http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/ylbhi-tindakan-munarman-mengancam.html

YLBHI: Tindakan Munarman Mengancam Demokrasi

Jumat, 28 Juni 2013 | 20:08 WIB   ·   1 Komentar

Tamrin Amal Tomagola (kiri) dan Munarman (kanan)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras tindakan juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, yang menyiramkan air teh ke sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam acara talkshow “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TV One, Jumat (28/6/2013).

“Tindakan Munarman tersebut jelas adalah tindakan kekerasan, yang mengancam ruang kebebasan berpendapat, berdiskusi, dan juga demokrasi di Indonesia,” kata Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta, dalam siaran pers, Jumat (28/6/2013).

Febi menilai, tindakan Munarman tersebut bukan semata tindakan spontan lepas kontrol dalam sebuah diskusi. Namun, baginya, tindakan Munarman itu kongruen dengan tindakan kekerasan yang FPI dan Munarman lakukan ditempat dan waktu lain.

“Tindakan ini bukan hanya berdampak kepada Prof. Thamrin Amal Tomagola saja, tapi ini juga berpotensi mengancam dan menimbulkan ketakutan publik,” ujarnya.

Dalam siaran persnya, YLBHI juga menyesalkan tindakan TV One yang terus memberikan panggung panggung dan kesempatan kepada pelaku kekerasan dan pelaku intoleran, termasuk Munarman, untuk berbicara dan menunjukkan semangat kebencian dan permusuhan di tayangan atau program-program acara TV One.

YLBHI menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan tindakan atau proses hukum bagi Munarman karena telah melakukan tindakan kekerasan di muka umum. Proses hukum tersebut tidak harus menunggu laporan dari Korban.

YLBHI juga mendesak  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan teguran keras dan sanksi kepada Tv One sesuai dengan Kode Etik dan peraturan tentang penyiaran.

Selain itu, YLBHI bersama dengan 15 kantor LBH se-Indonesia menyatakan siap melakukan pendampingan dan mengawal Prof. Thamrin Amal Tomagola untuk meneruskan dan memproses kasus.

Kelima belas LBH tersebut, yakni LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Bandar Lampung, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makassar, LBH Manado, dan LBH Papua.

Mahesa Danu

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130628/ylbhi-tindakan-munarman-membahayakan-demokrasi.html#ixzz2XdSyxj6R
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/kejujuran-bernegara.html

Kejujuran Bernegara

REPUBLIKA.CO.ID  ,Oleh: Ahmad Syafii Maarif
25/06/2013 13:38:00

Semakin panjang jalan yang dilalui kemerdekaan bangsa yang sampai detik ini menjelang 68 tahun, semakin tersibak penyimpangan kelakuan kolektif kita, terutama seperti yang diperagakan oleh sebagian kaum elite Indonesia. Perasaan berdosa dan berdusta yang mengkhianati sumpah jabatan sudah dianggap ringan tanpa beban moral sama sekali. Lihatlah di layar kaca wajah-wajah para tersangka korupsi yang menebar senyum, tak semiang pun terlihat tanda penyesalan.

Pertanda apa semua pertujukan hitam ini? Jawabannya tunggal: sebagian elite bangsa ini secara moral sedang pingsan. Nurani yang pada dasarnya jujur dan bersih sudah lama tidak difungsikan. Akal sehat pun telah tiarap berhadapan dengan kuatnya godaan materi, seks, dan kekuasaan. Dalil-dalil agama yang sering dikutip hanyalah topeng untuk menutupi keserakahan terhadap kesenangan duniawi yang tak pernah merasa puas. Perilaku semacam ini jauh lebih busuk dari kelakuan mereka yang terang-terangan tidak menyukai agama yang mungkin dalam batas-batas tertentu masih bermoral.

Pada skala yang lebih makro dalam sistem kekuasaan nasional, Pancasila dan UUD sudah lama menjadi benda mati. Jika ada anak bangsa yang masih mencintai dan mewujudkannya dalam ranah praksisme, jumlahnya semakin menipis dari hari ke hari, di tengah-tengah perlombaan kasar dan ganas dalam memperebutkan rezeki legal dan ilegal dari APBN/APBD/BUMN/BUMD dan peluang-peluang lain yang dapat digasak. Kejujuran berbangsa dan bernegara sudah semakin pupus dan tumbang, sementara yang mendaftar untuk naik haji hampir tak tertampung lagi, saking panjangnya yang antre.

Bagaimana kita bisa memahami fenomena yang serba berlawanan ini? Mungkin jawabannya tidak satu karena faktor-faktor penyebabnya saling berselingkuhan satu sama lain. Faktor yang paling dominan dalam bacaan saya adalah cara orang beragama lebih terpukau kepada sisi-sisi luar berupa ritual dan seremoni, tetapi kering dan sepi dari ruh agama yang mengharuskan pemeluknya belajar menjadi manusia baik, apa pun parameter yang digunakan untuk itu. Ini persis seperti kritik tajam Alquran terhadap perilaku elite Quraisy yang tak punya jangkar spiritual sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kolektif mereka. Inilah makna ayat itu: "Mereka kenal benar akan sisi-sisi luar dari kehidupan duniawi, sedangkan terhadap akhirat (tujuan hidup yang hakiki) mereka sama sekali tidak hirau." (Surah al-Rum ayat 7).

Untuk Indonesia, kita sisihkan sebentar kritik Alquran karena tidak semua orang memercayainya. Pakai sajalah Pancasila dan UUD yang semua warga negara harus tuntuk kepadanya. Di mana sekarang dalam realitas berbangsa dan bernegara sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab\" di lingkungan tatanan sosial yang rusak berantakan? Adapun sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia\" sudah puluhan tahun menggantung di awang-awang. Kita berpura-pura menyebut Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Dalam pola pembangunan nasional, sila itu hanyalah disebut sebagai pemanis untuk menipu rakyat.

Kemudian jejerkan pula pasal 33 UUD dengan strategi pembangunan negara. Siapa yang menguasai bumi, air, dan semua kekayaan yang terdapat di dalamnya? Jawabannya, bukan lagi negara sebagaimana yang diperintahkan konstitusi, tetapi pihak asing dan agen-agen domestiknya. Dengan kenyataan keras ini, kesimpulan final adalah: kejujuran bernegara sudah lama menghilang di tengah-tengah gencarnya kultur berebut benda dan kekuasaan!

