Minggu, 26 Mei 2013

HIDUP BUNG KARNO!


UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 "INDONESIA BERJUANG" AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (1)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/05/hidup-bung-karno.html

Hidup Bung Karno!

by Hersri Setiawan (Notes) on Saturday, May 25, 2013 at 4:49am
Pengantar
Ini naskah lama, ditulis untuk peluncuran buku Romo Baskara T Wardaya S.J. sekaligus untuk memperingati hari-bulan enam-kembar, “the double six day” --tanggal 6 bulan 6 (1901) --, harilahir Bung Karno, saya turunkan artikel lama berjudul “Hidup Bung Karno!”. Tulisan ini saya susun untuk menyambut peluncuran buku berjudul “Bung Karno Menggugat”, yang diselenggarakan di Toko Buku “Gunung Agung” Jakarta, pada 11 Maret 2006.[1]
 
 
6 Juni 1901 – 6 Juni 2011
Hidup Bung Karno!


Gelora tuntutan reformasi dan demokrasi tahun 1998 sudah satu windu berlalu (sekarang, 2012, tentu saja sudah 14 tahun). Sudah cukup waktu kiranya bagi kita untuk menoleh ke belakang, kemudian dengan tenang mengamati perjalanan sejarah masa lalu.
Pandangilah dua sosok presiden kita di sampul buku ini. Soekarno, presiden seumur hidup yang didongkel ambruk sesudah duapuluh tahun; dan Suharto, presiden “konstitusional¨ yang nyaris berhasil membangun dinasti turun-temurun. Siapakah dari yang dua itu yang demokrat, dan siapakah yang diktator sejati? Siapakah yang sejak muda remaja sampai tutup usia terus-menerus menyerahkan hidupnya untuk rakyat, dan sebaliknya, siapakah yang sepanjang lebih 30 tahun kekuasaannya sibuk memeras keringat rakyat dan menggadaikan negerinya -- demi kepentingan diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya? Mengapakah mereka itu, sebut saja Dake, Fic, Giebels – masih saja membuta-tuli terhadap kenyataan busuk yang berjimbun dan mencolok di depan mata?

Sekitar tiga minggu lalu, menyambut launching pertama buku Romo Baskara T. Wardaya SJ di Yogya, saya katakan tanpa tedeng aling-aling: “Suharto penanggung jawab pertama dan utama pembantaian massal pasca-G30S 1965¨. Itu sengaja sebagai semacam test-case. Saya ingin mempertanyakan tentang maraknya gejala-gejala, yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk, sambil meneruskan kampanye de-Soekarnoisasi, mengobarkan kampanye re-Suhartoisasi, melalui berbagai cara, seperti: penghargaan DPP Golkar, penghargaan “Forum Kawula Muda Ayodya Tulada Yogyakarta¨ sebagai satu dari sepuluh tokoh SU (Serangan Umum) 1 Maret 1949[2], penerbitan berturut-turut buku Antonie Dake dan Victor Fic, kunjungan Dake ke Suharto di Cendana sekitar akhir November 2005.
Untunglah kita, karena dari pertemuannya dengan Dake itu ada petunjuk baru sehubungan dengan “pembersihan ‘65¨. Kepada Dake, Suharto dengan tegas dan jelas mengatakan, bahwa “over zuivering in ‘65¨ (tentang pembersihan tahun ’65) ialah untuk “begraaf het slechte¨, mengubur yang busuk. Ia berlindung di balik ungkapan Jawa dengan mengatakan: Mikul dhuwur mendhem jero.[3] Ternyata begitulah arti dan tujuan pembantaian 1965, menurut Suharto: Untuk mengubur sedalam-dalamnya yang busuk! Siapakah yang busuk itu, menurut Suharto? Bukan pertanyaan sukar untuk dijawab. Juga kiranya jelas, bahwa di dalam kategori “yang busuk¨ itu termasuk Bung Karno. Sebab, ungkapan yang sama ini pernah diucapkan Suharto, menurut pengakuannya sendiri di dalam biografinya, ketika ia menjawab pertanyaan Bung Karno (dalam bahasa Jawa): “Harto! Aku iki arep tok kapakké?¨ (Harto! Aku ini hendak kauapakan?) Jawab Suharto: “Mikul dhuwur mendhem jero, Pak!¨

Demikianlah perihal pertama yang hendak saya katakan. Sebuah konstatasi dan sinyalemen sekaligus. De-Soekarnoisasi digalakkan terus. Sementara itu, setelah satu windu, satu siklus jaman menurut hitungan penanggalan Jawa, re-Suhartoisasi mulai dikibar-kibarkan dan dikobar-kobarkan. Dan yang sangat penting lagi, pengakuan Suharto sendiri, bahwa pembantaian tahun ‘65 untuk “mendhem jero¨ yang baginya busuk.

Pada suatu ketika, dalam salah satu pidatonya, atau dialognya dengan rakyat, Bung Karno mendalang. Kali itu Bung Karno me-nyondro atau melukiskan pemuda Kakrasana, tatkala baru turun dari pertapaan Grojogan Sèwu. Betapa gagah dan penuh “p-d¨ pemuda itu, karena ia berhasil mendapat anugerah para dewata berupa azimat bernama “Nanggala¨, yang telah manjing atau masuk di kedua telapak-tangannya. Dengan azimat itu, pikirnya, ia akan mampu bersama adiknya, Kresna yang awatara atau titisan Wisnu, untuk mamayu hayuning bawana. Menjaga dan memelihara kesejahteraan alam semesta. Bukan sekedar demi Mandura, negeri dan kerajaannya sendiri.
Bertahun-tahun kemudian, sesudah Bung Karno lama disingkirkan dengan
sewenang-wenang Orde Baru, saya teringat beliau sekaligus fragmen kisah Kakrasana itu. Entah secara sadar atau tidak sadar, pikir saya, Bung Karno ketika itu sedang berekspresi tentang jatidirinya sendiri[4]. Tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno mengawali karya pengabdiannya bagi bangsa dan negara, tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mempersembahkan sipat kandel atau azimat bagi diri sekaligus bagi bangsanya, yaitu Pantja-Sila[5]. Barangkali tidak ada duanya selain Bung Karno, sebagai pemimpin bangsa di negeri bekas jajahan yang memerdekakan diri pada masa pasca-PD II, yang tampil di gelanggang sejarah dengan telah membawa Weltanschauung atau pandangan hidup bagi bangsa dan negaranya. Sebuah pandangan hidup yang tidak hendak menempuh “Jalan Washington¨ tapi juga tidak “Jalan Moskow¨.
Apa yang dengan pandangan hidupnya itu akan dijawab Bung Karno, sejatinya memang masalah yang besar dan umum dihadapi oleh bangsa-bangsa yang baru merdeka pada pasca-PD II. Masalah itu ialah masalah nation building dan character building. Masalah idiil yang oleh Bung Karno sudah terus-menerus diperjuangkannya sejak awal sekali, yaitu sesegera sesudah Bung Karno turun di tengah gelanggang politik.

