UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (5)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/pancasila-dan-ide-persatuan.html

Pancasila dan Ide Persatuan

• Kompas, Sabtu, 1 Juni 2013 | 02:54 WIB

+ Perbesar

Sri-Edi Swasono

Moga-moga pada tanggal 1 Juni 2013 Presiden SBY bertindak sebagai advokator Pancasila dan menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sekarang Pancasila terasa benar diabaikan.

Tulisan yang menjadi cover story berjudul ”Indonesia in 2045: A Centennial Journey of Progress, ditulis oleh Presiden SBY pada Agustus 2011, seharusnya monumental. Namun, tulisan itu sama sekali tidak menyebutkan Pancasila satu kali pun. Faktanya, menteri-menteri di sekitar Presiden ada yang berasal dari partai yang menolak Pancasila.

Lebih nyata dari itu, Presiden SBY banyak mengangkat menteri, yang oleh kalangan nasionalis dinilai sebagai kelompok neoliberalis. Mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden, tetapi hak prerogatif tentu saja harus dijunjung tinggi sebagai kemuliaan kepemimpinan bijak, yang harus digunakan dengan hati-hati. Hak prerogatif Presiden bukanlah exorbitanterecht-nya Gouverneur General Hindia-Belanda.

Reduksi Pancasila

Pereduksian Pancasila sebagai dasar negara hanya menjadi salah satu pilar dalam berbangsa dan bernegara baru-baru ini, harusnya hikmah bagi kita untuk beranjak dari sikap acuh tak acuh terhadap Pancasila.

Kilas balik bulan Juli 1993, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro menegaskan posisinya sebagai penganut dan advokator Pancasila. Ia menegaskan, ”Mengingat betapa besar arti dan manfaat Penataran P4 bagi mahasiswa baru sebagai tuntunan dan pegangan hidup, serta penanaman sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia, saya minta agar kegiatan tersebut diselenggarakan sebaik-baiknya. Para dosen penatar saya harapkan benar-benar menyiapkan diri dengan materi maupun keyakinan yang kokoh.”

Menteri P dan K ini tentu melaksanakan kebijaksanaan Presiden Soeharto, sekaligus karena ia yakin akan Pancasila. Banyak yang mengkritik Presiden Soeharto tentang Penataran P4 sehingga sering disebut sebagai Pancasila ala Soeharto atau ala diktator Orde Baru dan seterusnya. Namun, para pengkritik tidak mampu menjabarkan dan menyebarkan Pancasila ala apa pun, termasuk ala pandangan mereka, dan tidak mampu pula menyampaikan saran yang bersifat korektif-konstruktif.

Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi idiom. Inilah barangkali yang masih tersisa di benak masyarakat sebelum tergerus habis dan terlupakan selama 15 tahun Reformasi, yang berubah menjadi Deformasi.

Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan wahana, tetapi ruh yang harus tetap hidup. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada. Di atas Pancasila sebagai dasar negara, berdirilah pilar-pilar berbangsa dan bernegara.

Secara awam telah tersosialisasikan ada empat pilar yang ditegakkan di atas dasar negara, yaitu: (1) Proklamasi Kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), (2) UUD 1945, (3) NKRI, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa dasar, pilar-pilar akan mengambang.

Persatuan yang utama

Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan. Pada 20 April 1932, Mohammad Hatta menyatakan: ”Dengan persatuan kita maksud persatuan bangsa, satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat pelbagai paham politik, tetapi kalau datang marabahaya yang menimpa pergerakan, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun ’persatuan’ dan kita menolak ’persatéan’,” (Daulat Rakyat, 1932).

Yang dimaksud Hatta sebagai ”persatuan” adalah adanya ”persatuan hati” yang membuat kita ”berdiri sebaris”. Lama sesudah itu, dengan senang hati Hatta menyambut lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar ”persatuan hati”, sebagai ”ruh ideologi kebersamaan dan asas kekeluargaan” yang senantiasa ia perjuangkan.

Bahkan, pada saat Bung Hatta berbeda pendapat keras dengan Bung Karno (1960), Bung Hatta tetap memegang teguh Pancasila, yang disebutnya sebagai filsafat negara Indonesia, yang ”dilahirkan oleh Bung Karno”.

Saya kutipkan pandangan Hatta yang mulia, halus pekerti, ideologis, dan religius sebagai berikut: ”Dengan dasar-dasar ini, sebagai pimpinan dan pegangan pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia, serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan bimbingan, dasar-dasar yang tinggi dan murni itu akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar. Demikianlah harapan kaum idealis yang merumuskan filsafat negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam saat yang bersejarah, yang menentukan nasib bangsa. Satu ciptaan mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannya. Namun, sebagai pegangan untuk menempuh jalan yang baik sangat diperlukan. Dasar-dasar itu menuntut kepada manusia Indonesia, kepada pemimpin-pemimpin politik, dan kepada orang-orang negara untuk melatih diri, supaya sanggup berbuat baik dan jujur, sesuai dengan janji yang dibuat di muka Tuhan.”

Meremehkan Pancasila

Dengan neoliberalisme yang dipelihara oleh pemerintah saat ini, makin berkembang sikap meremehkan Pancasila. Pemerintah, elite kampus, bahkan elite partai di parlemen, ibaratnya tanpa risih mengabaikan Pancasila. Budaya ber- Pancasila dalam penyelenggaraan negara makin tersingkirkan.

Pernyataan-pernyataan korektif keras sering terdengar, antara lain, ”Mengapa kita jadi kebarat-baratan dan kearab- araban? Ini Indonesia yang Pancasila,” (Emha Ainun Nadjib, 2013).

Kita memiliki lebih dari 750 suku bangsa. Suku bangsa-suku bangsa ini sebagai pemangku Nusantara. pada 17 Agustus 1945 kita satukan bersama dalam satu ”persatuan” menjadi Bangsa Indonesia. ”Persatuan” seluruh suku bangsa ini hanya akan menjadi ”persatéan” apabila tidak kita menumbuhkan satu ”ruh” yang sama dalam dimensi Gemeinschaft. Satu ruh kebersamaan itu adalah Pancasila.

Oleh karena itu, Pancasila adalah asas bersama yang tunggal bagi yang bhinneka agar menjadi tunggal ika. Pancasila ibarat ”penyebut yang sama” (common denominator) bagi pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat 1/2 tak akan terjumlahkan dengan 1/3 dan 1/4 manakala ketiganya tak tertransformasikan dalam penyebut yang sama, yaitu 1/2 menjadi 6/12, 1/3 menjadi 4/12 dan 1/4 menjadi 3/12.

Tanpa ruh atau penyebut yang sama, ”persatuan” hanya akan menjadi ”persatéan”. Adalah Pancasila yang mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggal-ikaan.

Keterjerumusan kita pada neoliberalisme berdasar untung-rugi ekonomi telah mempertajam ketimpangan teritorial, merenggangkan persatuan hati, dan merusak kohesi nasional.

Sri-Edi Swasono Guru Besar UI

Ende, Flores, dan Pemulihan Soekarno

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 "INDONESIA BERJUANG" AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (4) http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/ende-flores-dan-pemulihan-soekarno.html Ende, Flores, dan Pemulihan Soekarno Daniel Dhakidae ;  Pemimpin Redaksi Prisma, Jakarta; Tulisan Ini Disarikan dari Edisi Khusus Prisma, ”Soekarno”

KOMPAS, 31 Mei 2013

Tanggal 1 Juni besok, situs Bung Karno di Ende akan diresmikan secara besar-besaran oleh
Wakil  Presiden Boediono, dengan taman dan penataan lanskap di lokasi ditempatkannya 
patung Soekarno. Patung karya pematung Hanafi tersebut berbeda dari patung Soekarno
mana pun di Indonesia. Patung-patung lain menggambarkan Soekarno beraksi, tangan 
teracung. Di Ende,Soekarno seorang pemikir reflektif, tenang, dan duduk. Koor gabungan 
1.000 siswa SMA Ende akan mengumandangkan lagu polifonik ”Io Vivat Nostrorum Sanitas” 
(sehat walafiatlah sobat-sobat kita) yang diajarkan Bung Karno untuk klub teaternya di Ende.

Kontribusi Ende

Soekarno dengan gagah perkasa menjalani hukuman penjara pertama, 1930, tetapi mengalami
 kehancuran mental, ketidakpastian sosial, dan disorientasi politik pada pemenjaraan kedua,
1933, ampai-sampai meminta belas kasihan pemerintah kolonial. Dalam keadaan begitu, Soekarno
menjejakkan kakinya di dermaga Pelabuhan Ende, Februari 1934.

Soekarno yang datang ke Ende adalah Soekarno yang ”secara politik mati”, kata Hatta. Namun,
di Ende, perlahan Soekarno membangun kembali kekuatan dirinya tahap demi tahap.

Pertama, Soekarno menjadi seorang bapak keluarga tanpa gangguan kegiatan politik seperti di
Bandung. Soekarno menanam sayur-mayur, memetiknya untuk dimasak di rumah kontrakannya
demi lima anggota keluarganya. Sebagai bapak keluarga, Soekarno juga menjadi seorang
Muslim yang taat—shalat sehari lima waktu dan setiap Jumat ke masjid.