Oleh sebab itu, pilihan yang benar ke depan adalah: gerak sejarah nasional harus mengubah arah yang sesat dan menyesatkan ini, jika Indonesia memang mau diselamatkan agar menjadi bangsa dan negara yang berdaulat penuh dan punya harga diri.

Tanggal Muat:25/06/2013 13:38:00 [admin]

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/staf-khusus-presiden-jgw-diduga-sebagai.html
Selasa, 25 Juni 2013 - 22:34:14 WIB

Staf Khusus Presiden JGW Diduga Sebagai Mafia Pangan RI 

Penulis : Ajoy - asatunews
Kategori: HUKUM - Dibaca: 678 kali

Share on twitterShare on facebookShare on emailShare on printMore Sharing Services1

asatunews.com - Setelah membahas dalam twitnya tentang peran staf khusus presiden SBY dibidang pangan dan energi, kini akun twitter antikorupsi triomacan2000  kembali membongkar korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dalam twitnya tersebut tm2000 menduga adanya penyelewengan dana di Badan Urusan Logisti (Bulog ) terkait dengan impor beras RI dari Vietnam yang merugikan negara lebih dari Rp. 4 triliun 

Tm2000 mengungkap adanya dugaan korupsi di Badan urusan logistik ( Bulog )tersebut menyeret beberapa nama direksi BULOG yang terkait dalam dugaan korupsi triliunan di perusahaan milik negara itu.

inilan kultwit lengkap tentang dugaan korupsi di badan urusan logistik :

Eng ing eeng…kita bongkar lagi kasus korupsi Impor beras yg rugikan negara triliunan rupiah. Terduga adalah direksi BULOG & Stafsus SBY

Kemaren kita sdh bahas bgmn peran staf khusus Presiden @SBYudhoyono bid Pangan & Energi dlm korupsi di BULOG ini http://t.co/DyjR2agggr”

Jusuf Gunawan Wangkar (JGW) selain stafsus SBY juga merangkap sbg Ketua Dewan Pengawas (Dewas Bulog). Posisi yg mudahkan dia ber KKN r

Nama yg tercantum di BULOG Prof. Dr. Drs. Jusuf MM (Ketua Dewas). Agta Dewas nya : Harbrinderjit Singh Dillon, Ardiansyah Parman

Sholihin Hidayat dan Johanes Budi Rahardjo. Sholihin Hidayat adalah orang Jawa Pos alias kroni @iskan_dahlan.

Entah apa alasannya, Jusuf Gunawan Wangkar selalu gunakan nama yg berbeda di berbagai tempat. Banyak aliasnya

Selain nama Jusuf Gunawan Wangkar, juga digunakan nama Jusuf Mawengka, Jusuf, dll. Sebuah modus yg pantas dicurigai bermotif negatif

Mengenai sepak terjang JGW sbg Mafia Pangan termasuk di Kementan dan BUMN SHS (BLBU 1.2 T) juga sdh kami bahas >> http://t.co/oDh2Bl89N1

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan salah satu bukti mark up harga impor beras dari Vietnam http://t.co/n1nTmLwryn

Pada dokumen tsb itu berbunyi: untuk tahun 2011 harga perolehan (di BULOG) per metric tons adalah US$ 535

Sedangkan untuk tahun 2012 harga jual (di vietnam) adalah US$ 445 per metric tons.

Pdhl tren tiap tahun itu selalu meningkat harga jualnya. Tentu utk 2012 harga perolehan (di bulog) lebih dari US $ 535 per metric tons

Mari kita hitung besarnya mark up dan kerugian negara /rakyat akibat ulah Mafia Pangan (Jusuf, Lidya, Soetarto AM, Agusdin Faried)

Untuk mempermudah, kita samakan saja harga jual di Vietnam 2011 dan 2012 adalah sama yaitu US$ 445 /mentric tons

Demikian juga harga beli/perolehan BULOG utk thn 2011 dan 2012 kita samakan saja US$ 535 / metrics ton

Artinya, ada mark up antara harga jual di Vietnam dgn Harga beli Bulog di Indonesia sebesar US$ 535 - 445 = US$ 90 / metrics ton !!

Harga beras kualitas terbaik dgn patahan (brokern) 5% di Vietnam sendiri saat ini hanya US$ 386.85 / metrics ton. Dibulatkan US$ 387

Darimana harga US$ 387 / metric tons itu? Silahkan lihat sumber resminya >> http://t.co/MCXPFl65De

Lalu darimana muncul hrga US$ 445 / MT ? Mungkin BULOG belinya dgn CIF (cost insurance and freight). Mungkinkah? Tunggu dulu hehe

Sesuai informasi asosiasi internasional operator kapal dagang (International Chamber of Shipping/ICS) total CIF max adalah US$ 35/MT

Artinya, semahal2nya, biaya tambahan utk biaya tambang dan asuransi (CIF) Vietnam - Jakarta (indonesia) adalah US$ 35 / metrics ton

Artinya, harga pembelian beras impor dari Vietnam dgn skema CIF maksimal adalah US$ 387 + US$ 35 = US$ 422 / metrics ton

Pertanyaannya, knp harga perolehan BULOG atas beras impor vietnam tsb bisa naik menjadi US$ 535/ MT ?? Kenapa ada selisih US$ 113/ MT ?

Berapa kerugian negara akibat adanya mark up sebesar US$ 113/MT tsb? Kalikan saja dgn total pembelian beras impor oleh BULOG

Pada tahun 2011 data resmi kementan RI menunjukan impor beras RI sebanyak 2.698.989 ton

Data resmi BULOG, impor beras RI adalah sekitar 2.75 juta ton. Tahun 2012 sebanyak 1.5 juta ton. Total 2011 & 2012 = 4.25 juta ton

Data impor beras RI seperti halnya data impor atau pun produksi komoditas pertanian dll, tidak pernah sama antar intansi pemerintah

Untuk mempermudah kita pakai saja data BULOG yg 4.25 juta ton selama 2011-2012. Berapa kerugian negara akibat Mafia Pangan ini ?