Ada tiga tulisan besar yang, pada hemat saya, memuat isi pikiran sekaligus mencerminkan semangat Bung Karno. Tiga tulisan besar itu ialah: Nasionalisme, Islam dan Marxisme (1926), Indonesia Menggugat (1930), dan Mentjapai Indonesia Merdeka (1933). Adapun Pantja-Sila (1945) adalah “endapan¨ pemikiran dan semangat Bung Karno, sepanjang kiprah juangnya sejak akhir tahun belasan abad ke-20 sampai akhir jaman Jepang di Indonesia.
Selain dua masalah idiil tersebut di atas, ada tiga tugas praktis besar, yang
dihadapi bangsa-bangsa yang baru merdeka pada masa pasca-PD II. Tugas itu ialah:
 (1) “menggembleng” persatuan dan kesatuan bangsa;
 (2) membangkitkan dan memberdayakan potensi dan kekuatan bangsa; dan 
(3) mengisi kemerdekaan dengan usaha bersama untuk memenuhi “hajat hidup orang banyak¨.
Bung Karno memang belum sepenuhnya berhasil memenuhi tugas yang tiga itu, terutama untuk tugas butir ketiga. Karena itu Bung Karno sendiri selalu menegaskan, bahwa Revolusi Agustus belum selesai. Tapi bandingkanlah, misalnya, dengan Mahatma Gandhi di India yang tidak kuasa menahan lahirnya negara Pakistan. Atau lihatlah, misalnya, Malaya, Sri Langka dan Vietnam yang bertahun-tahun dilanda perang saudara itu, dan yang bahkan sampai sekarang (2006) dunia menyaksikan adanya dua Vietnam!
Mengapa Bung Karno berhasil? Pertama-tama dan terutama berkat ajaran-ajarannya, yang tersimpul di dalam Pantja-Sila, dan dipadu dengan leadership-nya yang populis dan karismatik. Bung Karno mampu memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, negeri yang terdiri dari banyak pulau dan dihuni banyak (suku)
bangsa, serta didominasi oleh mayoritas kaum muslim, karena ia mampu membangun dan mempererat persaudaraan antar-(suku) dan antar-kekuatan religius dan sekuler.
Bung Karno ialah sosok dari ruh persatuan dan kesatuan itu sendiri. Ia mampu melihat nasionalisme dan humanisme (internasionalisme), sebagai dua sisi belaka dari fenomena hidup yang satu dan sama, yaitu Kemanusiaan. Ia mampu melihat kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, sebagai dua sisi belaka dari fenomena kehidupan yang satu dan sama, yaitu Demokrasi. Kemanusiaan dan Demokrasi, di bawah sinar keimanan pada Tuhan YME. Oleh karena itu Bung Karno, dalam bukunya Lahirnja Pantja Sila itu, dengan tanpa bimbang menegaskan, bahwa sila yang lima itu bisa diperas menjadi tiga, dan yang tiga itu pun bersumber dari dan bermuara pada yang satu, yaitu Gotong Royong ibarat kepalan tinju jejari yang lima. Gotong Royong, Eka-Sila, di bawah sinar keimanan pada Allah subhanahu wa taala. Prinsip Gotong Royong yang berprinsip.
Demikianlah perihal kedua yang hendak saya kemukakan.

Apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan Bung Karno itu bukan untuk Indonesia, negeri dan rakyatnya saja. Seperti Kakrasana yang tidak hanya berpikir tentang Mandura. Tetapi untuk mamayu hayuning bawana seluruh rakyat sedunia, sebagaimana secara harfiah dirumuskan dalam Mukadimah UUD 45, dan belakangan secara jelas dan rinci diucapkannya dalam pidato To Build the World Anew[6], Membangun Dunia Baru. Seperti telah dibuktikannya dengan terselenggaranya pesta olahraga nefo (Ganefo; Games of the new emerging forces[7]), dan usahanya untuk menyelenggarakan Conefo (Conference of the emerging forces) dalam akhir 1965 di Jakarta.
Bung Karno tentu sadar, bahwa untuk itu semua ia pribadi dan Indonesia harus menghadapi resiko, diadang oleh kepentingan nekolim yang jauh-jauh hari sudah dirancang dan diorganisasi oleh Amerika Serikat (selanjutnya AS). Maka tidak aneh jika sampai sebelum pemilu 1955, pada pokoknya AS masih mendukung RI, tetapi kemudian sejak sesudah pemilu dan sejak penegasan Bung Karno tentang politik Indonesia yang bebas aktif dan berdikari, AS lalu mengembangkan politik yang bertentangan dengan RI -- terutama sejak berkuasanya dua bersaudara Dulles: John F Dulles dan Allen W Dulles. Lalu, dengan kewenangan resmi pemerintah, CIA melancarkan operasi-operasinya di Indonesia. Lebih lanjut silakan mengikuti uraian Dr. Baskara T. Wardaya SJ, Bagian II Buku ini, hal. 77 s/d 140.
Tapi ada dua hal yang ingin saya ajukan dalam hubungan ini. Pertama, yaitu SOB (Staat van Oorlog en Beleg; State of War and Siege; Keadaan Perang), Maret 1957, yang menjadi sarana ampuh untuk menumpas PRRI/Permesta yang didalangi AS, tapi bersamaan itu juga menjadi wahana empuk untuk TNI naik ke panggung politik. Kedua, diakhirinya demokrasi setengah-suara-tambah-satu, dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin sejak Oktober 1956. Sejak itu dunia kepolitikan di Indonesia terfokus pada figur Bung Karno, sementara parpol-parpol ribut berebut boncengan pada kebesaran Bung Karno, sambil main sikut dan main intrik. Maka ketika itulah keluar kata-kata peringatan Bung Karno: “Jangan gontok-gontokan!¨ dan “boleh jor-joran, tapi jangan dor-doran!¨ Jangan mengembangkan konkurensi tapi kompetisi!
Di alam SOB dan Demokrasi Terpimpin kebinekaan dan pluralisme menjadi terancam. Sementara pengaruh PKI, partai yang paling keras dan gigih anti-AS sebagai “musuh dunia nomor satu¡¨, menjadi semakin meluas. Ini tentu saja membikin takut parpol-parpol kanan, sehingga karenanya terdorong menjalin kerjasama konspiratif dengan tentara. Polarisasi kekuatan inilah yang sudah ditunggu-tunggu AS dengan tidak sabar. Dalam konteks inilah tentu, maka timbul istilah “our local army friends¨ di dalam dokumen yang dikenal sebagai bernama
“Dokumen Gilchrist¨ [8]. Tokoh-tokoh CIA lalu menjalin kontak intensif dengan
TNI, dan dengan demikian terbangunlah sudah panggung kolosal untuk “Peristiwa
G30S/PKI¨. Kudeta militer yang dibantu CIA dan pemerintah AS sudah siap
dilancarkan. Maka terjadilah “pertemuannya tiga sebab” [9] meletusnya Peristiwa
G30S 1965 itu.
Itulah perihal ketiga.