Kedua, dari menjadi bapak keluarga, Soekarno perlahan-lahan menghidupkan kembali kegiatan 

intelektualnya dan menjadikan dirinya seorang ahli Islam. Di Jawa, keasyik-masyukannya
dengan  marxisme menenggelamkan perhatiannya terhadap Islam. Meskipun demikian, tulisan 
Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, 1926, adalah manifesto politik Soekarno muda yang 
brilian, 25 tahun—tidak kalah dari Marx (30) dan Engels (28); ketiganya berada dalam kurun 
umur  sama. Di Jawa, Soekarno melihat Islam dari luar, dari kacamata marxisme yang menuntut 
simpati Islam terhadap marxisme karena Islam pada dasarnya adalah sosialis, demikian Soekarno. 
Di Ende, Soekarno banyak menulis dan melihat Islam dari dalam.

Ketiga, Soekarno dijauhi golongan atas di Ende dan ditakuti golongan bawah karena propaganda
kolonial: dia dianggap komunis. Soekarno mengeluh bahwa tidak ada orang yang mendengarnya
di Ende: ”Orang di sini yang mengerti tidak bicara dan yang bicara tidak mengerti.”

Karena itu, ”aku akan membentuk masyarakatku sendiri” dan mempersetankan ”orang pintar
 yang tolol itu”. Dia mendirikan ”Kelimoetoe Toneel Club”, dengan dukungan tukang jahit, sopir,
nelayan; beranggaran dasar dan Soekarno sendiri direkturnya. Dia menulis dan mementaskan 13 
drama dalam tempo empat tahun! Rata-rata setiap triwulan satu drama. Dengan anggota antara 
56 dan 90 orang dia membentuk ”massa kecil”, kemudian jadi ”kampus” tempat diskusi. Soekarno 
menanam kesadaran akan kemerdekaan meski semuanya dalam bahasa simbolik teater karena 
lima polisi kolonial selalu mengawasinya.

Keempat, perlahan Soekarno mengalihkan diri menjadi cendekiawan sejati dengan keluar
melangkah ke suatu kelompok berbeda, dengan para pastor/misionaris. Diskusi dalam bahasa 
Belanda secara rutin dijalankan dengan mereka di Ende, yang rata-rata seumur dengannya, 
35-40 tahun, saat pemuda Soekarno berumur 33 tahun.

Di sana dipelajari agama mondial dalam diskusi dengan dukungan buku di perpustakaan
pribadi para pastor itu. Sosialisme Soekarno dibandingkan langsung dengan sosialisme gereja 
yang dipelajarinya di sana.

Kelima, berbekal hasil diskusi itulah, renungan di bawah pohon sukun yang begitu membuai
Soekarno menjadi puncak dari semua yang diperoleh di Ende, yaitu menggali dan merenung
tentang Pancasila yang dilukiskan Soekarno dengan begitu puitik.

Ende dan Sang Ideolog

Soekarno memang lebih menekankan renungan di bawah pohon sukun. Namun, menurut
penulis, Soekarno mengabaikan dua hal lainnya, karena gabungan ketiganya—diskusi, aksi 
teater, dan refleksi—secara gemilang mengantarnya menuju kesatuan mistik di bawah pohon 
sukun untuk menemukan sesuatu yang tujuh tahun kelak, pada 1 Juni 1945, disebutnya sebagai 
Pancasila. Maka, lahirlah seorang ideolog negara, state ideologist, di Ende.

Dengan demikian, Ende jadi penting bagi Soekarno. Jika Ende penting bagi Soekarno, dan
Soekarno penting bagi Indonesia, dengan sendirinya Ende harus penting bagi Indonesia.
Sebab, apa pun yang penting bagi Soekarno, penting bagi bangsa ini. ●

Repdem Galang Petisi Tolak Pemakzulan Jokowi

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/05/repdem-galang-petisi-tolak-pemakzulan.html

Repdem Galang Petisi Tolak Pemakzulan Jokowi

• 
• 

Created on Monday, 27 May 2013 10:34

Published Date

Jakarta, GATRAnews - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menegaskan bahwa mengajukan hak interpeleasi memang hak politik wakil rakyat di DKI Jakarta. Namun, menggunakan hak ini untuk menghadang program pro rakyat, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), merupakan upaya semena-mena.

"Hak interpelasi, hak politik anggota legislatif. Namun penggunaan untuk menghadang program pro rakyat pemerintah provinsi DKI Jakarta, seperti KJS, adalah tindakan semena-mena yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Jakarta," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Masinton Pasaribu, di Jakarta, Senin (27/5).

Menurutnya, mengajukan hak interpelasi atas program KJS, jelas bukan untuk membantu rakyat kecil memperoleh akses perawatan di rumah sakit. Pasalnya, praktek komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit selama ini, mengakibatkan rakyat kecil yang sedang membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit tidak terlayani.

Dengan adanya program KJS, maka sebagian rakyat kecil warga Jakarta yang memiliki KJS dapat memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

Seharusnya, tandas Masinton, yang dilakukan DPRD DKI Jakarta, adalah menghapuskan praktek komersialisasi rumah sakit terhadap pasien miskin. Menurutnya, tindakan konyol anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi tentang KJS merupakan upaya melanggengkan praktek komersialisasi kesehatan yang mengabaikan perawatan warga miskin.

Adapun anggota DPRD DKI Jakarta yang membubuhkan tanda tangan setuju mengajukan hak interpelasi mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran KJS, yakni anggota Fraksi Demokrat, PPP, Hanura, PDS, PAN, PKB, dan Golkar.

Walaupun koalisi fraksi partai-partai penentang program pro rakyat lebih banyak jumlahnya di DPRD DKI Jakarta, namun kekuatan rakyat Jakarta akan berada di garda terdepan melawan koalisi beberapa partai-partai politik yang menghadang program pro rakyat gubernur DKI Jakarta, KJS.

Untuk itu, Repdem tengah menggalang Petisi warga Jakarta menolak impeachment Gubernur Joko Widodo (Jokowi) oleh DPRD DKI Jakarta. Petisi Warga Jakarta adalah wujud partisipasi rakyat menentang ketidakadilan yang sedang dipertontonkan beberapa politisi anti rakyat di DPRD DKI Jakarta. (IS)

Berita Lainnya :

• Hatta Rajasa: Perlu Reformasi Jilid Dua
• Golkar Harapkan Jokowi Jadi Cawapres Ical
• Pergerakan Elektabilitas Ical Lambat
• Interpelasi Jokowi Disinyalir Bagian Operasi "Naga Merah"
• Hizbut Tahrir: Partai Islam Sama Aja... Terjerat Korupsi
• Tifatul: Kami (PKS) Harus Minta Maaf ke Publik
• PKL Takkan Tegoda Janji Manis Politisi "Ujug-Ujug"
• Syarif Hasan: @triomacan2000 Lakukan Kejahatan Elektronik
• Pengacara: Menteri UKM dan Inggrid Kansil Tetap Mesra

Soekarno Bukan Pembelah dan Ajaran Nasionalismenya Masih Relevan!

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 "INDONESIA BERJUANG" AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (3) 

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2011/07/soekarno-bukan-pembelah-dan-ajaran.html

Soekarno Bukan Pembelah dan Ajaran Nasionalismenya Masih Relevan!

BERDIKARI ONLINE, Jumat, 29 Juli 2011 | 6:19 WIB

Opini

Oleh : Rudi Hartono

 

Sebuah tanggapan terhadap tulisan Max Lane, “Soekarno: Pemersatu Atau Pembelah?”
Max Lane, seorang indonesianis dari University of Sydney, Australia, menulis sangat baik tentang Bung Karno dan gagasan-gagasan politiknya. Salah satu tulisannya yang terbaru diberi judul “Soekarno: Pemersatu Atau Pembelah.” 
Artikel itu membongkar satu keyakinan umum orang-orang Indonesia dan sebagian penulis dari luar:Soekarno sebagai tokoh pemersatu. Ternyata, setelah menyelami tulisan Bung Karno yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, Max Lane menemukan bahwa Bung Karno juga adalah pembelah.
Selain itu, jika anda tuntas membaca artikel itu, maka pesan utama yang hendak disampaikannya hanya satu hal: nasionalisme sebagai ideologi perlawanan sudah tidak relevan. Alasannya, nasionalisme berseru buat semua elemen bangsa untuk satu kepentingan yang sama, sedangkan fakta menunjukkan bahwa jarang sekali elemen-elemen sebuah bangsa mempunyai kepentingan yang sama: Yang dieksploitasi berkepentingan menghentikan eksploitasinya; yang melakukan eksploitasi berkepentingan meneruskan eksploitasinya. 
Saya tidak setuju dengan kesimpulan itu. Lagi pula, tanpa sebuah elaborasi yang memadai, Max Lane tiba-tiba mengajak kita untuk sampai pada kesimpulan yang masih memerlukan perdebatan panjang. 

‘Membelah Demi Persatuan?’