Kita kalikan saja total impor beras 4.25 juta x mark up US$ 113/MT = US$ 480,250,000 atau Rp. 4.8 Triliun (Rp. 4.800.250.000.000) !!

Akibat ulah Mafia Pangan Republik Indonesia, rakyat dan negara kita dirugikan Rp. 4.8 triliun hanya dari impor beras !!

Kerugian negara yg sebenarnya jauh lebih besar lagi dari perhitungan tersebut. Kenapa ?

Pertama : tidak semua beras yg dibeli BULOG di LN (vietnam, myanmar, india dst itu) merupakan beras kualitas tinggi dgn broken 5%

Kenyataannya BULOG banyak mengimpor beras yg kualitasnya jauh lebih rendah dengan broken rate 15%.

Harga beras broken rate price 15% atau 20% yg banyak diimpor BULOG utk keperluan Raskin tentu jauh lebih murah. Di bawah US$ 350/MT

Harga beras Vietnam selalu dapat dipantau melalui VINA market atau harga pasar beras vietnam seperti > http://t.co/0Vgc4hTMKH

Atau melalui ini >> http://t.co/eS61KkL0Qb

Atau melalui ini >> http://t.co/eS61KkL0Qb”

Silahkan riset sendiri berapa besar kerugian negara akibat Mafia Pangan yg dikendalikan oleh Stafsus Presiden Republik Indoensia ini

Kerugian negara menjadi jauh lebih besar karena Istri Jusuf Gunawan Wangkar, Lidya punya beberapa perusahaan di Vietnam sana

Disebut2 mantan Ka Bulog yg pernah dipenjara karena korupsi berada dibalik schema pendirian perusahaan2 Lidya / Jusuf WG cs ini

Dgn sejumlah perusahaan di Vietnam, Thailand dll, Mafia Pangan ini bisa membeli beras di negara tsb dlm jumlah besar saat harga turun

Ketika musim panen di vietnam, thai, dll mereka stock beras besar2an dgn harga sangat murah dan menjualnya ke BULOG dgn harga yg tinggi

Seorg pejabat BULOG info kepada kami, keuntungan para mafia pangan ini (JWG, Lidya, Soetarto, A Farid cs) capai US$ 150 /MT. Dahsyat !

Meski begitu, keuntungan US$ 150/MT ini bukanlah jatah direksi BULOG. Mereka cukup puas terima fee dari JWG, Lidya cs US$ 10-20/MT

Knp direksi BULOG harus puas terima suap US$ 10-20/ MT ? Karena korupsi beras impor ini adalah “permainan tingkat tinggi”. Ampuuun hehe

Direksi BULOG trmsuk Dirut BULOG Soetarto Alimoeso yg mantan teman SMA Presiden, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Ini domain Istana !

Jika berani macam2 dan tidak suka dgn skema korupsi yg dijalankan Jusuf & Lidya, nasib Soetarto cs akan sama seperti Sutono dulu

Direktur Pelayanan Publik BULOG Sutono tgl 20-25 Jan 2011 pernah menolak suap Lidya di Vietnam. Tgl 28 Jan 2011 lgsg dipecat MenBUMN !

Pengaruh dan kekuasaan Mafia Pangan Jusuf Wangkar, Lidya, Kasan dst ini sungguh dahsyaaat !! Mereka ini konco Presiden @SBYudhoyono

Jd tidak heran, hampir semua sektor pangan RI dikuasai mereka atas restu Presiden @SBYudhoyono (?). Korupsi PKS mah ga ada apa2nya hehe

Bgmn pesta pora korupsi Mafia Pangan teman karib Presiden @SBYudhoyono selama puluhan tahun ini? Ntar kita lanjutkan hehe. MERDEKA !

Bung Karno: Ya, Aku Marxis!

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/bung-karno-ya-aku-marxis.html

Bung Karno: Ya, Aku Marxis!

BERDIKARIonline, 29 Maret 2013 | 17:45 WIB

Bung Karno (Foto: Dokumen Keluarga)

Fabruari 1966. Suasana Ibukota Republik Indonesia, Jakarta, masih genting. Anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, dan dibantai. Kantor Central Comite (CC) PKI di Jalan Kramat 81, Jakarta Pusat, sudah ludes dibakar massa anti-komunis.

Kekuasaan Bung Karno diujung tanduk. Kudeta merangkak yang dirancang Soeharto dan CIA memang menyasar Bung Karno. Maklum, di bawah kekuasaan Bung Karno, haluan ekonomi-politik Indonesia sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Soeharto dan kelompoknya berusaha menyeret Bung Karno ke dalam peristiwa G/30/S. Untuk itu, disusunlah propaganda mendiskreditkan Bung Karno. Poster dan famplet, yang didalamnya menyebutSoekarno seorang marxis, disebar dan ditempel dimana-mana.

Bung Karno tidak gentar. Tanggal 28 Februari 1966, di hadapan peserta Sapta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya seorang marxis. “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng aling-aling, ya, aku marxis,” kata Bung Karno.

Itu bukan pertama kalinya Bung Karno menyebut diri marxis. Tanggal 6 September 1966, ketika menerima delegasi Angkatan 45 di Istana Negara, Bung Karno juga menyatakan dirinya seorang marxis. Bahkan, menurut pengakuannya, sejak tahun 1928, Ia sudah menjadi marxis, sekaligus nasionalis dan agamais. “Marxisme adalah isi dada saya,” ujar Bung Karno.

Bahkan, di pertemuan dengan Angkatan 45 itu, Bung Karno sempat mengungkapkan kemarahannya kepada MPRS yang berkeinginan melarang ajaran marxisme. “Kalau engkau (MPRS) mengambil keputusan melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa,” tegasnya.

Bagi Bung Karno, sebuah ideologi atau ajaran tidak boleh dilarang. Yang harus dilarang, katanya, adalah kegiatan marxisme atau komunisme yang merugikan negara. Ia sadar, sebuah ajaran atau pemikiran tidak terlepas dari sociaal economische verhoudingen (relasi sosial ekonomi). Ia mencontohkan, marxisme tidak akan pernah bisa dihilangkan jikalau sociaal economische verhoudingen masih sangat buruk. Sebab, marxisme adalah senjatanya kaum tertindas untuk membebaskan diri dari segala bentuk penghisapan.