Saya sampai pada perihal keempat, perihal terakhir sebagai sumbangsih saya
untuk peluncuran bukunya Romo Baskara. Menurut pendapat saya semua kekuatan
sosial-politik yang pernah kiprah selama 20 tahun kepemimpinan Bung Karno,
tentunya minus PKI dan ormas-ormas onderbouw serta simpatisannya, sampai
sekarang masih tetap memainkan peranan masing-masing dengan giat. Sementara itu setting panggung kepolitikan Indonesia, sudah tidak bisa dibandingkan lagi
dengan setting panggung di masa Bung Karno. Beberapa gejala sosial-politik  ingin saya sebut.
Pertama, Indonesia sekarang ialah Indonesia yang dilanda krisis multi-dimensi, termasuk krisis kepemimpinan. Dalam keadaan demikian itu timbul gejala ikutannya, yaitu kesatuan dan persatuan nasional yang terancam parah oleh gerakan separatisme. Sementara itu kaum Islam fundamentalis pun masih terus berdaya-upaya mengubah RI yang sekuler menjadi negara Islam. Gejala berikutnya, yang berkaitan dengan tokoh Bung Karno dan ajaran-ajarannya, yaitu bahwa Pantja-Sila sudah digelapkan dan sudah dihapus dari sejarah. Padahal Pantja-Sila itulah sejatinya dasar fondasi kesepakatan para bapak dan ibu bangsa
untuk eksistensi Republik Indonesia [10]. Sementara itu, dominasi militerisme
Orde Baru belum bisa dikatakan telah sama sekali tamat oleh gerakan reformasi
dan demokratisasi 1998 (yang notabene ibarat taufan dalam gelas itu!). Maka
otoritarianisme pun, sebagai ekspresi militerisme selama lebih 30 tahun, sampai
sekarang masih juga bernafas. Sehingga sebagai akibatnya menjadi tidak aneh
jika sampai sekarang pun bayangan hitam tragedi berdarah 1965/66 masih belum
sirna dari suasana kehidupan sehari-hari masyarakat -- baik di pihak “korban¨
dan yang dikorbankan, maupun terutama justru di pihak yang mengorbankan.
Semuanya itu pasti akan menghambat keterbukaan politik, yang pada gilirannya akan menghambat juga penyelesaian krisis dan konflik di sana-sini yang mengancam amanat Bapak Bangsa Bung Karno, yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia.
Barangkali inilah juga jawaban dan alasannya, mengapa sampai sekarang urusan penyusunan anggota KKR tak kunjung selesai dan bahkan telah batal; begitu juga kasus Munir, kasus Semanggi I dan II, kasus Tanjung Priok, kasus Lampung, dan seribusatu kasus lainnya tinggal bergalau dalam wacana. Aksi “Kemisan”, yaitu unjuk-rasa damai dengan berdiri di depan istana Prrsiden setiap hari Kamis, masih terus berjalan seolah “tanpa gema”, karena memang “dicuekin”.
Pantja-Sila Bung Karno harus diperkenalkan kepada angkatan muda, yang -- notabene -- selama 30 tahun lebih telah dicekoki dengan “Pancasila Orde Baru¨, sehingga mereka terlanjur apriori mereaksi sinis jika mendengar kata “pancasila¨. Justru di tengah krisis multi-dimensional yang berlarut-larut ini ideologi Pantja-Sila, dasar kontrak eksistensi bangsa dan negara Indonesia itu, relevan dicermati kembali untuk lebih lanjut, bisa dihidupkan kembali dalam praktik bermasyarakat dan bernegara. Lembaga-lembaga “akar rumput¨ yang gandrung akan adanya perubahan dan pembaharuan, barangkali bisa mulai dengan membuka diskusi-diskusi atau kursus-kursus tentang Pantja-Sila.

Saya percaya Pantja-Sila Bung Karno bisa menjadi sarana untuk keluar dari segala
macam krisis di tanahair yang dari hari ke hari hanya semakin menjadi parah. Saya percaya, karena saya percaya Bung Karno.
Terimakasih!


Tangerang , 8 Maret 2006


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Judul selengkapnya buku itu Bung Karno Menggugat -- Dari Marhaen, CIA,
Pembantaian Massal ‘65 hingga G30S; karya Dr.Baskara T. Wardaya SJ; diterbitkan oleh GalangPress Yogyakarta.
[2] Harian Kompas 2 Maret 2006, hal. 25.
[3] Dake dengan tepat menerjemahkannya sebagai “Wij moeten het goede hooghouden en het slechte begraven¨ (Kita harus menjunjung tinggi yang bagus, dan mengubur yang busuk); harian Volkskrant, 26 November 2005.
[4] Lihat Lahirnja Pantja-Sila: (Yogyakarta, Goentoer, 1949) , bagian awal, ketika Bung Karno bersujud di malam
Bung Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara

hari, di halaman belakang rumah Pegangsaan Timur, setelah inspirasi tentang
Pantja-Sila turun kepadanya.
[5] Sengaja saya gunakan ejaan lama, sesuai aselinya, untuk membedakan dengan
“Pancasila¨ secara “murni dan konsekuen¨ ala rezim Orba Suharto. Pancasila yang membunuh Pantja Sila.
[6] Pidato Presiden Soekarno di depan Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955;
juga pidato di depan Sidang Umum PBB; terbit oleh Departemen Luar Negeri RI,
Jakarta 1960: 35 hal.
[7] Diselenggarakan di Jakarta bulan November 1963.
[8] Victor M.Fic, Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi; Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2005, hal. 370.
[9] Lihat Pelengkapan Pidato Nawaksara, Presiden Soekarno di depan MPRS 10
Januari 1967, butir “d¨.
[10] Baca pada akhir Lahirnja Pantja-Sila tersebut, yaitu ketika Bung Karno
menawarkan bentuk negara yang hendak mereka sepakati bersama.

Jumat, 24 Mei 2013

Freeport Dan Runtuhnya Kedaulatan Kita

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/05/freeport-dan-runtuhnya-kedaulatan-kita.html

Freeport Dan Runtuhnya Kedaulatan Kita

BERDIKARIonline, Jumat, 24 Mei 2013 | 12:35 WIB   ·                       
             
Ilustrasi
Ilustrasi
Kejadian runtuhnya area tambang bawah tanah di area Big Gossan di Kabupaten Timika, Papua, membuat PT. Freeport kembali menjadi sorotan publik. Sebanyak 38 pekerja terjebak dan tertimbun dalam reruntuhan tersebut. Setelah proses evakuasi selesai dilakukan, diketahui bahwa 28 orang tewas, 5 luka ringan, dan 5 luka berat.
Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marciel, menyebut kejadian tersebut sebagai “kecelakaan terburuk”. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) juga menyebut kecelakaan tersebut kejadian terburuk sepanjang sejarah 68 tahun Indonesia merdeka.
Kasus kecelakaan di Freeport bukan kali kali ini saja. Pada 9 Oktober 2003, terjadi longsor besar di open pit Grasberg yang menewaskan 8 pekerja dan 5 pekerja terluka. Maret 2006, longsor juga terjadi di dekat Grasberg yang menyebabkan 3 orang tewas dan 4 terluka. Kemudian, pada 19 April 2011, tambang bawah tanah di Doz juga runtuh, yang menyebabkan 1 orang tewas.
Kecelakaan kerja di PT. Freeport sudah berulangkali terjadi. Di satu sisi, kuat dugaan bahwa PT. Freeport mengabaikan aspek keselamatan pekerjanya. Di sisi lain, pemerintah kita tidak melakukan pengawasan terhadap standar keselamatan kerja di PT. Freeport. Di sini terjadi semacam simbiosis mutualisme: Freeport hanya memikirkan untung tanpa memperhitungkan keselamatan pekerja. Sementara pemerintah Indonesia hanya mikir royalti yang masuk.
Namun, jika kita melihat persolan mendasarnya, yakni sejak masuknya Freeport tahun 1967 hingga sekarang, ada banyak persoalan yang patut dikemukakan di sini.
Pertama, ada aspek ketidak-adilan. Di satu sisi, seperti dicatat Human Right For Social Justice, keuntungan PT. Freeport di Papua per hari adalah sebesar 114 miliar rupiah. Artinya, dalam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan sebesar 589 juta dollar AS atau 3,534 triliun rupiah. Di sisi lain, rakyat Papua selaku pemilik sah kekayaan bumi Papua tidak menikmati tetesan keuntungan itu. Data Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2007 menyebutkan, Papua memiliki indeks kedalaman kemiskinan mencapai 10,56 dan indeks keparahan kemiskinan  5,01. Termasuk yang terburuk di Indonesia. Tak hanya itu, mayoritas rakyat Papua juga tidak bisa mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan dan lain-lain.
Tak heran, bagi banyak orang Papua, kehadiran PT. Freeport di bumi Papua tak ubahnya praktek penjarahan. Bung Karno menyebut ini sebagai praktek “neokolonialisme”. Dan, berkat merampok Papua, Freeport menempati rangking 140 perusahaan terkaya di dunia.
Kedua, sejak 1967 hingga sekarang, pemerintah Indonesia hanya menjadi “pelayan” bagi PT. Freeport. Tak heran, karena memposisikan dirinya sebgai “pelayan”, pemerintah Indonesia puas dengan royalti sebesar 1% dari Freeport.
Sekarang, karena ada gugatan atas rendahnya royalti itu, ada dorongan untuk renegosiasi. Sayang, pemerintah Indonesia yang bermental “pelayan” ini hanya meminta kenaikan hingga 3%. Itupun, sampai sekarang, PT. Freeport belum menyetujui permintaan pemerintah Indonesia tersebut.
Tak hanya soal royalti, Freeport juga “bandel” dalam membayarkan dividen kepada pemerintah Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia punya saham sebesar 9,36 persen. Pada tahun 2012, Freeport mestinya menyetor Rp 1,5 Triliun, tetapi yang dibayarkan baru Rp 350 miliar. (Sumber: www.merdeka.com)
Menanggapi sikap “keras” PT. Freeport itu, Menteri ESDM Jero Wacik hanya mengatakan, “renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan.” Bayangkan, pemerintah Indonesia tidak berkutik terhadap perusahaan yang hanya menanamkan modalnya di Indonesia.
Yang lebih memalukan lagi, dua Menteri Indonesia, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri ESDM Jero Wacik, ditolak oleh PT. Freeport. Padahal, kedatangan kedua pejabat ini untuk melakukan investigasi terkait kecelakaan di Freeport.
Dengan memposisikan dirinya sebagai “pelayan”, pemerintah kita sudah menggadaikan kedaulatan bangsa kita. Tak hanya itu, sebagai pelayan kepentingan asing, pemerintah Indonesia menggunakan aparatusnya (TNI/Polri) untuk mengamankan kepentingan asing itu. Karenanya, pemerintah Indonesia punya andil dalam “memelihara” pelanggaran HAM di tanah Papua.
Berdasarkan Kontrak Karya II yang diteken tahun 1991, kontrak Freeport masih akan berlangsung hingga 2021. Artinya, masih ada 8 tahun lagi. Namun, belakangan ini, pihak Freeport sudah mendesak perpanjangan kontrak dari tahun 2012 hingga 2041.