Salah satu rujukan Max Lane dalam membangun argumentasinya adalah tulisan Bung Karno yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”. Menurutnya, orang yang menganggap tulisan itu mengusung persatuan adalah orang yang berfikiran dangkal dan menyesatkan.
Sebaliknya, bagi Max Lane, tulisan “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” sejatinya adalah tulisan pembelahan, bukan penyatuan. Max menyebut Bung Karno Sukarno ‘membelah demi sebuah persatuan’. Sebuah kalimat yang kontradiktif.
Argumentasi pokok Max Lane, kalau boleh saya sederhanakan, adalah bahwa tulisan Bung Karno itu menuntut setiap golongan (nasionalis, islamis, dan Marxist) untuk memilih: bersatu atau tidak. Hanya saja, lanjut Max, landasan untuk bersatu itu bukan hanya Indonesia Merdeka, tetapi analisa terhadap dan sikap anti-kapitalis.
Artinya: Soekarno mengajak setiap golongan nasionalis, islamis, dan Marxist untuk bersatu atas dasar Indonesia merdeka dan sekaligus anti-kapitalis. 
Di sinilah letak masalahnya: Max Lane terkesan memaksakan bahwa basis persatuan yang dikehendaki Bung Karno adalah persatuan untuk Indonesia merdeka dan sekaligus anti-kapitalisme (asing dan bangsa sendiri).
Ini gampang dijelaskan secara teoritis, tetapi sulit diterapkan dalam aplikasi strategi politiknya. Soekarno berseru untuk persatuan demi pelipatgandaan kekuatan melawan kolonialisme, sedangkan kecenderungan kesimpulan Max adalah politik mengisolasi perjuangan nasional menjadi segelintir “anti-kapitalis”.
Pertanyaannya: Apa mungkin mencapai Indonesia merdeka dengan mengandalkan persatuan segelintir orang, dalam hal ini kalangan anti-kapitalis ansich, untuk melawan musuh dari luar (kolonialis) dan sekaligus musuh dari dalam (feodalisme dan kapitalisme)?

Beberapa Ketidaksetujuan

Menurut saya, ada beberapa kekeliruan mendasar yang dilakukan Max Lane dalam tulisannya.
Pertama, penggunaan kata “pembelah” kurang tepat, sebab istilah itu hampir dekat dengan kata “pecah-belah”, sebuah politik yang dipergunakan kolonialisme untuk menancapkan kukunya selama ratusan tahun di Indonesia.
Kedua, Soekarno dalam tulisan itu memang menganjurkan pemilahan, menyuruh setiap golongan memilih, tetapi pilihannya adalah: bersatu atau terpecah-belah. Di sini, Soekarno mengajak ketiga kekuatan untuk bersatu mencapai Indonesia merdeka. Jelas sekali, sebagaimana juga dalam tulisannya lainnya, Soekarno selalu menekankan perjuangan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. 
Ketiga, Max mengabaikan konteks situasi saat lahirnya tulisan itu. 

Terkait konteks situasi itu, ada beberapa hal yang patut dicatat sebelum kelahiran kelahiran tulisan Bung Karno itu:

Pada jaman itu, di hampir seluruh Asia termasuk Indonesia, tiga kekuatan itu (nasionalis, islamis, dan marxis) tampil menonjol sebagai azas pergerakan melawan kolonialisme. 
Bung Karno sendiri menulis: 

“….tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha-besar dan maha-kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangnya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya..”

Tiga kekuatan itu sama-sama dimulutnya anti-kolonialisme, tetapi, pada lapangan politik, ketiganya sulit sekali bersatu. Satu contoh paling maju adalah pembentukan konsentrasi radikal 1918 guna melawan Volksraad. Sekalipun berhasil menyatukan berbagai spectrum politik nasional, termasuk yang moderat sekalipun, tetapi persatuan ini tidak bertahan lama.
Kemudian, Bung Karno juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keretakan dan saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional itu sendiri. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih) telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.

Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.

Penekanan Pada Perjuangan Nasional

Pada bagian lainnya tulisannya, Max juga menulis begini: “dengan menyatakan bahwa Indonesia Merdeka adalah prioritas tidak ada pelunturan sedikit pun dengan tekanannya pada diteruskannya propaganda anti-kapitalis.”
Secara sepintas lalu, tidak ada masalah dengan argumen itu. Tapi, ketika diterjunkan ke dalam strategi politik, baik saat itu maupun saat ini, akan tetap muncul masalah; bisakah kita mencapai Indonesia merdeka dan sekaligus merobohkan kapitalisme? Bisakah itu berjalan secara sekaligus?
Soekarno, dalam tulisan “Kapitalisme Bangsa Sendiri”—yang juga dikutip separuhnya saja oleh Max Lane—berkata: 

“Di dalam karangan saya yang lampau saya katakan, bahwa kita harus anti segala kapitalisme, walaupun kapitalisme bangsa sendiri. Tetapi di situ saya janjikan pula untuk menerangkan, bahwa kita dalam perjuangan kita mengejar Indonesia-merdeka itu tidak pertama-tama mengutamakan perjuangan kelas, tetapi harus mengutamakan perjuangan nasional.”

Jadi, dalam pemikiran Soekarno, sekalipun ia konsisten anti-kapitalis, tetapi tetap ada ‘penekanan’ terhadap perjuangan nasional. Ini adalah persoalan strategi politik, yaitu bagaimana menggabungkan kekuatan nasional yang anti-penjajahan untuk selekas-lekasnya mencapai Indonesia merdeka.
Kenapa mendahulukan perjuangan nasional? Soekarno punya analisa menarik untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Dalam tulisan “Kapitalisme Bangsa Sendiri”, Soekarno menceritakan mengapa perjuangan kelas cocok untuk eropa saat itu, tetapi tidak cocok untuk negara jajahan seperti Indonesia.

Kata Soekarno, dua golongan yang bertentangan di eropa, yaitu pemodal versus buruh, berasal dari dari satu bangsa, satu kulit, satu ras. Kaum buruh dan pemodal berasal dari satu natie. “Karena itulah maka disesuatu negeri yang merdeka antithese tadi tidak mengandung rasa atau keinsyafan kebangsaan, tidak mengandung rasa atau keinsyafan nasional, tetapi adalah bersifat zuivere klassenstrijd, –perjuangan klas yang melulu perjuangan klas,” kata Soekarno.
Tetapi, di negara jajahan seperti Indonesia saat itu, menurut Bung Karno, yang “menang” dan yang “kalah”, yang “diatas” dan yang “dibawah”, yang menjalankan kapitalisme dan yang dijalani kapitalisme, adalah berlainan darah, berlainan kulit, berlainan natie , berlainan kebangsaan. Antithese didalam negeri jajahan adalah “berbarengan” dengan antithese bangsa, –samenvallen atau coїnsederen dengan antithese bangsa. Antithese didalam negeri jajahan adalah, oleh karenanya, terutama sekali bersifat antithese nasional.”
Di sini, Soekarno menjelaskan perjuangan nasional sebagai prasyarat atau tahapan menuju perjuangan selanjutnya. Penuntasan perjuangan nasional itu mutlak diperlukan sebagai basis atau material untuk perjuangan selanjutnya.

Nasionalisme Tidak Relevan?
Di bagian akhir tulisannya Max Lane menulis begini: “nasionalisme berseru buat semua elemen bangsa untuk satu kepentingan yang sama, sedangkan fakta menunjukkan bahwa jarang sekali elemen-elemen sebuah bangsa mempunyai kepentingan yang sama: Yang dieksploitasi berkepentingan menghentikan eksploitasinya; yang melakukan eksploitasi berkepentingan meneruskan eksploitasinya.”
Dari situlah Max Lane mengambil kesimpulan bahwa nasionalisme tidak relevan.
Saya rasa, sebelum memvonis relavan dan tidaknya, ada baiknya melihat dua kecenderungan nasionalisme: nasionalisme negara-negara kapitalis maju dan nasionalisme negara-negara jajahan (semi-kolonial).
Ini penting, karena seperti kita ketahui, Soekarno pun membedakan antara nasionalisme borjuis di eropa dan nasionalisme yang dianut oleh pejuang anti-kolonial di dunia ketiga: Gandhi dan Sun Yat Sen.

Terkait dengan dua bentuk nasionalisme itu, ada baiknya kembali melihat fikiran Bung Karno. Katanya, nasionalisme di eropa itu nasionalisme borjuis, yaitu suatu ‘nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi’. Sedangkan nasionalisme Indonesia, yang disebutnya sosio-nasionalisme, adalah nasionalisme masyarakat atau nasionalisme yang mencari keberesan dalam kepincangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi kaum yang sengsara dan ditindas. (Baca selengkapnya di Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, buku DBR I).

Dalam perkembangan terbaru, misalnya pertemuan G-20 tahun lalu, terlihat jelas bahwa nasionalisme telah menjadi langgam baru kapitalisme global. Negara-negara kapitalis maju berbicara “kepentingan nasional” untuk kepentingan ekonomisnya: perdagangan dan ekspansi pasar. Sedangkan negara dunia ketiga juga berbicara nasionalisme sebagai bentuk pertahanan terhadap serbuan tersebut (proteksionisme, dll).

