme berdasar untung-rugi ekonomi telah mempertajam ketimpangan teritorial, merenggangkan persatuan hati, dan merusak kohesi nasional.

Sri-Edi Swasono Guru Besar UI

Ende, Flores, dan Pemulihan Soekarno

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 "INDONESIA BERJUANG" AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (4) http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/ende-flores-dan-pemulihan-soekarno.html Ende, Flores, dan Pemulihan Soekarno Daniel Dhakidae ;  Pemimpin Redaksi Prisma, Jakarta; Tulisan Ini Disarikan dari Edisi Khusus Prisma, ”Soekarno”

KOMPAS, 31 Mei 2013

Tanggal 1 Juni besok, situs Bung Karno di Ende akan diresmikan secara besar-besaran oleh
Wakil  Presiden Boediono, dengan taman dan penataan lanskap di lokasi ditempatkannya 
patung Soekarno. Patung karya pematung Hanafi tersebut berbeda dari patung Soekarno
mana pun di Indonesia. Patung-patung lain menggambarkan Soekarno beraksi, tangan 
teracung. Di Ende,Soekarno seorang pemikir reflektif, tenang, dan duduk. Koor gabungan 
1.000 siswa SMA Ende akan mengumandangkan lagu polifonik ”Io Vivat Nostrorum Sanitas” 
(sehat walafiatlah sobat-sobat kita) yang diajarkan Bung Karno untuk klub teaternya di Ende.

Kontribusi Ende

Soekarno dengan gagah perkasa menjalani hukuman penjara pertama, 1930, tetapi mengalami
 kehancuran mental, ketidakpastian sosial, dan disorientasi politik pada pemenjaraan kedua,
1933, ampai-sampai meminta belas kasihan pemerintah kolonial. Dalam keadaan begitu, Soekarno
menjejakkan kakinya di dermaga Pelabuhan Ende, Februari 1934.

Soekarno yang datang ke Ende adalah Soekarno yang ”secara politik mati”, kata Hatta. Namun,
di Ende, perlahan Soekarno membangun kembali kekuatan dirinya tahap demi tahap.

Pertama, Soekarno menjadi seorang bapak keluarga tanpa gangguan kegiatan politik seperti di
Bandung. Soekarno menanam sayur-mayur, memetiknya untuk dimasak di rumah kontrakannya
demi lima anggota keluarganya. Sebagai bapak keluarga, Soekarno juga menjadi seorang
Muslim yang taat—shalat sehari lima waktu dan setiap Jumat ke masjid.

Kedua, dari menjadi bapak keluarga, Soekarno perlahan-lahan menghidupkan kembali kegiatan 

intelektualnya dan menjadikan dirinya seorang ahli Islam. Di Jawa, keasyik-masyukannya
dengan  marxisme menenggelamkan perhatiannya terhadap Islam. Meskipun demikian, tulisan 
Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, 1926, adalah manifesto politik Soekarno muda yang 
brilian, 25 tahun—tidak kalah dari Marx (30) dan Engels (28); ketiganya berada dalam kurun 
umur  sama. Di Jawa, Soekarno melihat Islam dari luar, dari kacamata marxisme yang menuntut 
simpati Islam terhadap marxisme karena Islam pada dasarnya adalah sosialis, demikian Soekarno. 
Di Ende, Soekarno banyak menulis dan melihat Islam dari dalam.

Ketiga, Soekarno dijauhi golongan atas di Ende dan ditakuti golongan bawah karena propaganda
kolonial: dia dianggap komunis. Soekarno mengeluh bahwa tidak ada orang yang mendengarnya
di Ende: ”Orang di sini yang mengerti tidak bicara dan yang bicara tidak mengerti.”

Karena itu, ”aku akan membentuk masyarakatku sendiri” dan mempersetankan ”orang pintar
 yang tolol itu”. Dia mendirikan ”Kelimoetoe Toneel Club”, dengan dukungan tukang jahit, sopir,
nelayan; beranggaran dasar dan Soekarno sendiri direkturnya. Dia menulis dan mementaskan 13 
drama dalam tempo empat tahun! Rata-rata setiap triwulan satu drama. Dengan anggota antara 
56 dan 90 orang dia membentuk ”massa kecil”, kemudian jadi ”kampus” tempat diskusi. Soekarno 
menanam kesadaran akan kemerdekaan meski semuanya dalam bahasa simbolik teater karena 
lima polisi kolonial selalu mengawasinya.

Keempat, perlahan Soekarno mengalihkan diri menjadi cendekiawan sejati dengan keluar
melangkah ke suatu kelompok berbeda, dengan para pastor/misionaris. Diskusi dalam bahasa 
Belanda secara rutin dijalankan dengan mereka di Ende, yang rata-rata seumur dengannya, 
35-40 tahun, saat pemuda Soekarno berumur 33 tahun.

Di sana dipelajari agama mondial dalam diskusi dengan dukungan buku di perpustakaan
pribadi para pastor itu. Sosialisme Soekarno dibandingkan langsung dengan sosialisme gereja 
yang dipelajarinya di sana.

Kelima, berbekal hasil diskusi itulah, renungan di bawah pohon sukun yang begitu membuai
Soekarno menjadi puncak dari semua yang diperoleh di Ende, yaitu menggali dan merenung
tentang Pancasila yang dilukiskan Soekarno dengan begitu puitik.

Ende dan Sang Ideolog

Soekarno memang lebih menekankan renungan di bawah pohon sukun. Namun, menurut
penulis, Soekarno mengabaikan dua hal lainnya, karena gabungan ketiganya—diskusi, aksi 
teater, dan refleksi—secara gemilang mengantarnya menuju kesatuan mistik di bawah pohon 
sukun untuk menemukan sesuatu yang tujuh tahun kelak, pada 1 Juni 1945, disebutnya sebagai 
Pancasila. Maka, lahirlah seorang ideolog negara, state ideologist, di Ende.

Dengan demikian, Ende jadi penting bagi Soekarno. Jika Ende penting bagi Soekarno, dan
Soekarno penting bagi Indonesia, dengan sendirinya Ende harus penting bagi Indonesia.
Sebab, apa pun yang penting bagi Soekarno, penting bagi bangsa ini. ●