Mengapa Yudhoyono Ngotot Menerima ‘World Statesman Award?’ (Made Supriatma )


 
Diunggah IndoPROGRESS pada 24 Mei 2013 dalam Opini, Politik
 
Made Supriatma, Kontributor IndoPROGRESS
 
KONTROVERSI pemberian penghargaan kepada Presiden Yudhoyono semakin menunjukkan keganjilan. Semakin diamati, tampak semakin aneh dan semakin mengundang pertanyaan. Bisa dikatakan ganjil karena pertama, organisasi yang memberikan penghargaan tersebut the Appeal of Conscience Foundation, bukanlah sebuah organisasi ternama. Organisasi ini adalah sebuah organisasi kecil yang tidak jelas orientasinya. Dalam website-nya mereka mengklaim ingin menegakkan perdamaian dengan melibatkan tokoh-tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh bisnis. Organisasi ini memberikan penghargaan kepada tokoh bisnis dan tokoh politik. Ada tiga kepala negara yang diberi penghargaan, yaitu mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Kanselor Jerman Angela Merkel, dan PM Kanada Stephen Harper. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak, ketiga kepala negara penerima penghargaan ini berasal dari kalangan kanan-konservatif.
 
Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh ini mungkin memperlihatkan kuatnya pengaruh Foundation ini, terutama pendirinya, Rabbi Arthur Schneier. Namun, tidak dengan serta merta menempatkan Foundation ini sebagai lembaga berwibawa, yang penghargaannya bisa dipergunakan oleh penerimanya untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pemberinya. Misalnya, penerima Nobel Perdamaian jelas akan dihormati pendapatnya karena penerimanya itu membawa pesan dari Komite Nobel dalam hal perdamaian.
 
Kedua, tidak pernah ada kejelasan apa yang menjadi kriteria pemberian ‘World Statesman award’ ini. Walaupun hanya dalam lingkup Asia, hadiah Raymond Magsaysay rasanya lebih memberi bobot ketimbang ‘World Statesman Award’ ini. Itu karena pemberian Raymond Magsaysay dilakukan setelah melewati pertimbangan yang serius dan melibatkan orang-orang yang memiliki reputasi dan kapasitas untuk itu.
 
Ketiga, The Appeal of Conscience Foundation tampaknya menutup diri dari segala macam upaya untuk menggali informasi terhadap pemberian hadiah ini. Semua upaya wawancara atau dialog ditolak. Upaya Rev. Max Soerjadinata, seorang pendeta asal Indonesia yang berdomisili di New York, untuk bertemu dengan pihak Foundation ditolak. Padahal Pendeta Max hanya ingin menyampaikan keterangan tentang keadaan kehidupan beragama dan toleransi di Indonesia. Beliau hanya diijinkan menyampaikan surat lewat security (satpam) dari Foundation ini di pintu masuk. Penolakan untuk berdialog, memberikan informasi, dan menanggapi berbagai macam protes yang masuk, tentu mengundang tanda tanya besar.
***
Sementara pihak pemberi penghargaan diam seribu bahasa, pihak administrasi Presiden Yudhoyono dan pendukung-pendukungnya gencar melakukan serangan terhadap orang-orang yang keras bersuara terhadap pemberian penghargaan tersebut. Ini terlihat dari serangan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada pastur Katolik Frans Magnis Suseno, SJ, yang keras mengritik pemberian penghargaan itu. Dipo Alam mengatakan bahwa Magnis berpikiran dangkal dengan mengangkat persoalan minoritas ke forum internasional. Dia mengatakan itu seraya mengecilkan soal Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin dibandingkan dengan hidup 250 juta rakyat Indonesia.
 