Dalam era neoliberal sekarang ini, penghancuran negara nasional justru menjadi proyek kaum neoliberalis, sebagai prasyarat untuk menjalankan agenda mereka. Sebaliknya, sebagai bentuk melawan dominasi neoliberal, beberapa bentuk gerakan anti-neoliberal mempergunakan sentimen ‘penguatan peran negara nasional’ khususnya dalam urusan kesejahteraan rakyat.

Jika ditanyakan, apakah nasionalisme masih relevan? Maka jawab saya: Sangat relavan. 
Dimana relevansinya dengan situasi sekarang? Menurut saya, dalam perjuangan melawan imperialisme saat ini, tidak bisa tidak perjuangan kita mengambil karakter perjuangan nasional atau revolusi nasional. Karena, dalam negara terjajah seperti Indonesia, sangat sulit berbicara revolusi anti-kapitalis, sementara ekspresi penindasannya sebagian besar karena eksploitasi dari luar.
Terhadap pertanyaan ini, saya mengutip pidato Njoto sebagai berikut: “Fasensprong (faham melompat) tidak mau tahu akan revolusi nasional dan demokratis. Fasensprong mau langsung ke sosialisme, sekalipun syarat-syarat untuknya belum tersedia. Fasensprong mengobrak-abrik pengusaha-pengusaha nasional dan pengusaha-pengusaha kecil, tetapi membiarkan pengusaha-pengusaha imperialis seperti BPM-Shell, Stanvac, Caltex dan Unilever. Mereka lebih hebat daripada “sosialisme dengan kemiskinan” – mereka mau “sosialisme dengan imperialisme”!

Dari Bung Karno Aku Belajar Sejarah

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 "INDONESIA BERJUANG" AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (2)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/05/dari-bung-karno-aku-belajar-sejarah.html

Dari Bung Karno Aku Belajar Sejarah
by Hersri Setiawan (Notes) on Wednesday, May 22, 2013 at 5:01am

Dari Bung Karno Aku Belajar Sejarah
Bung Karno pencipta banyak kosakata
Bung Karno penggagas poster ‘Ajo Boeng!’

KETIKA di sekolah menengah atas dulu, aku mempunyai banyak guru-guru yang
hebat -- dalam arti bukan pandai menjejali dan mencetak pikiranku, tapi pandai
membukakan kesadaran dan mengasah  pikiranku. Seorang dari mereka itu guruku
Sejarah Indonesia, Pak Joodkali Padmapuspita, yang juga pamong senior Taman
Siswa Ibu Pawiyatan Yogyakarta. Pak Padma, kami semua biasa menyapa.
          Pada hari pertama memperkenalkan diri, sekaligus sebenarnya
memperkenalkan masalah situasi dan kondisi kesejarahan Indonesia, antara lain
dikemukakan bahwa sumber sejarah Indonesia berbagai-bagai, termasuk juga apa
yang dikenal sebagai "babad". Tetapi karena babad memang ditulis sebagai
sanjungan dan puja-puji, maka segala "Wahrheit" pun sengaja diselimuti dengan
serba "Dichtung" yang indah-indah. Tugas kitalah, kata Pak Padma, untuk
menyiangi "Dichtung" agar "Wahrheit" menjadi tersingkap.
          Suatu ketika sampailah kami pada tiga prasasti Batu Tulis di Bogor, dari
sekitar tahun 450, sejaman dengan yang satu lagi yang ditemukan di timur Tanjung
Priok Jakarta. Selain bertorehkan telapak kaki Purnawarman, sang raja pendeta
negeri Taruma, dan telapak kaki gajahnya, prasasti juga memberitakan tentang
pembuatan saluran air sepanjang kira-kira limabelas kilometer dalam duapuluh
satu hari - -menurut Stutterheim inilah bangunan irigasi tertua di Jawa. Dalam
berita tentang penggalian saluran air ini disebut sepatah nama yang, karena
terselubung "Dichtung" kehinduan atau ke-sanskerta-an, lama menjadi teka-teki
para sejarawan Indonesia Purbakala. Nama itu ialah "Candrabhaga".
          Adalah Pak Purbatjaraka, menurut Pak Padma, yang kemudian tampil dan
berhasil mengurai teka-teki Stutterheim ini. "Candrabhaga" adalah bangunan kata
yang tersusun menurut kaidah kebahasaan Indo Jerman, termasuk di dalam rumpun
bahasa ini ialah bahasa Sanskerta. Untuk mengindonesiakannya susunan bangunan
kata itu harus dibalik: Bhaga - Candra. Kata "bhaga" tidak ada di kamus mana pun,
tapi  "candra" ialah kata Sanskerta untuk "bulan", sinonim dengan "sasi". Lalu
yang terdapat ialah sepatah kata "B(h)aga Sasi". Itulah "Bagasi" atau "Bekasi"
sekarang!
          Masih satu "teka-teki Stutterheim" lagi dituturkan Pak Padma, yang
juga telah dibukakan oleh Pak Purba. Teka-teki ini tentang piagam dari jaman
Syailendra, yang ditemukan di Canggal  Jawa Tengah, di arah tenggara candi
Barabudur. Seperti kata "candrabhaga" pada prasasti Batu Tulis yang menjadi
teka-teki, pada piagam Canggal dari tahun 732 ini terdapat kata "kunjara
kunjadesa". Di manakah gerangan "desa" itu terletak? Pak Purba tampil kembali
dengan cara yang sama: "kunjara kunjadesa" dibalik menjadi "kunjadesa kunjara".
Dua patah kata Sanskerta itu, sesudah diindonesiakan susunannya, lalu
diindonesiakan juga artinya: "kunjara" ialah "gajah" atau "liman"; "kunjadesa"
ialah "semak belukar" atau "hutan" atau "alas". Alas Liman, yaitu  Sleman
sekarang!
          Bekal kesejarahan kritis begitulah yang kujadikan pedoman, ketika
dua-tiga tahun kemudian aku berdiri di depan kelas-kelas sejarah di beberapa
sekolah. Tiba pada jaman Mataram, di bawah Sultan Agung Anyakrakusum (1613-
45),  yang tidak kuingkari kegagah-beraniannya dua kali menyerbu VOC di
Batavia, tapi kupertanyakan "kebesaran" pribadinya, ke-"lohjinawi"-an negeri dan
ke-"tata tenteram kerta raharja"-an hidup kaulanya. Mengapa? Aku merujuk ke
panggung ketoprak dalam lakon "Pranacitra - Lara Mendut",  roman Jawa "Serat
Pranatjitra" (1953), H.J. van Mook  "Kuta Gede" (1948), dan J.C. van Leur
"Indonesian Trade and  Society, Essays in Asian Social and Economic History"
(1955). Maka sampailah aku pada kesimpulan: Sultan Agung Anyakrakusuma
memang gagah berani.
          Tapi ia bukan raja binatara yang besar, melainkan sebaliknyalah: justru lalim. Dua kali ia memerangi Surabaya dan berhasil menundukkannya (1620) dengan siasat "perang kuman": membendung Brantas dan membusukkannya dengan bangkai; negeri dan kaulanya bukan "lohjinawi tata tenteram kerta raharja", tapi penuh penindasan  dan pemberontakan -- pajak perdagangan rokok klobot kretek Lara Mendut dinaikkan setiap senja hari, gudang perbekalan lasykar Mataram di pantai utara Jawa dibakar penduduk, dan suatu malam ibukota Karta gelap gelita karena "empat puluh maling dan kecu" menyerbu dan mengamuk!
          Di sini aku bertentangan dengan Bung Karno yang, jika dalam pidatonya
menyinggung Sultan Agung Mataram Anyakrakusuma, selalu disebutnya dengan
segala puja-puji kebesaran dan kegagah-beranian. Tapi aku mengerti alasan Bung
Karno: demi "nation building" rasa percaya pada diri sendiri sebagai bangsa perlu
ditanam dan dikukuhkan. Pada saat demikian Bung Karno tidak bicara sebagai
sejarawan, tapi sebagai kepala negara dan lebih khusus lagi sebagai bapak
bangsa. Ia tidak bicara tentang sisi politik, tapi tentang sisi kebudayaan dari
kejadian sejarah.
          Pada suatu hari Bung Karno pidato di bangsal utama Universitas Gadjah
Mada, di Pagelaran Kraton Yogyakarta. Bung Karno satu-satunya presiden dari satu negara muda yang menerima dua puluh tujuh (27) gelar doktor honoris causa (doktor kehormatan) dari berbagai universitas bergengsi di seluruh dunia. Universitas Gadjah Mada, salah satunya, ketika itu mewisuda Bung Karno sebagai doktor ilmupengetahuan sejarah. Inti dan jiwa pidato wisuda Bung Karno tetap masalah besar dan tunggal: "Nation Building".
          Berabad-abad Indonesia atau Nusantara di bawah pengaruh kebudayaan
Hindu. Sebutan "Indonesia" atau "Nusantara" itu sendiri sudah memberi petunjuk.  Kemudian memasuki sejarah modern, tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Hindu, berabad-abad pula Indonesia ditindis oleh  pengaruh kebudayaan Barat - dalam hal ini khususnya Belanda. Sebutan "Hindia Belanda" atau "Nederlands-Indie" juga sudah menunjukkan. Indonesia dianggap tidak ada di atas peta dunia. Indonesia bukan subjek di tengah-tengah bangsa-bangsa sedunia. Tapi sekedar objek. Objek sejarah! Dunia lalu punya istilah misalnya, dan kita tanpa pikir mengikuti, "Timur Tengah" dan "Timur Jauh". Begitu juga kita ikut menamai samudera perairan kita sendiri "Samudera Hindia". Bandingkanlah luas perairan India dengan Indonesia di lautan selatan kita ini! Kata Bung Karno. Oleh karena itu dan pada waktu itulah Bung Karno menggugat kemapanan istilah tua "Samudera Hindia", dan menuntut pemakaian istilah baru "Samudera Indonesia".
          Bukan hanya itu Bung Karno memberi contoh.  Pada pidato wisuda itu,
untuk kesekian kalinya ia menggugat dunia barat, yang mendominasi segala bidang
kehidupan. Kali ini dilontarkannya  hipotesis tentang siapa penemu benua
Amerika. Mengapa kita ikut mengiyakan saja nama seorang Amerigo Vespucci,
penjelajah Italia, yang hidup baru pada pertengahan abad ke-15 dan awal abad
ke-16? Padahal, gugat Bung Karno, sudah sejak jaman bahari pelaut-pelaut
Polinesia berkiprah di bentangan laut antara Pulau Madagaskar di barat sampai
pulau-pulau Paskah di timur? Di tengah mengarungi Lautan Teduh, para pelaut ini
terkadang mengalami angin mati. Anak-anak gembala di Jawa menyeru Gareng dan Petruk, bila angin mati, dan sendharèn layangan mereka tidak berbunyi. Tapi para pelaut Polinesia yang mati angin di tengah Lautan Teduh berseru-seru
menghidupkannya kembali dengan sepatah kata seruan: "Amukiriiiki! Amukiriiiki!" Dari situlah kata "Amerika" berasal, kata Bung Karno.
          Isi pokok pidato wisuda Sejarawan Soekarno di Universitas Gadjah Mada
ialah pesan, pertama: sebagai bangsa muda yang baru merdeka, harus menulis ulang sejarah sendiri; kedua, dalam menulis ulang sejarah sendiri itu, orientasi
kesejarahan harus dibalik, tidak ke barat tapi ke timur, tidak ke India atau
Belanda tapi ke Indonesia sendiri!