Marxisme sendiri sangat mempengaruhi Bung Karno. Dalam artikel berjudul “Menjadi Pembantu Pemandangan: Soekarno, oleh…Soekarno sendiri”, yang dimuat di Pemandangan, 1941, Bung Karno menganggap marxisme sebagai teori yang paling kompeten untuk memecahkan soal sejarah, politik, dan sosial-kemasyarakatan.

Bung Karno juga mengakui, berkat kontribusi marxisme, ajaran nasionalismenya tidak tergelincir ke chauvinisme dan fasisme. Memang, di banyak negara, terutama di Eropa, ajaran nasionalisme cenderung menjadi chauvinis dan fasistik.

Di tahun 1920, era ketika Bung Karno mulai tampil di pentas pergerakan, pengaruh marxisme sangat kuat. Hampir semua tokoh pergerakan saat itu, termasuk Tjokroaminoto, sangat terpengaruh marxisme. Banyak Haji-Haji  dan pemuka agama juga menjadi marxis, seperti Haji Misbach, Haji Datuk Batuah, KH Tubagus Achmad Chatib, Natar Zainuddin, dan lain-lain.

Soekarno mengaku belajar marxisme sejak usia 16 tahun. Di Surabaya, saat mondok di rumah HOS Tjokroaminoto, Soekarno menyelami marxisme. Awalnya, ia mempelajari marxisme dari para penafsir marxisme. Setelah itu, ia mulai membaca karya-karya Marx dan Engels. “Pada waktu muda-mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi,” kenang Bung Karno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Rumah Tjokro sendiri sering berfungsi sebagai tempat mangkalnya aktivis pergerakan. Tokoh-tokoh komunis, seperti Semaun, Sneevliet, Alimin, dan Musso, serang datang ke rumah Tjokro. Di situlah Bung Karno muda mengenal tokoh-tokoh marxis tersebut. “Bahanku juga dari marxisme, yang aku dapat dari Semaun, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda seperti Hartogh dan Sneevliet,” kata Bung Karno seperti dikutip Budi Setiyono dan Bonnie Triyana dalam buku kumpulan pidato, Revolusi Belum Selesai.

Dengan menjadikan marxisme sebagai alat analisanya, Bung Karno berusaha menganalisa situasi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hasilnya jelas: Marhaenisme. Dan ajaran Marhaenisme ini, seperti sering ditegaskan Bung Karno, adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia.

Marxisme juga mempengaruhi ajaran Bung Karno yang lain, terutama Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Bahkan, kalau mau jujur, Pancasila sendiri sangat kental dengan pengaruh marxisme. Nama Lenin, pemimpin komunis Uni Soviet, juga beberapa kali disebut dalam Pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila.

Para pendiri bangsa, seperti Bung Hatta dan Sjahrir, juga sangat dipengaruhi Marxisme. Penyusunan konstitusi kita, UUD 1945, banyak disumbangkan oleh tokoh-tokoh bangsa beraliran marxis. Sampai-sampai mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menyebut UUD 1945 sangat dipengaruhi “Das Capital”.

Bung Karno juga sering murka kepada kaum intelektual, termasuk professor, yang mengabaikan Marxisme. Pada saat pembukaan Upgrading Wartawan PWI di Istana Bogor, 12 Februari 1966, Bung Karno menyindir professor ekonomi yang hanya mengajarkan liberalisme ekonomi kepada mahasiswa Universitas, tetapi mengabaikan marxisme dan ajaran-ajaran Karl Marx.

Marxisme dengan berbagai variannya sangat berkontribusi dalam perjuangan nasional Indonesia. Para pendiri bangsa juga banyak dipengaruhi oleh marxisme. Karena itu, tak bisa disangkal lagi, berdirinya NKRI ini tidak lepas dari kontribusi marxisme.

Ironisnya, dalam pembahasan Rancangan KUHP, DPR masih berusaha keras menempatkan ajaran Marxisme sebagai musuh NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Bahkan, tindakan yang dianggap menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme akan diganjar hukuman penjara 7 tahun.

Saya bisa menyimpulkan: kalau DPR sampai tetap melakukan itu, berarti mereka telah menyangkal dan mengharamkan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan lain-lain. Artinya, mereka telah berusaha mengubur pemikiran yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini.

Risal Kurnia

Artikel Terkait:

• Mengapa Ajaran Bung Karno Kurang Berkembang?
• Teori Negara Marx Di Mata Soekarno
• Bung Karno Sebagai Pemikir
• Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno
• PDI Perjuangan Gelar Seminar Pledoi Bung Karno “Indonesia…

Mediablog "Indonesia Berjuang" turut belasungkawa

TURUT BELASUNGKAWA
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/mediablog-indonesia-berjuang-turut.html

Mediablog "Indonesia Berjuang" bersama pengelolanya turut belasungkawa atas meninggalnya Sdr. Suwarto, alumni Universitas Negeri Lomonosov, Moskow (Rusia) pada tgl 14 Juni 2013 di Almere, Negeri Belanda. Kami merasa kehilangan seorang pejuang yang oleh Pemerintah Soekarno dikirim studi ke luar negeri dalam rangka pembangunan Sosialisme ala Indonesia.- masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Almarhum adalah "Orang Terhalang Pulang" aikbat politik rejim fasis Suharto.

Semoga arwahnya diterima Tuhan YME dan mendapat tempat sebaik-baiknya di alam kedamaian abadi. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar dalam menghadapi situasi duka tersebut

Selamat jalan Sdr. Suwarto!

Salam duka,

Pengelola Mediablog "Indonesia Berjuang",

ib.gerpindo@gmail.com

Diunduh dari FB Md Kartaprawira, 15 Juni 2013
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/terungkap-istilah-subsidi-ternyata_15.html

Terungkap, Istilah Subsidi Ternyata Kebohongan! 