Agak lucu juga melihat, di tengah demikian banyak kritik yang dilancarkan dari dalam dan luar negeri, hanya pastur Magnis-lah yang menjadi sasaran ‘coordinated attack’ dari kalangan dekat presiden Yudhoyono. Tapi ini bisa dimaklumi. Pastur Magnis adalah sasaran paling lemah. Seolah tidak menyadari, Dipo Alam dalam tweet-nya yang banyak dikutip oleh pers, berusaha menggiring persoalan menjadi Muslim-Non Muslim. Persis seperti yang terjadi di daerah-daerah dimana agama dipolitisasi sedemikian rupa dengan menciptakan politik pembilahan seperti yang dilakukan Dipo Alam. Dengan membikin dikotomi seperti itu, Dipo Alam sesungguhnya justru memperkuat dugaan banyak orang, bahwa administrasi pemerintahan Presiden Yudhoyono memang memakai politik mayoritas-minoritas untuk berkuasa.
Lapis kedua yang memberikan pembelaan berasal dari pendukung presiden Yudhoyono – atau paling tidak mendukung sementara untuk suatu kepentingan tertentu. Argumen yang disampaikan sebenarnya juga tidak kalah ganjil. Mereka mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan tidak kepada presiden Yudhoyono pribadi, tetapi kepada bangsa Indonesia. Saya katakan agak ganjil karena penghargaan ini bertajuk ‘World Statesman Award.’ Para pelajar bahasa Inggris tingkat pemula akan segera mahfum bahwa penghargaan ini ditujukan kepada orang perorangan. Yakni dengan mengangkat atau memberikan pengakuan bahwa si penerimanya adalah ‘negarawan dunia’ (world statesman – singular!) Jadi ya mestinya ini kan ditujukan kepada pribadi presiden Yudhoyono.
***
Pembelaan yang kesannya sangat ngotot dari lingkaran dalam dan pendukung Yudhoyono serta sikap diam dari pihak the Appeal of Conscience, tentu membikin saya penasaran. Sampailah dua hari yang lalu, ada satu artikel muncul di majalah online Tablet. Pengarangnya adalah seorang akademisi dari Boston University, Jeremy Menchik. Dia bukan orang yang sama sekali buta tentang Indonesia. Sebaliknya, dia sangat well-informed, sangat tahu seluk beluk masyarakat Indonesia. Jeremy menulis disertasi tentang toleransi umuat beragama di Indonesia. Dia mengumpulkan data-data tentang tokoh-tokoh umat Islam. Dia juga mengumpukan ribuan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama Indonesia.
Seperti saya, Jeremy Menchik juga dihinggapi teka-teki: Mengapa Rabbi Arthur Schneier memberikan penghargaan kepada presiden Yudhoyono? Dalam tulisan yang berjudul, New York Rabbi’s Awful Award, Menchik sempat menyinggung beberapa kemungkinan. Apakah presiden Yudhoyono mendapatkan penghargaan ini karena dia dipandang sebagai pemimpin dari negeri ‘Muslim yang moderat’ – yang dalam hal ini mungkin harus dipahami sebagai pemimpin yang tidak mencap Israel sebagai setan di forum Sidang Umum PBB? Ataukah pihak Rabbi Schneier sendiri sebenarnya tahu track record dari Yudhoyono, tetapi karena sadar bahwa pengaruhnya di dunia internasional makin membesar, maka Schneier mengesampingkan catatan HAM yang dimiliki oleh Yudhoyono?
Tablet adalah sebuah majalah online yang khusus mengulas kehidupan, seni, dan ide-ide dari etnik Yahudi. Majalah ini dua kali memenangkan hadiah ‘National Magazine Award,’ sebuah penghargaan prestisius khusus untuk majalah. Tulisan-tulisan yang muncul disini dikenal sangat berbobot. Pada bulan Juni, 2011, majalah ini menurunkan feature panjang tentang Rabbi Marc Schneier, anak dari Rabbi Arthur Schneier, yang dijuluki sebagai ‘rabbi to the stars’ itu.
Tulisan di majalah Tablet tersebut semakin membikin penasaran. Mengapa sebuah majalah etnik Yahudi terkemuka justru memuat tulisan yang bernada tidak setuju dengan penghargaan ‘World Statesman Award’ itu? Secara hampir bersamaan, sebuah artikel muncul di harian The Haaretz, sebuah suratkabar yang terbit di Israel dan berhaluan liberal-kiri. Artikel itu berjudul agak panjang, Jewish group gives tolerance award to Indonesian leader blamed for crackdown (Kelompok Yahudi memberikan hadiah toleransi kepada pemimpin Indonesia yang dipersalahkan karena tindak kekerasan). Tulisan di The Haaretz ini banyak bercerita tentang diskriminasi dan kekerasan atas nama agama di Indonesia.
Kita tahu bahwa etnik Yahudi juga terbagi-bagi atas berbagai macam aliran keagamaan, pandangan politik, dan kebudayaan. Dengan kata lain, mereka sangat majemuk. Dua media yang disebutkan di atas secara kebetulan adalah media yang berorientasi kiri-liberal. Tetapi, secara dalam tata politik Amerika, tampaknya Rabbi Arthur Shcneier lebih berorientasi pada partai Demokrat yang liberal. Dia dekat dengan Presiden Clinton.
***
Apakah yang menjadi motivasi orang-orang sekitar pemerintahan presiden Yudhoyono untuk menerima penghargaan ini? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya yang lain. Apakah orang-orangnya presiden yang me-lobby the Appeal of Conscience Foundation untuk memberikan penghargaan itu? Pada website dari Foundation ini, memang disebutkan bahwa ada delegasi dari Indonesia pada 4 Februari 2013. Mungkinkah delegasi ini yang melakukan lobby? Atau ada pihak lain?
Sebaliknya, orang juga bisa berspekulasi bahwa ini semua berkaitan dengan habisnya masa kepresidenan Yudhoyono. Dari beberapa kawan wartawan (yang kebetulan koresponden asing), saya pernah mendengar bahwa presiden Yudhoyono sudah mulai melihat peluang di dunia internasional untuk mengisi waktu setelah tidak menjabat sebagai presiden. Adakah penghargaan ini terkait dengan usaha memasuki dunia internasional itu? Ada yang berspekulasi bahwa Yudhoyono membutuhkan ‘lobby Yahudi’ untuk masuk ke dunia internasional. Kalau iya, posisi apa yang diinginkan? Apakah presiden Yudhoyono mengincar kursi Sekjen PBB?
Saya sendiri cenderung untuk tidak yakin akan dugaan ini. Posisi Sekjen PBB sekarang dijabat oleh orang Asia, Ban Ki-Moon dari Korea Selatan. Jabatan ini biasanya digilir antar-benua. Jadi tertutup kemungkinan untuk menjadi Sekjen PBB. Tapi bagaimana dengan posisi badan-badan PBB yang lain? Itu mungkin saja. Tetapi perlu diingat bahwa yang memegang peranan dalam lembaga-lembaga PBB adalah negara-negara anggota, yang sebagian besar adalah negara berkembang itu. Yudhoyono dikenal lebih dekat dengan negara-negara maju ketimbang bergaul dan menggalang solidaritas sesama negara berkembang dan miskin.
Hal yang membikin saya sulit untuk memahami adalah mengapa Yudhoyono mau menerima penghargaan ini? Tidak ada keuntungan sedikit pun yang didapat oleh presiden dengan menerima penghargaan dari sebuah organisasi yang tidak dikenal ini. Organisasi ini tidak menawarkan akses apapun ke dunia internasional. Sebaliknya, karena expose media yang demikian besar, sampai-sampai media seperti Tablet dan The Haaretz pun meluangkan ruang mereka untuk membahasnya. Tentulah ini bisa menjadi public relations disaster untuk presiden Yudhoyono. Kalau seandainya media seperti The New York Times atau Wahsington Post ikut-ikutan mengulasnya, lengkaplah sudah bencana public relations itu. Untuk presiden yang sangat cermat menjaga citra dirinya, ini tentu bukan kabar yang menyenangkan.
Terakhir, siapa yang diuntungkan? Untuk saya, pemberian penghargaan ini kayaknya lebih untuk kepentingan the Appeal of Conscience Foundation ketimbang untuk presiden Yudhoyono. Seraya dihinggapi banyak teka-teki dalam soal pemberian penghargaan ini, tiba-tiba saya teringat akan cerita Hans Christian Andersen yang berjudul ‘The Emperor’s New Clothes’yang versi bahasa Indonesianya didongengkan kepada saya waktu saya kanak-kanak. Pemberian penghargaan ini setidaknya memungkinkan kita untuk melihat dan mendiskusikan kembali semua track record dari administrasi pemerintahan presiden Yudhoyono. Banyak hal harus dijelaskan kembali oleh Yudhoyono. Dengan menerima penghargaan dari organisasi yang memajukan toleransi, Presiden Yudhoyono akan dipaksa untuk menjelaskan semua track-record-nya. Jika itu dilakukan dengan cara seperti yang ditampilkan oleh pembantunya, Dipo Alam, maka orang akan semakin bertanya. Waktu semakin sempit untuk Pak Presiden.***
 

Kamis, 23 Mei 2013

Menit-Menit yang Luput dari Catatan Sejarah Indonesia


From: Trisna Hermana

Subject: OOT: Menit-menit terakhir TimTim
Sent: May 21, 2013 11:00

Tulisan seorang kawan wartawan yg meliput jajak pendapat di Dili.
Selamat hari Kebangkitan Nasional...
Tulisan berikut ini sungguh luar biasa, namun sekaligus membuat dada sesak. Tentang sebuah perampokan dan penipuan yang dilakukan oleh IMF, PBB, dan negara-negara kapitalis.
Tentang sebuah kebodohan besar yang dilakukan para pejabat Indonesia . Poor Timor Timur, poor Indonesia … Ditulis oleh Kafil Yamin, wartawan kantor berita The IPS Asia-Pacific, Bangkok, yang dikirim ke Timor Timur pada tanggal 28 Agustus 1999 untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999. ———

Menit-Menit yang Luput dari Catatan Sejarah Indonesia
Oleh: Kafil Yamin

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1991. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia . Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu. Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank

Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim. Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas. Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar.
Hebat bukan?

Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.
Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di  banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia . Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia . Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia . Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia . Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia , hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia . Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia , demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat  duduk saya; duduk  dekat saya dan mengeluarkan rokok . Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.
Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya. “Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat. Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu. “Panggil saja saya Laffae,” katanya. “Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran. “ Timor . Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya. Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya. Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.
“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran. “Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang. Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas. Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya?
Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

(2) Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok . Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius. Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.
Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota . Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.

Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat.
Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!
Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia , yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur.
Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi . Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan. Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi. Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia . Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.
Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.
Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya: “Kafil, we can’t run the story,” katanya. “What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi. “We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya. “That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi. “Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?” “Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,” “I think  we still can run the story but we should change it.” “ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan. Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.

(3) Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara.
Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.
Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanya kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia : “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.
Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.
Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Bunda Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi.  Indah. Sangat indah. Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia . Pasti dengan biaya sangat mahal.
Ya, itulah biaya politik.
Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang.

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali ke penginapan, saya bertemu lagi dengan Laffae. Kali ini dia mendahului saya.
Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap rokok dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi sambil menikmati kopi.
Tapi kali ini saya tidak leluasa.
Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi.  Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan .
Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok.
Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.
Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili.
Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen. Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.
Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, segar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.
Saya hanya bisa diam.
Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal. “Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia . Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya.
Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. Saya bilang ke Prabandari:  “Saya bertahan. Tinggalkan saja saya.”
Laffae menguping pembicaraan.
Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya. Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung. “Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan. “Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan. “Saya perlu lima ribu,” kata Laffae. “Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya. “Kita akan usahakan,” kata Armindo.

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana . Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi.
Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.
Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.



(4) Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.
Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.
Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.
Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.
Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua.

Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya. Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..” Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana . Itu pernah diucapkannya kepada saya. Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana. ***
Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja.
Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.
Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

Sore, 7 November, 1999, saya mendarat di Jakarta .

(5) Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili. Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia . Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.
Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia .” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia . Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta , kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung . Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung .
Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja.

(6-akhir) 12 tahun beralu sudah. Apa kabar bailout IMF yang 43 milyar dolar itu? Sampai detik ini, uang itu entah di mana. Ada beberapa percik dicairkan tahun 1999-2000, tak sampai seperempatnya. Dan tidak menolong apa-apa. Yang terbukti bukan mencairkan dana yang dijanjikan, tapi meminta pemerintah Indonesia supaya mencabut subsidi BBM, subsidi pangan, subsidi listrik, yang membuat rakyat Indonesia tambah miskin dan sengsara.
Anehnya, semua sarannya itu diturut oleh pemerintah rendah diri bin inlander ini.
Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat. Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?
Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. Kenapa mau melepas Timtim dengan imbalan utang? Bukankan semestinya kompensasi? Adakah di dunia ini orang yang hartanya di beli dengan utang? Nih saya bayar barangmu. Barangmu saya ambil, tapi kau harus tetap mengembalikan uang itu. Bukankah ini sama persis dengan memberi gratis? Dan dalam kasus ini, yang dikasih adalah negara? Ya , Indonesia memberi negara kepada IMF secara cuma-cuma.
Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang. Sampai hari ini Indonesia masih menyicil utang kepada IMF, untuk sesuatu yang tak pernah ia dapatkan.
Saya harap generasi muda Indonesia tidak sebodoh para pemimpin sekarang. (27 Januari 2011).

Sent from my iBBerry
powered by Bismillah

SUMBER:  [nasional-list] Menit-menit Terakhir Timor Timur (Oleh Kafil Yamin, wartawan IPS Asia-Pacific) May 21, 2013 11:00





 

Selasa, 21 Mei 2013

Bung Karno: Saya Anti-Fasis!

Bung Karno: Saya Anti-Fasis!

BERDIKARIonline, Selasa, 21 Mei 2013 | 14:29 WIB                                   
              
Bung Karno dan tongkat komandonya.
Bung Karno dan tongkat komandonya.

Banyak yang menuding, terutama orang-orang Belanda, bahwa Bung Karno adalah kolaborator Jepang. Bahkan, sayap kanan Belanda menyamakan Bung Karno dengan Quisling, nama Perdana Menteri Norwegia yang berkolaborasi dengan kekuatan fasisme yang sedang menduduki negerinya.
Benarkah Bung Karno berkolaborasi dengan fasisme?

Ketika bahaya fasisme mulai mengintai Hindia-Belanda, hampir semua tokoh pergerakan rakyat bereaksi. Sebagian besar mengambil posisi anti-fasisme. Salah satunya adalah Bung Karno. Ia giat menerbitkan sikap politiknya itu melalui koran-koran pergerakan.

Pada tahun 1940, misalnya, melalui koran “Panji Islam”, Bung Karno menulis artikel berjudul “Indonesia versus Fasisme”. Di situ Bung Karno menulis pertentangan antara jiwa Indonesia dengan jiwa fasisme. Menurutnya, jiwa Indonesia adalah jiwa demokrasi, kerakyatan, sedangkan jiwa fasisme adalah anti-demokrasi dan anti-kerakyatan.

Lebih lanjut, Bung Karno mengurai falsafah hidup fasisme. Pertama, fasisme menolak persamaan hak bagi seluruh manusia. Kedua, fasisme mensubordinasikan kemanusiaan di bawah superioritas kebangsaan.

Falsafah fasisme itu, kata Bung Karno bertolak belakang dengan pandangan hidup kaum demokrat, kaum islam, dan kaum marxis. Bagi kaum demokrat, hak manusia adalah sama-rata. Lalu, bagi kaum Islam, manusia juga harus diletakkan sama-rata dan lebih penting ketimbang bangsa. Dan bagi kaum marxis, kesejahteraan manusia lebih penting ketimbang bangsa.

Pendek kata, menurut Bung Karno, perbedaan fasisme dengan tiga golongan lainnya (demokrat, islam, dan marxis) terletak sikap mereka terhadap “kemanusiaan”. Fasisme menolak kemanusiaan, sementara tiga ajaran tadi justru berpijak pada kemanusiaan.

Dalam tulisannya yang lain, Beratnya Perjuangan Melawan Fasisme, yang dimuat koran “Pemandangan” tahun 1941, Bung Karno mengulas asal-usul fasisme. Saya rasa, inilah point penting Bung Karno soal fasisme. Sebab, banyak orang salah kaprah soal fasisme; seolah-olah semua penguasa lalim dan kejam adalah fasistik.