Sumbangan Bung Karno dalam kebahasaan
 Pada tahun 1966 dan sedikit tahun sesudah itu orang-orang bertampik sorak --
kata majemuk "tampik sorak" diintrodusir Bung Karno sebagai pengganti "tempik
sorak", yang oleh telinga Jawa pribadi Soekarno tentu terdengar saru. Mereka meniup terompet kemenangan  bagi "orde baru", sambil memukul genderang kematian bagi "orde lama", khususnya bagi Soekarno penanggung-jawab pertama dan utama "orde lama".
Sejak itu dari ujung rambut di kepala, sampai ke ujung kaki, Soekarno diceritakan sebagai serba hitam belaka! Sementara kaum budayawan ikut-ikut pula bersuara, di tengah gegap gempitanya "coup de grace" itu, ramai-ramai menuding Soekarno sebagai telah membikin kata-kata menjadi miskin makna dan bahkan kehilangan makna, sehingga akibatnya berarti telah membikin rusak bahasa.
Jaman itu, jaman orde para jenderal tentara, adalah jaman ketika hak
jawab tidak ada. Karena bahasa militer hanya kenal dua kosakata: "lapor!" dan
"siap!", yang harus selalu diteriakkan dengan nada dan langgam yang sama. Sejak
ketika itu "bhineka" yang "tunggal ika", semangat persatuan dan kesatuan
Indonesia serta wujud entitas budaya nusantara, sesungguhnya dalam proses
ditumpas. Ke-bhineka-an di dalam ke-ika-an dibasmi, untuk digantikan dengan
"tinggal ika" belaka, sejalan dengan "Pancasila" -- bukan "Pantja Sila" yang
versi Bung Karno -- dikukuhkan sebagai azas tunggal.
          Di tengah hiruk-pikuk melaknat Soekarno itu, aku pun tidak berbuat lain, selain sebisa-bisa menahan suara sendiri. Dalam anganku terkadang muncul bayangan dua sahabat-sahabatku, penyair kulit hitam yang selalu tersenyum dan penuh semangat. Khair Ahmad Khair dari Sudan yang selalu membuka dan menutup pidatonya dari mimbar pengarang Asia-Afrika, dengan pekik "Merdeka!" sambil mengacungkan tinju kanannya ke udara; dan penyair Kenya Kamwithi Munyi, yang selalu berbangga-bangga dengan sebutan "Bung" di depan namanya. Kata "merdeka" diserukan ganti-berganti dengan kata "uhuru", sebutan "bung" mendesak sebutan "comrade in arms", "Panca Sila" Bung Karno telah mengilhami "Consciencism" Kwame Nkrumah, demikian juga sumber acuan kritik keras Theja Gunawardhana , pemimpin gerakan perempuan Srilangka, terhadap "Kruschevism".
          Pada paroh pertama dasawarsa enampuluhan kata-kata "bung", "merdeka", "panca sila", "dasa sila" telah menjadi lema-lema baru di dalam kamus politik Asia-Afrika yang bangkit dan bergerak.
          Sebutan egaliter "bung" itu sendiri, siapakah penciptanya, dan sejak
kapan masuk dalam perbendaharaan kata bahasa kita, dan menjadi lazim dipakai?
Barangkali tidak satu orang bisa menjawab dengan pasti. Tapi sepatah kata simbol
pergerakan kebangsaan ini memang belum dikenal oleh para pendekar kebangsaan
angkatan Budi Utomo, juga belum lazim pada masa "Janget Tinatelon"
Suwardi-Tjipto-Douwes Dekker, dan bahkan tidak pernah tertulis di depan nama
para pemimpin komunis seperti  Semaun, Darsono dan Tan Malaka. Juga Marco
Kartodikromo, yang menuliskan bunyi "ko" pada namanya  tidak dengan "ko", tapi
menggantinya  dengan "co" (agar terkesan sebagai Jawa yang "maju"?), masih
tampil di depan publik sebagai "Mas Marco" bukan "Bung Marco".
          Menurut Nursyamsu, penyair Angkatan '45, guruku Bahasa Indonesia di
SMP, sebutan "bung" berasal dari Batak. Menurut Anton Timur Jaelani, guruku
Bahasa Indonesia di SMA, berasal dari Bali. Tapi ada lagi dugaan mengatakan,
berasal dari kosakata bahasa Betawi. Pendek kata asal-usul "bung" tidak
diketahui dengan pasti. Tapi yang pasti, kata sebutan ini sudah dikenal
berpasangan dengan nama "Karno", lekat satu sama lain ibarat dua sisi dari
sebuah mata uang yang sama, sudah sejak Soekarno muda terjun di gelanggang
politik. Kalaupun bukan Soekarno muda yang menggali dan menemukan kata "bung" ini dari haribaan perbendaharaan kata nenek moyang, seperti halnya lima butir mutiara-mutiara Panca Sila, tapi pastilah ia dan karena ia telah mengangkat dan meluaskan penggunaannya sebagai kata penyapa yang sarat arti dan semangat.
          Di dalam kata "bung" terkandung arti dan seruan semangat persaudaraan,
persamaan, dan kemerdekaan. Dengan tampil sebagai "bung" ia menjembatani jarak yang terentang antara Soekarno yang insinyur dengan "Marhaen" yang "petani gurem".
          Istilah "Marhaen", seperti diketahui, adalah "ciptaan" Bung Karno,
ketika ia hendak merumuskan cita-cita perjuangan dan menjabarkan cita-cita
perjuangannya itu di dalam ajaran. Juga istilah "petani gurem". "Gurem" ialah
kutu ayam, binatang unggas piaraan rakyat kecil. Istilah dunia hewan, yang hanya
akrab bagi golongan bawah masyarakat ini, dipungut Soekarno, dijadikannya
penyebut untuk membentuk sepatah kata majemuk baru Indonesia: "petani gurem",
yaitu "petani tak bertanah dan petani miskin". "Gurem" sepatah kata dari dunia
hewan yang hanya mengandung arti tunggal ini, oleh Soekarno diangkat menjadi
sepatah kata yang bernuansa baru, nuansa sosial dan politik sekaligus.
          Peristilahan baru Indonesia sumbangan Bung Karno, selalu diciptakan
dengan cara yang sama seperti ketika ia "menciptakan" Panca Sila. Yaitu dengan
cara menggali dan mengangkatnya dari guagarba kebahasaan nenek moyang. Bukan nenek moyang kaum elite, tapi nenek moyang rakyat kecil. Di sinilah bedanya peristilahan baru sumbangan Soekarno dan "Orde Lama", yang memperkaya kebahasaan dan menerangi makna kata-kata, dibanding dengan sumbangan Suharto, kaum militeris dan "Orde Baru", yang menciptakan peristilahan baru dengan akibat mempermiskin kebahasaan dan dengan sengaja untuk menggelapkan makna kata-kata.
Peristilahan dari "jaman Suharto" dikais dan dipunguti dari kamus bahasa Sanskerta, bahasa kaum elite Jawa Kuno yang bukan saja tidak populis tapi juga sudah mati; peristilahan dari "jaman  Soekarno" ialah peristilahan yang hidup di dalam denyut jantung rakyat jelata. Adakalanya beberapa istilah bahkan dibangun oleh Bung Karno dari kata-kata yang "belum jadi", sehingga  menjadi peristilahan yang onomatopeik. Tapi justru karena itu selalu mengandung daya hidup, selain tentu saja akrab bagi kehidupan rakyat sehari-hari.
          Sementara budayawan "Orde Baru" menuding Soekarno dan "jaman Soekarno" telah merampas kata-kata dari maknanya. Dalam hubungan ini barangkali bisa diajukan sebagai satu contoh, misalnya, tentang kata "rakyat".  Arti harfiah kata "rakyat" ialah penduduk suatu wilayah, masyarakat awam, atau orang kebanyakan. Tetapi di "jaman Soekarno" arti kata ini telah diberi nuansa baru yang bersifat sosial politis, yaitu "golongan bangsa yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme", atau golongan bangsa yang berjuang untuk emansipasi politik dan sosial. Untuk membedakan antara dua aspek nuansa itu, antara yang harfiah dan yang sosial politis, bahasa Manipol (Manifesto Politik) sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) lalu mengeja untuk yang berpengertian akhir sebagai "Rakyat" (dengan "R" kapital), seperti halnya dalam kalangan Keluarga Besar PKI yang biasa membedakan antara "kawan", yaitu sahabat, dengan "Kawan" (dengan "K" kapital), yaitu saudara seideologi.
          Contoh lagi istilah "ganyang". Kata ini tidak dikenal dalam kamus orang gedongan, yang untuk "makan" pun perlu diperhalus menjadi "santap". Tapi dalam kehidupan wong cilik di kampung dan petani di desa, kata "ganyang" adalah varian kata "makan", yang berarti mengunyah atau makan langsung mentah-mentah dan habis-habis. Soekarno mengangkatnya  ke panggung wacana politik, sehingga kata "ganyang" memperoleh nuansa makna baru yang sosial-politis: "menghancurkan" atau "melikuidasi".
          Bung Karno menamai pidato tujuhbelasan kenegaraannya sekali setiap
tahun sebagai dialog antara Soekarno dan Rakyat, antara Ego dan Alter-Ego
pribadinya. Ia, karenanya, tidak bicara berlama-lama "dari pikiran ke pikiran",
tapi memilih langsung "dari hati ke hati". Pada pandangan Soekarno rakyat
bukanlah para pemimpin dan pembesar yang duduk di kursi-kursi kenegaraan, tapi
mereka yang dari dalam sorot matanya masih tertangkap amanat penderitaan. Di
depan rakyat kecil yang serba sederhana itu kata-kata "ganyang ngak-ngik-ngok",
misalnya,  lebih gampang diterima ketimbang "hancurkan rock-'n-roll". Istilah
“ngak-ngik-ngok” itulah istilah baru berdasar peniruan bunyi: ngak, ngik, dan
ngok. Istilah-istilah onomatope.
          Setiap kata selalu mempunyai dua arti, arti harfiah dan arti sosial.
Demikian pula halnya setiap mata uang selalu mempunyai dua nilai, nilai
intrinsik seperti yang tertulis di atasnya, dan nilai riil seperti yang berlaku
di pasar pertukaran barang-barang. Nilai intrinsik tetap adanya, seperti halnya
arti harfiah kata-kata, nilai riil selalu berubah-ubah menurut ruang dan waktu.
          Bung Karno telah meluaskan "daerah pengaruh" bahasa Indonesia, jauh
melampaui batas-batas wilayah negerinya. Bung Karno telah menciptakan banyak
peristilahan baru yang populis, sehingga karenanya sejalan dengan watak egaliter
bahasa Indonesia sendiri yang bahasa pembebas dan bahasa pemersatu. Bung Karno juga telah memperkaya nuansa makna pada banyak kata-kata yang lazim diucapkan sehari-hari.
 “Ajo Boeng!”
 "Ajo Boeng!" seruan sebuah poster terkenal dari masa awal "Revolusi Pemuda". Kalau benar apa yang pernah dituturkan Basuki Resobowo kepadaku, tentang asal-usul dua patah kata seruan itu sehingga menjadi tajuk (caption) poster, maka secara kebetulan di sini pun terkandung wawasan dan sepak terjang Soekarno yang populis. Menurut Resobowo "Ayo, Bung!" dua patah kata perempuan lampu merah bilangan Pasar Senen, yang mereka serukan sambil berdiri di depan pintu, dalam nada bergenit-genit, ketika mengundang calon tamu di antara laki-laki yang lalu lalang di depan rumah bordil mereka.
          "Djon!" Kata Bung Karno suatu hari pada S.Sudjojono. "Buatlah satu
poster yang sederhana tapi kuat, untuk membangkitkan semangat Pemuda."
          Sudjojono lalu membawa gagasan Bung Karno yang dipesankannya padanya
itu kepada Affandi, yang segera pula menerjemahkannya di atas kanvas. Beberapa hari kemudian jadilah poster itu: lukisan satu tinju mengacung ke atas. Sudjojono dan Affandi puas memandangi hasil karya mereka. Tapi masih satu hal yang kurang. Kata-kata apa yang patut dibubuhkan di poster, yang tidak kalah sederhana tapi juga sarat dengan pesan yang kuat.
          Sedang mereka berdua berpikir keras, mencari kata-kata untuk caption,
masuklah ke studio Chairil Anwar dan Basuki Resobowo. Mereka baru pulang
kluyuran di Pasar Senen.
                   "Ril, ini dia!" Seru Sudjojono selagi mereka masih di ambang pintu.
          "Poster sudah siap. Tapi belum ada caption. Tugasmu sekarang!"
                   Chairil memandangi poster itu sebentar.
                   "Ayo Bung!" Suara Chairil ringan, tapi bernada sungguh-sungguh.
                   Sudjojono dan Affandi saling pandang sejurus. Kemudian semua sepakat.
Kata-kata "Ajo, Boeng!" dibubuhkan di sana dalam gaya tulisan tangan Bung Karno. Karena itu tentu saja tidak dilafalkan dalam nada-nada bergenit-genit, tapi dalam nada mengguntur seperti suara Bung Karno dari atas mimbar pidato. Maka Sudjojono, dalam salah satu artikelnya mengatakan, poster "Ajo, Boeng!" diciptakan berempat: Bung Karno pemberi ide, Affandi penerjemah ide di kanvas, Chairil Anwar pemberi teks, Sudjojono penata letak.
Memperingati peristiwa dan tokoh sejarah, pesan Bung Karno, bukan
untuk mencari abunya. Tapi untuk menangkap apinya, dan kemudian menyalakan
apinya itu. Demikianlah tulisan pendek ini bermaksud. Untuk menangkap "Api Bung Karno", dan menyalakan terus Api itu.
          Apakah "Api Bung Karno" itu? Tidak ada lain melainkan harkat dan hakikat
sepatah kata "Bung" itu sendiri. Kata yang bernuansa kemanusiaan, sekaligus "battle cry" perjuangan kemanusiaan.***