PESATNEWS - Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, mengaku mendapat kabar dari salah seorang sumber di Pertamina, yang mengungkapkan bahwa istilah Subsidi ternyata hanya kebohongan Pemerintah dan Pertamina. “Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di Pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per liter. Melalui Petral angka 425 tsb dimark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, dan oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yg kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tsb. Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga Mark Up yg dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar 125 USD dicurigai sebagai bentuk Upeti/Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono untuk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip Zulhendri yang diforward ke pesatnews.com, Kamis (13/6/2013). —

Soal kedaulatan politik, kemandirian ek...digadaikan oleh mafia!!!

Diunduh dari FB Md Kartaprawira, 15-06-2013
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/soal-kedaulatan-politik-kemandirian.html

Eva Kusuma Sundari

Soal kedaulatan politik, kemandirian ek...digadaikan oleh mafia!!!

Mengapa Indonesia "enggan" membeli minyak mentah murah dari Iran ? 

Hal ini tdk diketahui dg pasti dan cukup mengherankan. Mungkin tergantung nyali pengambil kebijakan di indonesia. Biasanya mereka takut pada bayangannya sendiri, selain takut pada Paman Sam nun jauh di sana...Mungkin menunggu fatwa MUI yg menyatakan bahwa minyak dari Iran berjenis "syiah imamiyah" tdk diharamkan untuk dimanfaatkan di Indonesia. Iran telah tawarkan minyak mentah murah ke Indonesia. 30% lebih murah daripada minyak dari negara lain. Selain murah, minyak mentah Iran bisa dikilang di Indonesia jadi BBM. Jadi tak perlu lagi ada kenaikan harga BBM.Berani tidak Indonesia membeli minyak Iran yg murah demi kepentingan rakyatnya ?! Baca tulisan di bawah ini :http://www.antaranews.com/berita/367034/iran-tawarkan-minyak-mentah-murahhttp://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/05/mkq55c-iran-tawarkan-ri-minyak-mentah-murahhttp://energitoday.com/2013/04/05/iran-tawarkan-minyak-mentah-dengan-harga-murah/http://www.centroone.com/news/2013/04/1r/iran-tawarkan-harga-minyak-murah-ke-pertamina/Iran Iran adalah eksportir minyak terbesar ke 2 di dunia setelah Saudi. Reuters menyatakan pembeli terbesar minyak mentah Iran adalah Cina, diikuti oleh Korea Selatan, Jepang, India, Turki dan Taiwan. Naif sekali jika Indonesia tidak berani beli minyak Iran, sementara negara2 sekutu AS yg lebih kecil seperti Taiwan dan Korsel malah beli minyak dari Iran. Yang jelas minyak dari Iran mungkin akan ditolak oleh abusomad ketua MUI jatim dan juga dilarang masuk ke sampang. Mrk lebih suka BBM mahal saudi daripada BBM murah dari Iran.... :/B-).••¤»» :> =D<=-P =)) =D.. .

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/13/087479862/Kapal-Minyak-Iran-Berlayar-ke-Cina-Melalui-Batam

PERNYATAAN BELA SUNGKAWA KORWIL PDIP NEGERI BELANDA

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/pernyataan-bela-sungkawa-korwil-pdip.html
PERNYATAAN BELASUNGKAWA KORWIL PDIP NEGERI BELANDA

Kepada Yth.

Dewan Pimpinan Pusat PDIP

Lenteng Agung, Jakarta.

Korwil PDIP di Belanda menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Taufik Kiemas.

Bapak Taufik Kiemas adalah seorang pemimpin nasional yang telah berjasa membangun PDIP menjadi suatu partai nasionalis Indonesia. Sebagai Ketua MPR RI, beliau juga telah berjasa memperjuangkan Empat Pilar Kebangsaan Indonesia : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sehigga menjadi keputusan resmi MPR RI periode 2009 – 2014.

Jasa-jasa beliau akan selalu dikenang !

Amsterdam, 9 Juni 2012

Korwil PDIP Negeri Belanda

ttd.

Azis Burhan

__._,

Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (10)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/menggugat-hari-kesaktian-pancasila.html

Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

Jumat, 31 Mei 2013 | 6:37 WIB   

Monumen 'Pancasila Sakti' atau sering disebut juga monumen 'Pahlawan Revolusi' dibangun atas prakarsa Soeharto.

Coba lihat kejanggalan Orde Baru memperlakukan Pancasila. Di satu sisi, sejak 1 Juni 1970, rezim Orde Baru melarang peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Di sisi lain, Orde Baru kemudian membuat peringatan sendiri, yakni setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Siapapun tak bisa menyangkal, Pancasila lahir dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI). Dan, tidak bisa disangkal pula, bahwa penggali Pancasila adalah Bung Karno.

Sayang, sejak Orde Baru berkuasa, proses pemalsuan sejarah intensif dilakukan. Termasuk terkait sejarah Pancasila. Sejak tahun 1971, Orde baru melalui ideolognya, Nugroho Notosusanto, mulai menyusun versi manipulatif terkait sejarah Pancasila. Hasilnya gampang ditebak: peranan Bung Karno dihilangkan dan 1 Juni 1945—sebagai Hari Lahirnya Pancasila—dikaburkan.

Sebaliknya, Orde Baru kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini diputuskan sendiri oleh Soeharto melalui Surat Keputusan Presiden No. 153/1967. Alhasil, selama 32 tahun kekuasaan orde baru, hari kelahiran Pancasila tidak pernah diperingati, tetapi Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati.

1 Oktober sendiri mengacu pada 1 Oktober 1965, yakni peristiwa dimulainya “kudeta merangkak” terhadap pemerintahan Bung Karno. Sejak itu, peringatan 1 Oktober sebagai “Hari Kesaktian Pancasila” menjadi glorifikasi terhadap rezim Orde Baru atas jasa-jasanya menumpas komunisme dan sebagai ‘penyelamat’ Pancasila.

Sekarang ini, setelah berbagai fakta sejarah mengenai peristiwa 1965 mulai terungkap, ada baiknya predikat Orde Baru sebagai penyelamat Pancasila perlu ditinjau ulang. Ini sekaligus untuk membersihkan Pancasila dari lumuran dosa rezim Orde Baru.