Bung Karno, seperti juga kaum marxis, melihat fasisme tidak terpisah dari kapitalisme. Bagi Bung Karno, fasisme adalah penyakit kapitalisme yang sedang mengalami penurunan (krisis) atau kapitalisme monopoli. Bung Karno punya penjelasan kurang lebih begini: “ketika kapitalisme masih muda atau sedang berkembang, ia membutuhkan kebebasan di lapangan ekonomi dan, tentu saja, kebebasan politik. Karena itu, ia membutuhkan demokrasi parlementer. Namun, ketika kapitalisme mulai menurun (tua), juga perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sudah dicaplok oleh perusahaan monopoli, maka yang dibutuhkan adalah “negara polisi” untuk menjaga kekuatan monopoli tersebut.

Nasionalisme yang anti-fasis

Banyak yang beranggapan, ideologi nasionalisme di manapun sangat dekat dengan fasisme. Anggapan ini sangatlah ahistoris dan mengabaikan kekhususan dalam perkembangan masyarakat.
Nasionalisme Indonesia, seperti juga di banyak negara jajahan lainnya, berwatak sangat progressif. Tidak hanya anti-kolonialisme, tetapi juga sangat humanis dan anti-kapitalisme. Hal serupa bisa kita lihat juga pada Sun Yat Sen dan Mahatma Gandhi.

Bung Karno sendiri sedari awal selalu membedakan nasionalisme di Eropa dengan nasionalisme di Timur. Di Eropa, katanya, nasionalismenya bersifat sangat agresif, karena didorong oleh nafsu kapitalisme untuk mengejar pasar baru, bahan baku, tenaga kerja murah, dan lahan baru bagi penanaman modal. Sebaliknya, di Timur, sangatlah progressif karena lahir dari perlawanan terhadap eksploitasi kolonial. Jadi, nasionalisme di Timur adalah antitesanya nasionalisme Eropa.
Bung Karno meracik jenis nasionalisme khas Indonesia, yakni sosio-nasionalisme. Yang menarik, sosio-nasionalisme ini bukan hanya anti-kolonialisme, tetapi juga sangat anti-kapitalisme dan humanistik. Sosio-nasionalisme-nya Bung Karno menghendaki masyarakat tanpa  l’exploitation de l’homme par I’homme (penghisapan manusia atas manusia) dan exploitation de nation par nation (penindasan bangsa atas bangsa).

Kenapa bisa begitu? Karena nasionalisme Bung Karno dibangun oleh analisa marxisme. Seperti dia bilang sendiri, “Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulahyang membuat saya dari dulu benci fasisme.”

Berkat bantuan teori marxisme, Bung Karno pun terang-benderang melihat akar dan asal-usul kolonialisme. Bagi Bung Karno, kolonialisme adalah manifestasi dari kapitalisme yang sedang membutuhkan pasar baru, bahan baku, tenaga kerja murah, dan tempat penanaman modal. Itulah yang membuat nasionalisme Bung Karno sangat anti-kapitalisme.

Kerjasama dengan Jepang

Dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno memberi bantahan terkait tudingan atas dirinya sebagai kolaborator Jepang.
Di situ dijelaskan, sebelum Bung Karno memutuskan menerima tawaran kerjasama dengan Jepang, dia, Bung Hatta, dan Sjahrir melakukan diskusi soal taktik. Diskusi selama tiga jam itu menghasilkan keputusan: taktik legal dan illegal.

Bung Karno dan Bung Hatta akan menjalankan taktik legal, yakni bekerjasama dengan Jepang, yang outputnya adalah menyiapkan gerakan rakyat, menyiapkan kader-kader pemimpin dan administratur untuk kelak Indonesia merdeka, dan tetap membakar semangat massa untuk kemerdekaan
Sementara taktik ilegal, yang akan dijalankan Sjahrir, lebih diarahkan pada aktivitas penyadapan berita dan kegiatan rahasia lainnya. Gerakan bawah tanah lainnya dilakukan oleh Gerakan Rakyat Antifasis (Geraf), yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin.

Bung Hatta juga menulis hal yang sama dalam buku Otobiografinya, Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Penjelasan Bung Hatta tidak berbeda dengan penjelasan Bung Karno.
Artinya, kerjasama Bung Karno-Hatta dengan Jepang hanyalah “taktik”. Selain itu, yang harus dicatat, taktik itu punya korelasi/keterkaitan dengan gerakan anti-Jepang di bawah tanah. Dan, menurut saya, kedua taktik ini punya kontribusi besar bagi perjuangan rakyat di kemudian hari.
Kapitsa M.S dan Maletin N.P, dua penulis Soviet yang menulis biografi politik Bung Karno, menulis, “walaupun secara formal melaksanakan perintah-perintah Jepang, namun kegiatannya, perjalanannya mengelilingi negeri ini, pidato-pidatonya, semua itu telah membangkitkan kesadaran nasional dan memperkuat keyakinan akan segera dicapainya kemerdekaan.”

Memang, dengan taktik “kerjasama” ini, Bung Karno berhasil menjalankan tujuannya sendiri, seperti pengorganisasian rakyat, melatih kecakapan pemuda/pemudi Indonesia, dan menyemaikan kesadaran anti-penjajahan. Bung Karno berhasil membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang menghimpun banyak tokoh pergerakan, termasuk Bung Hatta dan Ki Hajar Dewantara.

Di kalangan pemuda, misalnya, Bung Karno membangun “Barisan Pelopor Istimewa”, yang merupakan bagian dari Djawa Hokokai, di mana di dalamnya terdapat pemuda-pemuda revolusioner: DN Aidit, Ir Sakirman, MH Lukman, Sidik Kertapati, AM Hanafie, dan lain-lain. Pemuda-pemuda inilah yang kelak memainkan peranan penting dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Bung Karno juga, seperti diceritakan oleh Sidik Kertapati dalam “Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945”, Bung Karno dan Bung Hatta sering mengisi diskusi di grup-grup pemuda anti-fasis, khususnya di Angkatan Baru Indonesia.

Ketika pemuda-pemuda anti-fasis, yang dibina oleh grup Sjahrir, ditangkap dan disiksa Jepang. Bung Karno-lah yang datang membebaskan. Bung Karno juga yang membebaskan Amir Sjarifuddin, pemimpin gerakan anti-fasis saat itu, yang diancam hukuman mati. “Bebaskan dia (Amir) atau kalau tidak, jangan diharap lagi kerjasama dari saya,” kata Bung Karno kepada pemimpin Jepang.
Saya cenderung melihat, baik taktik legal maupun ilegal punya kontribusi besar bagi perjuangan rakyat. Taktik legal berkontribusi dalam mengorganisasikan massa, melatih kecakapan pemuda/pemudi, dan tetap menjaga kesadaran akan cita-cita kemerdekaan. Taktik legal ini sangat berkontribusi melahirkan “tenaga-tenaga” yang diperlukan untuk menjalankan Republik di masa awal. Sedangkan taktik ilegal berkontribusi besar dalam menjaga dan mengobarkan sentimen anti-fasisme di kalangan rakyat Indonesia.

Risal Kurnia, kontributor Berdikari Online


Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20130521/bung-karno-saya-anti-fasis.html#ixzz2TzF2D0Oh
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Senin, 20 Mei 2013

Terorisme, Sebuah Skenario Pengalihan Isu


Terorisme, Sebuah Skenario Pengalihan Isu
Abd Hannan



Jum'at, 17 Mei 2013 09:38 wib
 http://news.okezone.com/read/2013/05/17/58/808371/terorisme-sebuah-skenario-pengalihan-isu

Isu terorisme kembali hangat diperbicangkan media setelah pada Kamis (2/5/2013) jajaran kepolisian Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penyergapan. Sebagaimana dilaporkan banyak media pada saat itu Densus 88 sukses menangkap dua terduga teroris yakni JM alias Asep dan Ovie di Jalan Jenderal Sudirman. Keduanya diciduk saat menuju Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh keduanya didapati membawa lima bom pipa siap ledak.
    