HIDUP BUNG KARNO!

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 "INDONESIA BERJUANG" AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (1)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/05/hidup-bung-karno.html

Hidup Bung Karno!

by Hersri Setiawan (Notes) on Saturday, May 25, 2013 at 4:49am

Pengantar
Ini naskah lama, ditulis untuk peluncuran buku Romo Baskara T Wardaya S.J. sekaligus untuk memperingati hari-bulan enam-kembar, “the double six day” --tanggal 6 bulan 6 (1901) --, harilahir Bung Karno, saya turunkan artikel lama berjudul “Hidup Bung Karno!”. Tulisan ini saya susun untuk menyambut peluncuran buku berjudul “Bung Karno Menggugat”, yang diselenggarakan di Toko Buku “Gunung Agung” Jakarta, pada 11 Maret 2006.[1]
 
 
6 Juni 1901 – 6 Juni 2011
Hidup Bung Karno!


Gelora tuntutan reformasi dan demokrasi tahun 1998 sudah satu windu berlalu (sekarang, 2012, tentu saja sudah 14 tahun). Sudah cukup waktu kiranya bagi kita untuk menoleh ke belakang, kemudian dengan tenang mengamati perjalanan sejarah masa lalu.
Pandangilah dua sosok presiden kita di sampul buku ini. Soekarno, presiden seumur hidup yang didongkel ambruk sesudah duapuluh tahun; dan Suharto, presiden “konstitusional¨ yang nyaris berhasil membangun dinasti turun-temurun. Siapakah dari yang dua itu yang demokrat, dan siapakah yang diktator sejati? Siapakah yang sejak muda remaja sampai tutup usia terus-menerus menyerahkan hidupnya untuk rakyat, dan sebaliknya, siapakah yang sepanjang lebih 30 tahun kekuasaannya sibuk memeras keringat rakyat dan menggadaikan negerinya -- demi kepentingan diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya? Mengapakah mereka itu, sebut saja Dake, Fic, Giebels – masih saja membuta-tuli terhadap kenyataan busuk yang berjimbun dan mencolok di depan mata?