Saya sendiri punya beberapa alasan mengapa peringatan 1 Oktober 1965 itu harus digugat. Pertama, aksi politik yang dilakukan oleh Soeharto dan sekelompok tentara pada 1 Oktober 1965 dan sesudahnya adalah aksi kudeta terhadap pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Bung Karno. Saya kira, tidak etis bila bangsa ini terus merayakan sebuah kejahatan demokrasi, yakni kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan didukung oleh rakyat, sebagai hari kebanggaan nasional.

Kedua, 1 Oktober 1965 merupakan “titik balik” dari perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Kita tahu, hanya beberapa minggu setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden, PT. Freeport mulai menjarah kekayaan alam di Papua.

Lalu, setelah UU PMA tahun 1967 diteken, Soeharto mulai mengundang korporasi asing untuk mengembang-biakkan keuntungannya di Indonesia, dengan menjarah kekayaan alam Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai kuli murah di negeri sendiri.

Praktis, sejak itulah cita-cita Revolusi Nasional Indonesia, yang berkeinginan melikuidasi struktur ekonomi kolonial, telah berakhir di tangan Soeharto dan begawan-begawan ekonominya yang disebut “Mafia Barkeley”. Ironisnya, Soeharto menipu rakyat dengan menyebut sistem ekonomi kapitalistiknya sebagai “ekonomi Pancasila”.

Tidak masuk akal, sistem ekonomi yang begitu tuntuk kepada kapital asing, yang hanya memperkaya segelintir kapitalis, yang mengesahkan pencolengan uang negara, yang mewarisi kita hutan luar negeri ribuan Triliun, justru disebut “ekonomi Pancasila”.

Ketiga, sejak 1 Oktober 1965, dalam rangka menumpas pendukung Bung Karno dan membangun kekuasaannya, orde baru melakukan pembantaian terhadap jutaan orang. Dari dokumen sejarah yang kita dapatkan hari ini, banyak diantara mereka yang dibantai itu—petani, buruh, mahasiswa kiri, perempuan, seniman progressif, dan intelektual—adalah pendukung loyal politik Bung Karno.

Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Konon, kejahatan kemanusiaan rezim Orde Baru merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah  Holocaus Nazi/Hitler. Saya kira, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak pantas memperingati hari dimulainya Genosida (1 Oktober 1965) itu sebagai hari kemenangan nasional.

Keempat, 1 Oktober 1965 menandai dimulainya gelombang budaya anti-demokasi dan barbarian. Sejak itu, jutaan buku, terbitan, dan bacaan-bacaan hasil karya manusia Indonesia dibakar. Kebudayaan rakyat yang progressif dan demokratis, karena dianggap budaya PKI, kemudian dimusnahkan dan dilarang.

Begitu Orde Baru berkuasa, kritik dan kebebasan berpendapat dilarang. Para seniman tidak bebas berekspresi. Lantas, tidak sedikit media massa, terutama koran, yang dibredel. Di era Orde Baru, membakar buku adalah hal yang lazim. Padahal, kata Heinrich Heine, penyair Jerman yang terkenal itu: “where books are burned, human beings are destined to be burned too…”

Kelima, aksi kontra-revolusi Soeharto dan kelompoknya, bagi saya, menyisakan beban sejarah dan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia hingga sekarang.

Praktek pemberangusan ideologi di era Orde Baru, terutama ideologi kiri, menyebabkan bangsa kita mengalami kemandekan, miskin imajinasi, tidak kritis, dan kurang kreatif. Hingga sekarang, banyak generasi Indonesia, terutama yang dilahir di era Orba hingga sekarang, masih gelap ketika melihat sejarah negerinya.

Sebagian kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti dengan Freeport, adalah hasil kongkalikong Soeharto dan modal asing. Utang luar negeri yang terus membebani APBN kita hingga sekarang juga sebagian besar adalah warisan rezim orde baru.

Sekarang ini, 68 tahun usia Pancasila dan menjelang 68 tahun usia Proklamasi Kemerdeaan Republik Indonesia, saatnya kita menyambungkan kembali benang sejarah bangsa yang pernah diputus oleh Orde Baru. Mari menghidupkan kembali roh Pancasila yang sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme untuk kembali membebaskan negeri ini dari penjajahan baru: neo-kolonialisme.

Risal Kurnia, kontributor Berdikari Online

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130531/menggugat-hari-kesaktian-pancasila.html#ixzz2VClGc1i8
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Elite Politik Justru Merusak Nilai-Nilai Pancasila

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (9)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/elite-politik-justru-merusak-nilai.html

Anies Baswedan:

Elite Politik Justru Merusak Nilai-Nilai Pancasila
Suara Pembaruan, Minggu, 2 Juni 2013 | 19:42

Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid (kedua dari kiri), Dekan Fisip Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono (kedua dari kanan), dan Dekan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady berbicara dalam diksui publik bertema “Pancasila Jiwa Bangsa” di Jakarta, Minggu (2/6). [SP/Gusti Lesek]

Berita Terkait

• Asmara Nababan Meninggal Dunia
• Polisi Perempuan dan TNI AL Pingsan
• Presiden Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila

JAKARTA] Nilai-nilai Pancasila masih hidup di dalam msyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Nilai-nilai itu hidup bukan hanya dalam diri orang-orang tua  yang telah merasakan asam garam kehidupan, tetapi juga dalam diri anak-anak muda Indonesia, yang menghidupkan Pancasila dengan cara-cara mereka sendiri.

“Sayangnya, nilai-nilai Pancasila yang sudah berakar itu dirusakkan oleh elite-elite politik. Mereka yang memainkan, sehingga nilai-nilai Pancasila semakin memudar,” kata Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan dalam diksui publik bertema “Pancasila Jiwa Bangsa”  di Jakarta, Minggu (2/6).

Diskusi yang diselenggarakan Taruna Merah Putih (TMP), sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, menghadirkan pembicara Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, Dekan Fisip Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono, dan Dekan Eksekutif  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady.

Menurut Anies, selama ini banyak orang yang telah merawat nilai-nilai Pancasila, tetapi mereka tidak menjaganya.

Akibatnya muncul benalu-benalu yang kerjanya menghisap hidup Pancasila di dalam sistem politik Indonesia.

“Benalu-benalu itu menghambat upaya-upaya perbaikan yang dilakukan warga negara yang tidak memiliki kepentingan lain, selain Indonesia yang lebih baik dan bermartabat,” katanya.