Selang beberapa hari kemudian, jajaran kepolisian Detasemen Khusus (Densus) 88 kembali melanjalankan operasinya. Kali ini adalah mereka menggerebek rumah kontrakan terduga teroris di RT2/RW8 Batu Rengat, Cigondewah Hilir, Bandung, Rabu (8/5/2013).

Dalam operasinya kali ini 11 orang berhasil disergap, 4 di antaranya tewas. Terduga teroris tersebut tewas di tempat setelah terjadi baku tembak antarkeduanya. Terduga teroris yang tewas di Bandung diketahui bernama Budi Syarif alais Angga, Sarene, dan Jonet. Sementara yang tewas di Kendal bernama Abu Roban alias Bambang alias Untung.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu teroris tersebut penulis tak ingin terlampau jauh masuk kewilayah tersebut. Karena bagi penulis benar hanyalah persoalan subjektivitas yang bisa dipelintirkan, bahkan dimanipulasi sekalipun melalui berbagai konspirasi dan skenario yang sulit diterawang. Namun yang jelas apresiasi rasanya perlu kita berikan kepada jajaran pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri yang sudah ikut andil menjaga keamanan negeri kita, Indonesia. Dan itu harus kita syukuri meski pada beberapa kesempatan keberadaan Densus kerapkali juga menebarkan keresahan, lantaran tidak bisa “menjaga” sikap dalam menjalankan operasinya.

Sebagai rakyat yang baik, penting rasanya ditegaskan bahwa penulis bukanlah tipe orang yang suka berprasangka buruk, dalam hal apapun itu. Apalagi menyangkut perihal kebijakan dan intrik politik yang ada dilingkungan birokrasi. Hanya saja, kaitannya dengan isu penangkapan teroris di Jakarta kemarin sungguh membuat diri penulis terjebak dalam penasaran mendalam. Penulis menilai fenomena tersebut merupakan suatu yang amat janggal, menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Setidaknya perihal momentum kejadiannya yang berbarengan dengan gonjang-ganjing politik dan persoalan kenegaraan yang lagi akut. Yang demikian hemat amatlah menarik dibicarakan, karena walau bagaimanapun isu teroris di negeri ini bagai “celengan” yang menyeruak di saat ada kebutuhan politik mendesak.

Komoditas politik rezim teroris?
Belajar dari sejarah sebelumnya, mungkin tidaklah berlebihan jika penulis sedikit beranikan diri berasumsi, bahwa bangsa kita terlalu berlebihan menyikapi sempalan isu pinggiran. Ketika ada satu kasus menyeruak di media yang kebenarannya belum diketahui pasti, serentak publik gempar. Jutaan pasang mata pun fokus mengalihkan diri mengikuti perkembangannya. Tak ketinggalan pula media dibuat kalang kabut, serentak mereka berebutan melakukan liputan. Padahal jika mau jujur hal demikian kadang merupakan semapalan isu yang sengaja dibuat sebagai media pengalihan, menghilangkan isu-isu vital yang ada dielemen kebangsaan dan kenegaraan.

Sebagai contoh, adalah Penangkapan Ibrohim di Temanggung 10 Agustus 2009 lalu yang diklaim sebagai kelanjutan operasi terduga teroris Hotel Ritz Charlton. Pada saat itu, pemerintah dalam hal ini SBY sedang ditekan mengenai penyelenggaraan pemilu terkait dengan hilangnya potensi 60 juta suara dan menangnya Partai Demokrat dalam 1 putaran. Dan bersamaan dengan itu sedang merebak pula persoalan birokrasi perihal Kasus Cicak dan Buaya yang melibatkan Susno Duadji. Dia dianggap melakukan suap dalam penanganannya terhadap kasus century, serta Kasus terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen sebagai Dirut salah satu BUMN, di mana dalam perkembangannya melibatkan Antasari yang pada masa itu menjabat sebagai Ketua KPK.
 
Dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah meledaknya bom rakitan di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2012. Uniknya peristiwa tersebut terjadi pada waktu wacana kenaikan BBM menjadi isu besar, sedang hangat–hangatnya diperbincangkan media dan pemerintah. Rakyat yang saat itu getol melakukan demonstrasi dibuat “terhipnotis” oleh sempalan isu teroris Semarang. Alih-alih menantang kebijakan pemerintah akhirnya meredup lantaran rakyat terbawa skenario teroris.

Begitu juga dengan penyergapan teroris di Solo pada 31 Agustus 2012 kemarin, di mana operasi tersebut terjadi bersamaan dengan menggeliatnya isu terhadap peninjuan kembali kontrak karya Freeport serta kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain itu, juga sebagai pengalihan terhadap upaya membuka kembali kasus Century dengan pemanggilan Antazari ke Senayan.
    
Dan “Alhamdulillah” intrik demikian betul-betul manjur, KPK pun dibuat ompong lantaran ketuanya dihadapkan pada persoalan hukum. Sedangkan para koruptor berkeliaran hingga kasus Century pun mengambang tak terurus hingga sekarang. Penulis mulai khawatir ketika nantinya terekpos isu-isu vital perihal kebijakan negara dan peroblem kenegaraan, maka akan mencuat isu-isu baru. Teroris dan selalu teroris.

Dan ternyata apa yang penulis hawatirkan ternyata berbanding lurus dengan realitas yang terjadi sekarang. Terbukti ketika kasus eksekusi Susno Duadji atau kasus mantan Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo masih bergulir, pada waktu yang bersamaan menyeruak isu hangat yang lagi-lagi melibatkan nama teroris. Nampaknya isu teroris di negeri ini betul-betul kental, menjadi media komoditas politik yang banyak digandrungi.

Rekayasa yang Mengerikan

Jika mau jujur sebenarnya kita ngeri melihati beberapa fenomena di atas. Penulis lebih suka melihatnya sebagai satu agenda ketimbang ketepatan atau kebetulan. Kenapa ada korelasi isu besar dengan peladakan bom atau dengan digrebeg dan dieksekusinya para teroris tersebut? Sungguh tidak mudah menjawabnya tetapi fakta demikian sudah mengindikasikan terdapat satu skenario besar yang bermain dibalik layar.

Sampai di sini, penulis tidak ingin terlampau jauh menjustifikasi dengan mengatakan, bahwa ada konspirasi yang sedang bersembunyi di sektor internal pemerintahan kita. Penulis tidak ingin dibilang ngaur lantaran mengklaim sesuatu yang belum sepenuhnya terbukti kepastiannya. Hanya saja sebagai pengamat kecil-kecilan, penulis pribadi tidak ingin dikatakan bodoh karena harus menutup mata perihal isu teroris yang berkembang saat ini. Yang jelas dibalik sekenario ini ada aktor pelaku pemain utama yang keberadaannya sulit dijangkau media.

Bukan maksud penulis mengharap isu teroris menjadi suatu kenyataan, namun jika memang benar isu tersebut hanya merupakan rekayasa belaka, maka betapa berdosanya pemimpin kita yang sudah membohongi jutaan umat. Dan betapa piciknya pemimpin kita yang sampai hati tega membuat gelisah masyarakat. Sekalipun itu rekayasa, namun sudah lebih dari cukup menebarkan keresahan dan kekacauan di tengah kehidupan publik.

Akhir kata, semoga kebenaran segera terungkap dan bangsa Indonesia mendapatkan perlindungan dari Allah SWT serta kita menjadi bangsa yang lebih baik. Bangsa yang jujur, penuh amanah, dan bertanggung jawab. Amien!

Abd Hannan
Anggota Tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Budaya Universitas Trunojoyo Madura.
(//mbs)