Sekitar tiga minggu lalu, menyambut launching pertama buku Romo Baskara T. Wardaya SJ di Yogya, saya katakan tanpa tedeng aling-aling: “Suharto penanggung jawab pertama dan utama pembantaian massal pasca-G30S 1965¨. Itu sengaja sebagai semacam test-case. Saya ingin mempertanyakan tentang maraknya gejala-gejala, yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk, sambil meneruskan kampanye de-Soekarnoisasi, mengobarkan kampanye re-Suhartoisasi, melalui berbagai cara, seperti: penghargaan DPP Golkar, penghargaan “Forum Kawula Muda Ayodya Tulada Yogyakarta¨ sebagai satu dari sepuluh tokoh SU (Serangan Umum) 1 Maret 1949[2], penerbitan berturut-turut buku Antonie Dake dan Victor Fic, kunjungan Dake ke Suharto di Cendana sekitar akhir November 2005.
Untunglah kita, karena dari pertemuannya dengan Dake itu ada petunjuk baru sehubungan dengan “pembersihan ‘65¨. Kepada Dake, Suharto dengan tegas dan jelas mengatakan, bahwa “over zuivering in ‘65¨ (tentang pembersihan tahun ’65) ialah untuk “begraaf het slechte¨, mengubur yang busuk. Ia berlindung di balik ungkapan Jawa dengan mengatakan: Mikul dhuwur mendhem jero.[3] Ternyata begitulah arti dan tujuan pembantaian 1965, menurut Suharto: Untuk mengubur sedalam-dalamnya yang busuk! Siapakah yang busuk itu, menurut Suharto? Bukan pertanyaan sukar untuk dijawab. Juga kiranya jelas, bahwa di dalam kategori “yang busuk¨ itu termasuk Bung Karno. Sebab, ungkapan yang sama ini pernah diucapkan Suharto, menurut pengakuannya sendiri di dalam biografinya, ketika ia menjawab pertanyaan Bung Karno (dalam bahasa Jawa): “Harto! Aku iki arep tok kapakké?¨ (Harto! Aku ini hendak kauapakan?) Jawab Suharto: “Mikul dhuwur mendhem jero, Pak!¨

Demikianlah perihal pertama yang hendak saya katakan. Sebuah konstatasi dan sinyalemen sekaligus. De-Soekarnoisasi digalakkan terus. Sementara itu, setelah satu windu, satu siklus jaman menurut hitungan penanggalan Jawa, re-Suhartoisasi mulai dikibar-kibarkan dan dikobar-kobarkan. Dan yang sangat penting lagi, pengakuan Suharto sendiri, bahwa pembantaian tahun ‘65 untuk “mendhem jero¨ yang baginya busuk.

Pada suatu ketika, dalam salah satu pidatonya, atau dialognya dengan rakyat, Bung Karno mendalang. Kali itu Bung Karno me-nyondro atau melukiskan pemuda Kakrasana, tatkala baru turun dari pertapaan Grojogan Sèwu. Betapa gagah dan penuh “p-d¨ pemuda itu, karena ia berhasil mendapat anugerah para dewata berupa azimat bernama “Nanggala¨, yang telah manjing atau masuk di kedua telapak-tangannya. Dengan azimat itu, pikirnya, ia akan mampu bersama adiknya, Kresna yang awatara atau titisan Wisnu, untuk mamayu hayuning bawana. Menjaga dan memelihara kesejahteraan alam semesta. Bukan sekedar demi Mandura, negeri dan kerajaannya sendiri.
Bertahun-tahun kemudian, sesudah Bung Karno lama disingkirkan dengan
sewenang-wenang Orde Baru, saya teringat beliau sekaligus fragmen kisah Kakrasana itu. Entah secara sadar atau tidak sadar, pikir saya, Bung Karno ketika itu sedang berekspresi tentang jatidirinya sendiri[4]. Tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno mengawali karya pengabdiannya bagi bangsa dan negara, tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mempersembahkan sipat kandel atau azimat bagi diri sekaligus bagi bangsanya, yaitu Pantja-Sila[5]. Barangkali tidak ada duanya selain Bung Karno, sebagai pemimpin bangsa di negeri bekas jajahan yang memerdekakan diri pada masa pasca-PD II, yang tampil di gelanggang sejarah dengan telah membawa Weltanschauung atau pandangan hidup bagi bangsa dan negaranya. Sebuah pandangan hidup yang tidak hendak menempuh “Jalan Washington¨ tapi juga tidak “Jalan Moskow¨.
Apa yang dengan pandangan hidupnya itu akan dijawab Bung Karno, sejatinya memang masalah yang besar dan umum dihadapi oleh bangsa-bangsa yang baru merdeka pada pasca-PD II. Masalah itu ialah masalah nation building dan character building. Masalah idiil yang oleh Bung Karno sudah terus-menerus diperjuangkannya sejak awal sekali, yaitu sesegera sesudah Bung Karno turun di tengah gelanggang politik.

Ada tiga tulisan besar yang, pada hemat saya, memuat isi pikiran sekaligus mencerminkan semangat Bung Karno. Tiga tulisan besar itu ialah: Nasionalisme, Islam dan Marxisme (1926), Indonesia Menggugat (1930), dan Mentjapai Indonesia Merdeka (1933). Adapun Pantja-Sila (1945) adalah “endapan¨ pemikiran dan semangat Bung Karno, sepanjang kiprah juangnya sejak akhir tahun belasan abad ke-20 sampai akhir jaman Jepang di Indonesia.
Selain dua masalah idiil tersebut di atas, ada tiga tugas praktis besar, yang
dihadapi bangsa-bangsa yang baru merdeka pada masa pasca-PD II. Tugas itu ialah:
 (1) “menggembleng” persatuan dan kesatuan bangsa;
 (2) membangkitkan dan memberdayakan potensi dan kekuatan bangsa; dan 
(3) mengisi kemerdekaan dengan usaha bersama untuk memenuhi “hajat hidup orang banyak¨.
Bung Karno memang belum sepenuhnya berhasil memenuhi tugas yang tiga itu, terutama untuk tugas butir ketiga. Karena itu Bung Karno sendiri selalu menegaskan, bahwa Revolusi Agustus belum selesai. Tapi bandingkanlah, misalnya, dengan Mahatma Gandhi di India yang tidak kuasa menahan lahirnya negara Pakistan. Atau lihatlah, misalnya, Malaya, Sri Langka dan Vietnam yang bertahun-tahun dilanda perang saudara itu, dan yang bahkan sampai sekarang (2006) dunia menyaksikan adanya dua Vietnam!
Mengapa Bung Karno berhasil? Pertama-tama dan terutama berkat ajaran-ajarannya, yang tersimpul di dalam Pantja-Sila, dan dipadu dengan leadership-nya yang populis dan karismatik. Bung Karno mampu memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, negeri yang terdiri dari banyak pulau dan dihuni banyak (suku)
bangsa, serta didominasi oleh mayoritas kaum muslim, karena ia mampu membangun dan mempererat persaudaraan antar-(suku) dan antar-kekuatan religius dan sekuler.
Bung Karno ialah sosok dari ruh persatuan dan kesatuan itu sendiri. Ia mampu melihat nasionalisme dan humanisme (internasionalisme), sebagai dua sisi belaka dari fenomena hidup yang satu dan sama, yaitu Kemanusiaan. Ia mampu melihat kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, sebagai dua sisi belaka dari fenomena kehidupan yang satu dan sama, yaitu Demokrasi. Kemanusiaan dan Demokrasi, di bawah sinar keimanan pada Tuhan YME. Oleh karena itu Bung Karno, dalam bukunya Lahirnja Pantja Sila itu, dengan tanpa bimbang menegaskan, bahwa sila yang lima itu bisa diperas menjadi tiga, dan yang tiga itu pun bersumber dari dan bermuara pada yang satu, yaitu Gotong Royong ibarat kepalan tinju jejari yang lima. Gotong Royong, Eka-Sila, di bawah sinar keimanan pada Allah subhanahu wa taala. Prinsip Gotong Royong yang berprinsip.
Demikianlah perihal kedua yang hendak saya kemukakan.

Apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan Bung Karno itu bukan untuk Indonesia, negeri dan rakyatnya saja. Seperti Kakrasana yang tidak hanya berpikir tentang Mandura. Tetapi untuk mamayu hayuning bawana seluruh rakyat sedunia, sebagaimana secara harfiah dirumuskan dalam Mukadimah UUD 45, dan belakangan secara jelas dan rinci diucapkannya dalam pidato To Build the World Anew[6], Membangun Dunia Baru. Seperti telah dibuktikannya dengan terselenggaranya pesta olahraga nefo (Ganefo; Games of the new emerging forces[7]), dan usahanya untuk menyelenggarakan Conefo (Conference of the emerging forces) dalam akhir 1965 di Jakarta.
Bung Karno tentu sadar, bahwa untuk itu semua ia pribadi dan Indonesia harus menghadapi resiko, diadang oleh kepentingan nekolim yang jauh-jauh hari sudah dirancang dan diorganisasi oleh Amerika Serikat (selanjutnya AS). Maka tidak aneh jika sampai sebelum pemilu 1955, pada pokoknya AS masih mendukung RI, tetapi kemudian sejak sesudah pemilu dan sejak penegasan Bung Karno tentang politik Indonesia yang bebas aktif dan berdikari, AS lalu mengembangkan politik yang bertentangan dengan RI -- terutama sejak berkuasanya dua bersaudara Dulles: John F Dulles dan Allen W Dulles. Lalu, dengan kewenangan resmi pemerintah, CIA melancarkan operasi-operasinya di Indonesia. Lebih lanjut silakan mengikuti uraian Dr. Baskara T. Wardaya SJ, Bagian II Buku ini, hal. 77 s/d 140.
Tapi ada dua hal yang ingin saya ajukan dalam hubungan ini. Pertama, yaitu SOB (Staat van Oorlog en Beleg; State of War and Siege; Keadaan Perang), Maret 1957, yang menjadi sarana ampuh untuk menumpas PRRI/Permesta yang didalangi AS, tapi bersamaan itu juga menjadi wahana empuk untuk TNI naik ke panggung politik. Kedua, diakhirinya demokrasi setengah-suara-tambah-satu, dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin sejak Oktober 1956. Sejak itu dunia kepolitikan di Indonesia terfokus pada figur Bung Karno, sementara parpol-parpol ribut berebut boncengan pada kebesaran Bung Karno, sambil main sikut dan main intrik. Maka ketika itulah keluar kata-kata peringatan Bung Karno: “Jangan gontok-gontokan!¨ dan “boleh jor-joran, tapi jangan dor-doran!¨ Jangan mengembangkan konkurensi tapi kompetisi!
Di alam SOB dan Demokrasi Terpimpin kebinekaan dan pluralisme menjadi terancam. Sementara pengaruh PKI, partai yang paling keras dan gigih anti-AS sebagai “musuh dunia nomor satu¡¨, menjadi semakin meluas. Ini tentu saja membikin takut parpol-parpol kanan, sehingga karenanya terdorong menjalin kerjasama konspiratif dengan tentara. Polarisasi kekuatan inilah yang sudah ditunggu-tunggu AS dengan tidak sabar. Dalam konteks inilah tentu, maka timbul istilah “our local army friends¨ di dalam dokumen yang dikenal sebagai bernama
“Dokumen Gilchrist¨ [8]. Tokoh-tokoh CIA lalu menjalin kontak intensif dengan
TNI, dan dengan demikian terbangunlah sudah panggung kolosal untuk “Peristiwa
G30S/PKI¨. Kudeta militer yang dibantu CIA dan pemerintah AS sudah siap
dilancarkan. Maka terjadilah “pertemuannya tiga sebab” [9] meletusnya Peristiwa
G30S 1965 itu.
Itulah perihal ketiga.

Saya sampai pada perihal keempat, perihal terakhir sebagai sumbangsih saya
untuk peluncuran bukunya Romo Baskara. Menurut pendapat saya semua kekuatan
sosial-politik yang pernah kiprah selama 20 tahun kepemimpinan Bung Karno,
tentunya minus PKI dan ormas-ormas onderbouw serta simpatisannya, sampai
sekarang masih tetap memainkan peranan masing-masing dengan giat. Sementara itu setting panggung kepolitikan Indonesia, sudah tidak bisa dibandingkan lagi
dengan setting panggung di masa Bung Karno. Beberapa gejala sosial-politik  ingin saya sebut.
Pertama, Indonesia sekarang ialah Indonesia yang dilanda krisis multi-dimensi, termasuk krisis kepemimpinan. Dalam keadaan demikian itu timbul gejala ikutannya, yaitu kesatuan dan persatuan nasional yang terancam parah oleh gerakan separatisme. Sementara itu kaum Islam fundamentalis pun masih terus berdaya-upaya mengubah RI yang sekuler menjadi negara Islam. Gejala berikutnya, yang berkaitan dengan tokoh Bung Karno dan ajaran-ajarannya, yaitu bahwa Pantja-Sila sudah digelapkan dan sudah dihapus dari sejarah. Padahal Pantja-Sila itulah sejatinya dasar fondasi kesepakatan para bapak dan ibu bangsa
untuk eksistensi Republik Indonesia [10]. Sementara itu, dominasi militerisme
Orde Baru belum bisa dikatakan telah sama sekali tamat oleh gerakan reformasi
dan demokratisasi 1998 (yang notabene ibarat taufan dalam gelas itu!). Maka
otoritarianisme pun, sebagai ekspresi militerisme selama lebih 30 tahun, sampai
sekarang masih juga bernafas. Sehingga sebagai akibatnya menjadi tidak aneh
jika sampai sekarang pun bayangan hitam tragedi berdarah 1965/66 masih belum
sirna dari suasana kehidupan sehari-hari masyarakat -- baik di pihak “korban¨
dan yang dikorbankan, maupun terutama justru di pihak yang mengorbankan.
Semuanya itu pasti akan menghambat keterbukaan politik, yang pada gilirannya akan menghambat juga penyelesaian krisis dan konflik di sana-sini yang mengancam amanat Bapak Bangsa Bung Karno, yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia.
Barangkali inilah juga jawaban dan alasannya, mengapa sampai sekarang urusan penyusunan anggota KKR tak kunjung selesai dan bahkan telah batal; begitu juga kasus Munir, kasus Semanggi I dan II, kasus Tanjung Priok, kasus Lampung, dan seribusatu kasus lainnya tinggal bergalau dalam wacana. Aksi “Kemisan”, yaitu unjuk-rasa damai dengan berdiri di depan istana Prrsiden setiap hari Kamis, masih terus berjalan seolah “tanpa gema”, karena memang “dicuekin”.
Pantja-Sila Bung Karno harus diperkenalkan kepada angkatan muda, yang -- notabene -- selama 30 tahun lebih telah dicekoki dengan “Pancasila Orde Baru¨, sehingga mereka terlanjur apriori mereaksi sinis jika mendengar kata “pancasila¨. Justru di tengah krisis multi-dimensional yang berlarut-larut ini ideologi Pantja-Sila, dasar kontrak eksistensi bangsa dan negara Indonesia itu, relevan dicermati kembali untuk lebih lanjut, bisa dihidupkan kembali dalam praktik bermasyarakat dan bernegara. Lembaga-lembaga “akar rumput¨ yang gandrung akan adanya perubahan dan pembaharuan, barangkali bisa mulai dengan membuka diskusi-diskusi atau kursus-kursus tentang Pantja-Sila.

Saya percaya Pantja-Sila Bung Karno bisa menjadi sarana untuk keluar dari segala
macam krisis di tanahair yang dari hari ke hari hanya semakin menjadi parah. Saya percaya, karena saya percaya Bung Karno.
Terimakasih!


Tangerang , 8 Maret 2006


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Judul selengkapnya buku itu Bung Karno Menggugat -- Dari Marhaen, CIA,
Pembantaian Massal ‘65 hingga G30S; karya Dr.Baskara T. Wardaya SJ; diterbitkan oleh GalangPress Yogyakarta.
[2] Harian Kompas 2 Maret 2006, hal. 25.
[3] Dake dengan tepat menerjemahkannya sebagai “Wij moeten het goede hooghouden en het slechte begraven¨ (Kita harus menjunjung tinggi yang bagus, dan mengubur yang busuk); harian Volkskrant, 26 November 2005.
[4] Lihat Lahirnja Pantja-Sila: (Yogyakarta, Goentoer, 1949) , bagian awal, ketika Bung Karno bersujud di malam
Bung Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara

hari, di halaman belakang rumah Pegangsaan Timur, setelah inspirasi tentang
Pantja-Sila turun kepadanya.
[5] Sengaja saya gunakan ejaan lama, sesuai aselinya, untuk membedakan dengan
“Pancasila¨ secara “murni dan konsekuen¨ ala rezim Orba Suharto. Pancasila yang membunuh Pantja Sila.
[6] Pidato Presiden Soekarno di depan Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955;
juga pidato di depan Sidang Umum PBB; terbit oleh Departemen Luar Negeri RI,
Jakarta 1960: 35 hal.
[7] Diselenggarakan di Jakarta bulan November 1963.
[8] Victor M.Fic, Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi; Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2005, hal. 370.
[9] Lihat Pelengkapan Pidato Nawaksara, Presiden Soekarno di depan MPRS 10
Januari 1967, butir “d¨.
[10] Baca pada akhir Lahirnja Pantja-Sila tersebut, yaitu ketika Bung Karno
menawarkan bentuk negara yang hendak mereka sepakati bersama.