Dijelaskan, pengeroposan negeri ini juga berjalan efektif, karena orang-orang baik hanya diam, hanya mengeluh, dan tak berbuat apa-apa.

“Kepada mereka yang menghambat kita katakan bahwa api Pancasila akan membakar kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi mari kita berhenti berlipat tangan, saatnya turun tangan melunasi janji kemerdekaan dalam semangat gotong-royong, semangat yang menjadi saripati Pancasila kita,” katanya.

Memudar

Sementara itu, John Riady sepakat bahwa bangsa Indonesia harus kembali merajut dan jangan membiarkan nilai-nilai Pancasila dirobek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sayangnya, jangankan menghayati nilai-nilai Pancasila, menyebut nama Pancasila saja saat ini sudah sangat jarang.

John Riady mengatakan, dirinya pernah men-searching kata Pancasila di internet, dan hasilnya kata itu hanya muncul di media-media dan dibicarakan beberapa figur nasional.

“Tetapi di masyarakat, pemuda, SMA, dan mahasiswa hampir tidak ada pembicaraan soal Pancasila. Artinya sosialisasi Pancasila belum menjiwai semangat mereka,” katanya.

Karena itu, John mengusulkan perlu digencarkan sosialisasi Pancasila ke semua level, mulai dari SD hingga perguruan tinggi dan lapisan masyarakat,” katanya.

Anies Baswedan menambahkan, sosialisasi Pancasila perlu digencarkan dengan berbagai cara. “Kalau di rumah saja orang tuanya tidak pernah bicara Pancasila, jangan harap ke luar rumah anak-anak akan berbuat dan bertingkah laku Pancasilais,” katanya.

Karena itu, perlu digallak sosialisasi Pancasila, termasuk sosialisasi  melalui media massa, dengan memasukan pesan-pesan ideologis ke televisi-televisi yang ada saat ini.

Nusron Wahid mengatakan,  Pancasila perlu terus disosialisasikan. Tetapi dirinya tidak sepakat membentuk sebuah lembaga khusus untuk sosialisasi Pancasila.

“Kita akan terjebak pada pola Orde Baru, akan ada tafsir tunggal atas Pancasila. Yang dibutuhkan saat ini bukan tukang sosialisasi, tetapi pemimpin yang tegas, yang berani menindak siapa yang melanggar Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Bambang mengatakan, tantangan ke depan kita adalah merevitalisasi Pancasiala. Bagaimana caranya?

“Ya ini tantangan kita  ke depan. Kuncinya adalah kualitas pengajaran dan membangun jaringan. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk merumuskan format dan materi untuk menghidupkan kembali Pancasila,” katanya. [L-8]

Megawati: Pancasila Telah Dipisahkan dari Bung Karno

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, "INDONESIA BERJUANG" MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (8)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/megawati-pancasila-telah-dipisahkan.html

Megawati: Pancasila Telah Dipisahkan dari Bung Karno

• 
• 

Created on Saturday, 01 June 2013 16:28

Published Date

Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidato di Tugu Proklamasi Jakarta (ANTARA/Fanny Octavianus)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menilai, selama beberapa dekade, Pancasila telah dipisahkan dari Bung Karno sebagai pencetusnya. "Beberapa dekade, Pancasila telah dipisahkan dari Bung Karno sebagai penggalinya, dikaburkan pengertian-pengertiannya, diselewengkan, dan akhirnya secara halus dan pelan-pelan telah ditinggalkan dalam prakteknya," kata Megawati saat membacakan pidato politiknya dalam acara peringatan hari lahir Pancasila serta pengukuhan dan apel siaga Satganas PDIP, Cakra Buana di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu, (1/6).

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan Pancasila menjadi barang asing di hadapan anak-anak Indonesia. Pancasila juga menjadi sesuatu yang dilihat sebagai beban yang harus dihindari, bahkan sebagian merasa trauma dengan Pancasila. Berbagai pelanggaran dan tindakan represeif atas nama Pancasila di masa lalu, telah menjauhkannya dari gambaran idealnya sebagai ideologi bersama. Pancasila telah berubah menjadi pedang yang siap diayunkan dengan penuh kemarahan pada setiap anak negeri yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Akibatnnya, ini membawa bangsa ke dalam pusaran resiko maha besar. Padahal, pengalaman berbagai bangsa menunjukan, tidak ada bangsa besar yang tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar dalam masyarakatnya. "Lihat saja Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, Cina, dan masih banyak negara lainnya. Kesemuanya menemukan kekokohannya pada fondasi ideologi yang memiliki akar dalam nurani, dunia psikis, dan dunia imajinasi dan nalar rakyatnya," papar Mega.

Ideologilah yang menjadi alasan dan sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesaran masing-masing, serta menjadi motif dan sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Bagi Indonesia, lanjut dia, memudarnya Pancasila di mata dan hati rakyat telah jelas akibatnya, yakni Indonesia kehilangan orientasi yang berujung pada keterpurukan bangsa secara kolektif.

Selain itu, Indonesia juga kehilangan penuntun, motif, dan bahkan kehilangan harapan. Padahal, tanpa harapan, tidak pernah ada masyarakat yang bisa menjadi besar. "Harapan adalah salah satu kekuatan maha besar yang mampu memelihara daya hidup individu dan kolketif.  Harapan adalah energi induk bagi semua kemajuan. Dan harapan yang disediakan sebuah ideologi adalah berlipat-lipat kekuatannya," tandas Mega.(IS)

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/megawati-pancasila-telah-dipisahkan.html

Polemik Seputar 4 Pilar Kebangsaan

BERDIKARIonline, Minggu, 2 Juni 2013 | 13:56 WIB  

Ilustrasi

Berbicara tentang Pancasila mungkin dianggap sudah begitu klasik dan membosankan bagi sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia. Sejak runtuhnya kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru oleh gerakan reformasi yang memuncak di pertengahan Mei 1998 lalu, Pancasila memang nyaris dilupakan dan secara sadar mulai dikubur dalam-dalam dari ingatan kita sendiri. Termasuk pada peringatan kelahirannya yang ke-68 tahun ini, pun terasa begitu biasa-biasa saja, seakan tidak ada urgensinya sama sekali untuk dirayakan atau sekedar direfleksikan dan menjadi perhatian bersama.

Lika-Liku Sejarah

Perjalanan hidup Pancasila sebagai falsafah dasar kemerdekaan Bangsa Indonesia memang begitu panjang, berliku, tidak semulus citra yang selama ini senantiasa disematkan kepadanya. Selama pemerintahan Soeharto yang berkuasa lebih dari 32 tahun, Pancasila telah “diperkosa” dan secara esensial dipelintir sedemikian rupa untuk hanya sebagai senjata hegemonik menghantam para penentangnya demi melegitimasi kelanggengan kekuasaan. Pengebirian sejarah pun dilakukan melalui program penataran P-4 dengan menegasikan peranan Soekarno sebagai penggali Pancasila dari kubur ingatan kolektif Bangsa setelah beberapa abad lamanya terjajah Bangsa asing.

Orde Baru merekayasa versinya dengan menyatakan bahwa Muhammad Yamin adalah tokoh penemu Pancasila yang otentik. Sementara, Bung Hatta yang notabene secara politik pun tengah bertentangan dengan Bung Karno, justru tegas menyatakan bahwa “andai mendiang Muh. Yamin belum wafat (beliau wafat di tahun 1962, sebelum Orde Baru terbangun), mesti dapat pula menegaskan bahwa penggali Pancasila pertama kali memang Soekarno lewat satu jam pidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, baru beberapa hari kemudian ia berpidato di Panitia Kecil yang dibentuk khusus untuk merampungkan naskah tersebut dan mengajukan teks yang sekarang dipergunakan.

Namun sayangnya, konsekuensi logis yang harus kita terima setelah lama dikekang pemaksaan azas tunggal di era Orde Baru itu, adalah fakta bahwa generasi Bangsa yang hidup pasca reformasi telah kehilangan pegangan ideologi nasional yang kukuh. Kita mulai mendekat pada kelumpuhan dihadapan gempuran ideologi asing berjuluk neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan ruh Pancasila itu sendiri, yakni berwujud dalam segala pandangan tentang globalisasi, pasar bebas, kebebasan individual, konsumerisme, kebergantungan pada hutang luar negeri, kebergantungan pada investasi modal asing yang makin menguasai sumber daya alam, dan mulai absennya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Dasar Kehidupan Bangsa

Bila dicermati, kini muncul pula permasalahan baru tentang pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maret 2013 lalu, ketua MPR RI Taufiq Kiemas mewakili lembaga negara yang dipimpin, memperoleh gelar kehormatan doctor honoris causa (H.C) dari Universitas Trisakti atas jasanya telah melahirkan gagasan sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gagasan yang gencar disosialisasikan sejak 3 tahunan lalu oleh lembaga MPR RI tersebut dinilai sangat efektif guna menanamkan kembali nilai-nilai luhur yang perlu dijadikan acuan dan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara awam, mungkin kebijakan MPR itu perlu diapresiasi sebagai inovasi jitu mengatasi disorientasi Bangsa yang sedang berlangsung. Namun, masih ada banyak pihak yang cermat dan peduli, mereka segera merespon untuk mengoreksi langkah inovatif tersebut. Sejumlah ormas, elemen mahasiswa, LSM, partai politik, hingga tokoh nasional pun muncul dengan penolakan keras menuduhnya sebagai bentuk kesesatan berfikir, dan menuntut untuk tidak memposisikan Pancasila sebagai pilar dan disejajarkan dengan nilai-nilai lainnya.

MPR RI melalui wakil ketuanya Lukman Hakim Saifudin, mengklarifikasi agar masyarakat jangan salah mengerti, dalam KBBI pilar itu juga bisa diartikan sebagai dasar, maka juga berarti dasar penyangga kehidupan berbangsa untuk konteks Pancasila dalam konsep sosialisasi 4 pilar tersebut. Dalam artikel opininya di harian KOMPAS (1/6) kemarin, guru besar UI Prof. Sri-Edi Swasono, kembali mengulas gugatannya, ia menegaskan sebaiknya MPR RI yang bekerja berdasarkan amanat UU no 27 Tahun 2009 tersebut harus lebih bijaksana dan berani mengoreksi kesalahan sekecil apapun termasuk pada gagasan sosialisasi 4 pilar yang justru kembali mengkebiri peranan Pancasila.

Menurutnya, Pancasila tak boleh diganggu gugat sebagai dasar negara, sementara 4 pilar yang lebih tepat yaitu: 1. Proklamasi kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), 2. UUD 1945, 3. NKRI, 4. Bhineka Tunggal Ika, sedangkan atap yang menaunginya adalah cita-cita nasional dalam teks pembukaan UUD 1945. Dengan demikian bangunan negara dan Bangsa Indonesia tersebut akan senantiasa kokoh di tengah iklim borderless state sekarang ini. Saya pribadi merasa polemik ini akan membawa manfaat, setidaknya publik yang kian apatis ini dapat turut memperhatikannya melalui perantara media massa, terlebih kalau lembaga MPR RI tersebut benar-benar bijak mau menyempurnakan ulang kebijakan inovatifnya tersebut.

Bangsa kita sedang terkoyak, dari luar kita dijadikan sasaran penghisapan oleh kepentingan asing, sementara di dalam, kita masih terpuruk dengan benang kusut budaya korupsi anggaran negara, kerusuhan sosial dan konflik horizontal, lemahnya taraf hidup masyarakat, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, juga belitan persoalan lainnya. Pancasila sebagai gagasan pencerah semestinya dapatlah kembali menginsprasi jiwa kita secara utuh sebagai Bangsa merdeka yang punya kemampuan untuk mewujudkan cita-cita nasional tentang Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepriadian, adil dan makmur.

Saddam Cahyo, sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung dan Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila

Artikel Terkait:

• Pancasila, Dasar Atau Pilar?
• Eva Sundari: Pancasila Itu Kompas Bangsa
• Pancasila Masih Sebatas Frasemologi Politik
• Pancasila Dan Anti-Imperialisme
• Bernegara Tanpa Tujuan?

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130602/polemik-seputar-4-pilar-kebangsaan.html#ixzz2V5eSO3y7
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook